Dilema Status Minoritas Univesitas Muslim Aligarh
Tanggal 6 Januari 2006 adalah sebuah tanggal yang penting bagi sejarah Universitas Muslim Aligarh (AMU). Sebab pada tanggal itu Divisi Hakim Pengadilan Tinggi Allahabad telah memutuskan bahwa keputusan yang diambil oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Tinggi yang sama tentang hilangnya status minoritas AMU pada tanggal 4 Oktober 2005 lalu adalah benar. Lebih lanjut lagi, keputusan ini menjadikan notifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD)pada tanggal 25 Januari 2005 tentang pemberian ijin kepada AMU untuk memberikan reservasi khusus hingga sebesar 50 persen kepada komunitas Muslim India untuk belajar di semua jurusan dan tingkat pendidikan di AMU tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, keputusan Divisi Hakim Pengadilan Tinggi Allahabad tetap memperbolehkan kepada para mahsiswa yang telah terseleksi melalui sistem reservasi pada tahun ajaran 2005-2006 untuk meneruskan kuliahnya di AMU. Selanjutnya, mulai tahun ajaran 2006-2007, AMU akan terbuka untuk umum, tidak ada lagi istilah reservasi kepada kelompok minoritas tertentu, terlepas itu berdasarkan agama maupun kasta sosial.
Sejarah dilema status minoritas AMU ini bisa dilacak dari amandemen terhadap Keputusan Pemerintah India tentang AMU tahun 1920 pada tahun 1968 lalu. Amandemen tahun 1968 ini memutuskan bahwa AMU tidak layak lagi untuk menerima status sebagai sebuah universitas bagi kaum minoritas. MA menguatkan amandemen keputusan ini. Akan tetapi pada tahun 1981 Parlemen India memutuskan untuk merubah amandemen tahun 1968 tersebut dengan memberikan status minoritas kepada AMU tanpa menyebutkan tentang sistem reservasi seperti yang dianjurkan oleh Kementerian HRD Januari 2005 lalu. Amandemen Parlemen India menyebutkan bahwa "the university shall be open to all persons of sex and whatever race, religion, creed or class." Keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini menetapkan kembali keputusan amandemen yang terjadi pada tahun 1968.
Keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini telah menimbulkan reaksi pro dan kontra. Sebab, menurut kelompok yang pro dengan keputusan ini, dengan hilangnya status minoritas dari AMU, maka sangat dimungkinkan bagi AMU beserta para sarjana baik tingkat S-2, S-2 maupun S-3 untuk bisa lebih kompetitif didalam persaingan didunia kerja secara nasional. Dengan hilangnya status minoritas akan menjadikan AMU sebuah universitas yang mempunyai prestise dan status akademis yang sama dengan universitas-universitas besar lainnya di India seperti Universitas Delhi, Universitas Jawaharlal Nehru maupun Jamia Millia Islamia.
Sementara itu, mereka yang tidak setuju dengan keputusan ini mengatakan bahwa penghilangan status minoritas dari AMU telah menjadikan komunitas Muslim terdeprivasi dari haknya untuk mengelola sebuah lembaga yang didirikan oleh, dan diperuntukkan kepada, komunitas Muslim, sebagaimana yang telah dicantumkan didalam amandemen keputusan parlemen tahun 1981 yang berbunyi "the educational institute of their choice established by Muslims of India." Dengan begitu, mereka beralasan, keputusan ini telah menyalahi hak dasar dari komunitas tertentu di India untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang layak sebagaimana terjamin didalam Konstitusi India.
Kembali kepada keputusan divisi hakim pengadilan tinggi Allahabad, meskipun keputusan ini masih bisa dianulir oleh MA, akan tetapi keputusan telah memberikan dilema tersendiri bagi AMU dikarenakan oleh status minoritas yang disandangnya selama ini. AMU yang merupakan salah satu dari beberapa institusi tua, berdiri sebagai universitas sejak tahun 1920, dan bereputasi tinggi di India dihadapkan kepada dilema antara meningkatkan status sosial dan ekonomi komunistas Muslim di India melalui sistem reservasi pendidikan dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat India untuk mengenyam pendidikan di AMU tanpa melihat asal-usul dari pelajar/mahasiswa bersangkutan.
Apabila AMU tetap berkeinginan untuk menjaga reputasi akademis yang telah dimilikinya sejak menjadi universitas pada tahun 1920, maka pilihan kedua adalah pilihan yang terbaik. Sebab dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat India untuk mengenyam pendidikan di AMU maka peran AMU didalam menjaga semangat dasar yang dimiliki oleh pendirinya, Sir Syed Ahmad Khan, tetap terjaga: memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri India dengan tanpa memandang asal-usul mereka demi kemajuan India sebagai sebuah negara yang besar. Ini juga sesua dengan semangat sekularisme yang mendasari kehidupan politik di India. Apabila AMU memilih untuk menjaga status minoritas yang diterimanya melalui putusan parlemen 1981 maka AMU akan terjebak didalam perangkap politis para politikus yang tidak bertanggung jawab, yang egois dan hanya mementingkan kepentingan sesaat yaitu menikmati kue kekuasaan di pusat kekuasaan. Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan ketatnya persaingan didunia nyata maka hanya sebuah institusi yang memberikan kesempatan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk belajar dengan giat dan tekun tanpa memandang asal-usul merekalah yang bisa memberikan pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan dengan baik.
Sejarah dilema status minoritas AMU ini bisa dilacak dari amandemen terhadap Keputusan Pemerintah India tentang AMU tahun 1920 pada tahun 1968 lalu. Amandemen tahun 1968 ini memutuskan bahwa AMU tidak layak lagi untuk menerima status sebagai sebuah universitas bagi kaum minoritas. MA menguatkan amandemen keputusan ini. Akan tetapi pada tahun 1981 Parlemen India memutuskan untuk merubah amandemen tahun 1968 tersebut dengan memberikan status minoritas kepada AMU tanpa menyebutkan tentang sistem reservasi seperti yang dianjurkan oleh Kementerian HRD Januari 2005 lalu. Amandemen Parlemen India menyebutkan bahwa "the university shall be open to all persons of sex and whatever race, religion, creed or class." Keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini menetapkan kembali keputusan amandemen yang terjadi pada tahun 1968.
Keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini telah menimbulkan reaksi pro dan kontra. Sebab, menurut kelompok yang pro dengan keputusan ini, dengan hilangnya status minoritas dari AMU, maka sangat dimungkinkan bagi AMU beserta para sarjana baik tingkat S-2, S-2 maupun S-3 untuk bisa lebih kompetitif didalam persaingan didunia kerja secara nasional. Dengan hilangnya status minoritas akan menjadikan AMU sebuah universitas yang mempunyai prestise dan status akademis yang sama dengan universitas-universitas besar lainnya di India seperti Universitas Delhi, Universitas Jawaharlal Nehru maupun Jamia Millia Islamia.
Sementara itu, mereka yang tidak setuju dengan keputusan ini mengatakan bahwa penghilangan status minoritas dari AMU telah menjadikan komunitas Muslim terdeprivasi dari haknya untuk mengelola sebuah lembaga yang didirikan oleh, dan diperuntukkan kepada, komunitas Muslim, sebagaimana yang telah dicantumkan didalam amandemen keputusan parlemen tahun 1981 yang berbunyi "the educational institute of their choice established by Muslims of India." Dengan begitu, mereka beralasan, keputusan ini telah menyalahi hak dasar dari komunitas tertentu di India untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang layak sebagaimana terjamin didalam Konstitusi India.
Kembali kepada keputusan divisi hakim pengadilan tinggi Allahabad, meskipun keputusan ini masih bisa dianulir oleh MA, akan tetapi keputusan telah memberikan dilema tersendiri bagi AMU dikarenakan oleh status minoritas yang disandangnya selama ini. AMU yang merupakan salah satu dari beberapa institusi tua, berdiri sebagai universitas sejak tahun 1920, dan bereputasi tinggi di India dihadapkan kepada dilema antara meningkatkan status sosial dan ekonomi komunistas Muslim di India melalui sistem reservasi pendidikan dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat India untuk mengenyam pendidikan di AMU tanpa melihat asal-usul dari pelajar/mahasiswa bersangkutan.
Apabila AMU tetap berkeinginan untuk menjaga reputasi akademis yang telah dimilikinya sejak menjadi universitas pada tahun 1920, maka pilihan kedua adalah pilihan yang terbaik. Sebab dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat India untuk mengenyam pendidikan di AMU maka peran AMU didalam menjaga semangat dasar yang dimiliki oleh pendirinya, Sir Syed Ahmad Khan, tetap terjaga: memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri India dengan tanpa memandang asal-usul mereka demi kemajuan India sebagai sebuah negara yang besar. Ini juga sesua dengan semangat sekularisme yang mendasari kehidupan politik di India. Apabila AMU memilih untuk menjaga status minoritas yang diterimanya melalui putusan parlemen 1981 maka AMU akan terjebak didalam perangkap politis para politikus yang tidak bertanggung jawab, yang egois dan hanya mementingkan kepentingan sesaat yaitu menikmati kue kekuasaan di pusat kekuasaan. Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan ketatnya persaingan didunia nyata maka hanya sebuah institusi yang memberikan kesempatan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk belajar dengan giat dan tekun tanpa memandang asal-usul merekalah yang bisa memberikan pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan dengan baik.
Dikirim Oleh Mas Qisa'i Pada 1/08/2006 11:10:00 AM
0 Komentar:
Post a Comment
Kembali Depan