Peran Bhiksu dan Perubahan Sosial di Masyarakat

Dalam tradisi agama Budha, urusan dunia jauh dari perhatian para bhiksu. Mereka lebih berfokus kepada urusan spiritual dan kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, apabila seorang penganut agama Budha memutuskan untuk memilih jalan hidup sebagai seorang bhiksu, dia harus rela meninggalkan segala keinginan duniawi dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencapai kesempurnaan spiritual.

Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Myanmar dan Tibet beberapa waktu lalu seolah berlawanan dengan tradisi ini. Para bhiksu terlihat terlibat langsung dengan urusan dunia. Di Myanmar, ratusan bhiksu berjalan beriringan di jalan-jalan utama di ibukota Myanmar untuk melakukan demonstrasi damai menuntut keadilan dan restorasi demokrasi di Myanmar. Penderitaan panjang rakyat Myanmar dibawah kekuasaan pemerintahan militer telah menggerakkan orang-orang suci ini keluar dari dunia yang selama ini mereka ikuti dengan disiplin.

Hal serupa juga terjadi di Tibet beberapa waktu lalu dimana para bhiksu melakukan demonstrasi damai di jalan utama di Lasha, ibukota Tibet, atas ketidakadilan yang selama ini terjadi dan untuk meminta kebebasan yang lebih besar bagi rakyat Tibet dari pemerintah Cina. Para bhiksu merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyuarakan penderitaan rakyat Tibet kepada pemerintah Cina dan kepada komunitas internasional supaya mereka tahu keadaan yang sebenarnya yang terjadi di Tibet setelah bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan Cina.

Tetapi, mengapa para orang suci ini memberontak dan terlibat dengan permasalahan dunia yang selama ini seolah jauh dari kehidupan mereka?

Jawabnya adalah bahwa para bhiksu ini juga manusia, yang menjadi bagian tak terpisah dari komunitas dimana mereka tinggal. Bahwa mereka menempati tempat yang paling terhormat di dalam hirarki masyarakat Budha telah membuat mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat. Maka, apabila kemudian muncul ketidakadilan yang merusak keseimbangan kehidupan di dalam sebuah masyarakat, adalah tugas para bhiksu untuk menghilangkannya demi untuk menjaga dan mengembalikan keseimbangan hidup ini. Oleh karena itu, keputusan para bhiksu untuk memilih jalan agitasi tidak boleh dipahami sebagai penyimpangan dari jalur kehidupan mereka tetapi hal ini merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab mereka untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan sebagai implementasi nyata dari ajaran sang Budha.

Di Myanmar, para bhiksu tidak lagi bisa mentoleransi ketidakadilan yang selama ini telah dirasakan oleh rakyat Myanmar. Mereka telah hidup di dalam ketidakadilan dan hak-hak mereka sebagai warga negara telah diambil paksa oleh pemerintahan militer Myanmar. Karenanya, ketidakadilan ini harus dihapuskan dari bumi Myanmar.

Di Tibet, para bhiksu juga tidak lagi bisa mentoleransi perlakuan yang telah diberikan oleh penguasa Cina terhadap rakyat Tibet. Seperti di Myanmar, rakyat Tibet telah menjadi orang asing di tempat kelahirannya sendiri. Meskipun menurut data dari London School of Economics menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di Tibet (12 persen per tahun), tetapi hal ini tidak bisa merubah status ekonomi-sosial rakyat Tibet. Sebaliknya, minoritas suku Cina Han yang masuk ke Tibet sebagai salah satu cara pemerintah Cina untuk menguasai Tibet yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang fantastis ini sementara rakyat Tibet tetap hidup di dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Hanya 40 persen penduduk Tibet yang melek hufuf dan hanya 15 persen dari mereka yang mengenyam pendidikan, angka yang terpaut jauh dari rata-rata tingkat pendidikan dan melek huruf di Cina (sekitar 60 persen). Oleh karena itu, rakyat Tibet harus berjuang melawan ketidakadilan ini dan para bhiksu telah mengambil tempat yang paling depan di dalam perjuangan ini.

Tidak semua inisiatif oleh para orang suci ini menghasilkan perubahan nyata. Di Myanmar, aksi damai para bhiksu menuai respon keras dari pemerintah militer. Tentara diturunkan untuk membubarkan dengan paksa demonstrasi damai ini dan korbanpun berjatuhan. Angin perubahan yang dihembuskan oleh para orang suci ini hanya membentur dinding-dinding megah istana para penguasa militer di Myanmar dan ketidakadilan tetap berlangsung.

Di Tibet, pemerintah Cina tidak mau mendengar permintaan otonomi yang lebih besar bagi Tibet seperti yang selama ini diserukan oleh pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama. Protes damai para bhiksu di Lasha beberapa waktu lalu belum juga membuahkan hasil dan tangan besi kekuasaan pemerintah Cina di Tibet tetap berlangsung.

Namun, apa yang telah dilakukan oleh para bhiksu ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai peranan penting sebagai agen perubahan. Masyarakat internasional harus segera meresponnya dan memberikan tekanan yang lebih keras kepada pemerintah di Myanmar dan Cina untuk melakukan respon positif terhadap permintaan perubahan ini.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN dan negara yang sedang bertransisi menuju sebuah kehidupan bernegara yang demokratis, Indonesia harus berada di garda paling depan. Pengalaman berharga Indonesia di masa lalu, seperti referendum di Timor Timur pada tahun 1999 dan kehidupan demokrasi setelah kerusuhan Jakarta bulan Mei 1998, bisa dijadikan sumber inspirasi bagi penguasa di Myanmar maupun di Cina untuk melakukan perubahan menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Apabila pemerintah Indonesia bisa melakukan hal ini, saya yakin bahwa keberadaan Indonesia di kancah politik dunia akan semakin diperhitungkan