Mencermati Gelombang Nuklir Dunia

Semenjak masalah program nuklir Iran dan Korea Utara menjadi berita utama di berbagai media, dan setelah perjanjian nuklir India – AS disetujui oleh Kongres AS minggu lalu, muncul semacam kecenderungan dikalangan negara-negara berkembang untuk ikut serta mencari dan mengadopsi teknologi nuklir sebagai alternatif sumber energi. Dan dengan harga minyak yang tak kunjung turun, gelombang nuklir yang tercipta menjadi semakin besar dan bergerak semakin cepat.

Mengikuti jejak negara-negara yang tergabung didalam kelompok Developing 8 – Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan dan Turki – negara-negara diwilayah Teluk Persia yang tergabung didalam Gulf Cooperation Council (GCC) – Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan Oman – pada hari Minggu lalu menyatakan keinginan mereka untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan sebuah program nuklir bersama yang akan tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan internasional. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertemuan selama dua hari di Arab Saudi.

Menilik keberadaan negara-negara ini sebagai negara-negara yang dikenal dengan simpanan minyak yang besar, keikutsertaan mereka terbawa arus gelombang nuklir ini menarik untuk dicermati. Apa sebenarnya alasan negara-negara yang kaya minyak ini tiba-tiba tertarik dan bersemangat untuk mengembangkan teknologi nuklir?

Salah satu faktor yang bisa digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini adalah faktor Iran.

Mengapa Iran?

Iran adalah sebuah negara yang dikategorikan cukup besar di wilayah Teluk. Penolakan Iran terhadap permintaan AS dan sekutu Eropanya untuk menghentikan program pengayaan Uranium untuk mendukung program nuklirnya menjadi sumber kekhawatiran negara-negara lain di wilayah ini. Meskipun Iran berulang kali secara tegas menyatakan bahwa program nuklirnya itu hanya untuk kebutuhan damai seperti pembangunan energi listrik tenaga nuklir, tetapi AS dan sekutu Eropanya mencurigai Iran juga membangun teknologi persenjataan nuklir.

Selain itu faktor Suni – Syi’ah juga penting untuk diperhatikan. Meskipun mayoritas populasi di wilayah Teluk adalah Muslim Suni, Iran adalah sebuah negara Syi’ah yang besar. Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahran dan Oman adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Suni Muslim.

Ditambah lagi dengan terus berkembangnya kekerasan antara kelompok Suni dan Syi’ah dan dominasi partai Syi’ah di Iraq serta dukungan Iran kepada pemerintah Palestina pimpinan Hamas dan kelompok Hezbollah di Lebanon.

Adalah sebuah kewajaran apabila kemudian rasa khawatir muncul di negara-negara Suni di wilayah Teluk. Faktor Iran dan Syi’ah-nya telah memaksa negara-negara Arab di wilayah Teluk untuk bereaksi.

Kolumnis Kuwait, Fouad al-Hashem, menulis di harian Al-Watan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh GCC ini adalah sebuah pesan yang “jelas, tegas dan berani” yang ditujukan kepada Iran. Negara-negara ini seolah berkata, “Kami tidak akan tinggal diam dan hanya menjadi penonton pada saat Iran berusaha keras untuk mengembangkan program nuklirnya.”

Negara-negara Arab ini berusaha menjaga stabilitas kekuatan di wilayah Teluk melalui pengembangan teknologi nuklir, meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkannya. Dengan bantuan negara-negara sekutu mereka seperti AS dan negara-negara Eropa, anggota GCC yakin bahwa program pengembangan nuklir yang baru saja dideklarasikan ini akan menjadi kenyataan.

Jelaslah disini terlihat adanya standar ganda mengenai teknologi nuklir.

Iran adalah negara penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT). Dan meskipun selama ini Iran telah mengikuti seluruh petunjuk dan menerima pengawasan ketat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) didalam menjalankan program pengembangan nuklirnya, Iran dilarang dan dicegah untuk memperkaya Uranium sendiri sebagai usaha untuk menjadi mandiri didalam pengembangan teknologi nuklirnya. Sebagai sebuah negara merdeka, Iran mempunyai hak yang sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan teknologi nuklir demi kepentingan damai.

Keinginan Iran untuk memperkaya Uranium sendiri inilah yang mendasari kecurigaan AS dan sekutu Eropanya bahwa Iran tidak semata-mata membangun tekonologi nuklirnya hanya untuk kepentingan damai semata tetapi juga untuk membangun teknologi persenjataan nuklir. Lebih lanjut lagi, dengan sumber energi alam yang melimpah yang dimiliki oleh Iran, mereka percaya bahwa Iran tidak membutuhkan teknologi nuklir sebagai sumber energi alternatif.

Pada saat yang sama, negara-negara ini seolah menutup mata ketika Pakistan, India dan Israel, negara-negara yang notabene bukan penandatangan NPT, membangun dan sekarang memiliki teknologi nuklir, baik untuk kebutuhan sipil maupun kebutuhan militer. Pakistan dan India telah terang-terangan mengaku sebagai negara nuklir sementara Israel tetap menolak dan menyembunyikan kemampuan teknologi nuklirnya.

Tetapi pengakuan yang baru saja dibuat oleh PM Israel Ehud Olmert dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun TV berita Jerman, N24, bahwa Israel benar memiliki senjata nuklir semakin menambah standar ganda dalam masalah teknologi nuklir.

Dukungan mutlak Kongres AS terhadap RUU mengenai perjanjian nuklir India – AS minggu lalu dimana hal ini akan memberikan ijin kepada pemerintah AS untuk mentransfer teknologi dan materi nuklir ke India, semakin memperjelas kebijakan apartheid nuklir dunia.

Apabila diperhatikan, pengembangan teknologi nuklir adalah hak setiap negara, baik itu India, Indonesia, Iran, Israel ataupun negara-negara Teluk. Ini bukanlah hak khusus yang hanyak boleh dimiliki oleh negara-negara P-5 (lima anggota permanen DK PBB). Selama negara yang bersangkutan benar-benar bertanggung jawab dan menggunakan teknologi ini untuk kepentingan damai, adalah wajar apabila negara yang bersangkutan diijinkan untuk mengembangkannya.

Keputusan GCC untuk mengikuti arus gelombang nuklir sudah tidak seharusnya menjadi satu hal yang dikhawatirkan sepanjang mereka benar-benar akan menggunakan teknologi yang nantinya mereka miliki ini secara bertanggung jawab dan demi kepentingan kemanusiaan yang lebih baik.

Kekhawatiran akan penyalahgunaan teknologi ini adalah wajar. Tetapi apabila dunia internasional bisa menciptakan sebuah badan pengawas internasional independen dan kuat yang mengatur dan mengontrol pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir sehingga tidak dibelokkan untuk kepentingan militer seperti pembuatan persenjataan nuklir, pengembangan teknologi nuklir adalah sewajarnya diperbolehkan.

Sebuah perjanjian seperti NPT yang selama ini ada adalah penting tetapi perjanjian seperti ini tidak akan banyak gunanya apabila negara-negara yang telah menandatangani NPT dan mengikuti seluruh petunjuk dan pengawasan Badan Energi Atom Internasional dilarang untuk mengembangkan teknologi nuklir sementara mereka yang menolak dan tidak mau menghargai NPT dengan bebas mengembangkan dan mempunyai teknologi nuklir.

Sebagai penutup, apabila sebuah sumber energi alternatif yang lebih murah dan bisa didaur ulang bisa dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan energi dunia yang semakin besar, mengapa kita tidak ikut serta berenang didalam gelombang dan menikmatinya? Kekhawatiran akan terjadinya perlombaan persenjataan nuklir regional adalah hal yang wajar dan bisa dimaklumi tetapi mengembangkan dan kepemilikan sebuah teknologi yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada kemanusiaan juga penting untuk diperhatikan.