Menuju Perdamaian India dan Pakistan yang Lestari
Hubungan India dan Pakistan telah mencapai babak baru yang manjanjikan setelah suksesnya kunjungan singkat Presiden Pakistan, Jenderal Musharraf, ke India pertengahan bulan April 2005 ini. Apabila kunjungan pertama Presiden Musharraf ke India pada bulan Juli 2001 lalu berakhir dengan kepahitan dan kekecewaan, maka kunjungan keduanya ke New Delhi kali ini telah membawa warna baru bagi masa depan hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan kali ini telah memberikan sebuah fondasi penting bagi perbaikan hubungan bilateral kedua negara nuklir di Asia Selatan yang saling bermusuhan ini, terutama didalam usaha kedua Pemerintah untuk lebih menggiatkan hubungan dagang dan membuka perbatasan didaerah sengketa Kashmir untuk memudahkan people-to-people contact sebagai langkah awal terciptanya perdamaian yang langgeng di wilayah ini.
Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh kedua pimpinan negara pada hari Senin, 18 April 2005 lalu menggambarkan dengan jelas langkah-langkah kongkrit yang akan dilaksanakan oleh kedua pihak untuk memperlancar peta jalan perdamaian. Meskipun pada intinya kedua pihak masih mempunyai perbedaan prinsipil didalam menyikapi usulan adanya batas lunak (soft borders) disepanjang Garis Kontrol sebagai kunci penting solusi damai di Kashmir, namun sikap positif yang ditunjukkan didalam pernyataan bersama ini patut untuk dipertimbangkan. Beberapa poin berikut mencoba untuk menggaris bawahi inti dari pernyataan bersama ini.
Pertama, pernyataan bersama ini menekankan ketidakmungkinan usaha pengelakan oleh kedua pihak dari proses perdamaian yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Bahwa dalam hal ini, tidak mungkin lagi ada usaha untuk mengelak dan meneruskan usaha perdamaian yang sudah dicapai saat ini – pemulihan dan peningkatan arus lalu lintas antar perbatasan, people-to-people contact, termasuk didalamnya pertandingan olah raga cricket dan hoki lapangan, serta gencatan senjata disepanjang Garis Kontrol. Pemutusan hubungan udara, darat dan kereta api sepihak yang dilakukan oleh India setelah terjadinya penyerangan gedung parlemennya pada 11 Desember 2001 lalu tidak akan terulang lagi. Singkatnya, apapun yang terjadi, proses perdamaian di India dan Pakistan harus terus dilaksanakan.
Kedua, bahwa terorisme tidak akan diijinkan untuk mengganggu hubungan yang membaik ini. Selama ini kedua negara selalu saling menyalahkan ketika terjadi insiden terorisme. India selalu menyalahkan Pakistan yang dituduh mensponsori gerakan terorisme, sementara Pakistan selalu mengelakkan tuduhan ini. Perstiwa 11 September seakan menjadi titik penting perubahan sikap dunia terhadap terorisme. Dalam kesempatan ini, kedua pimpinan negara menyatakan setuju bahwa terorisme bukanlah masalah internal bagi sebuah negara tetapi merupakan masalah bersama yang harus diperangi dan dikalahkan. Dengan kata lain, India dan Pakistan setuju untuk tidak memberikan hak veto kepada gerakan terorisme terhadap proses perdamaian melalui tindakan-tindakan teror ataupun kekerasan.
Ketiga, bahwa tujuan utama dari pembicaraan tentang masalah Jammu dan Kashmir adalah untuk mencapai ‘penyelesaian akhir’ dan bukan untuk mencapai ‘pilihan-pilihan yang mungkin untuk dicapai demi terciptanya sebuah penyelesaian damai dan bisa dinegosiasikan’ seperti yang telah dikeluarkan didalam pernyataan bersama pimpinan kedua negara ini pada 24 September 2004 lalu di New York.
Pernyataan ‘penyelesaian akhir’ ini bukanlah hal baru didalam kamus perdamaian India dan Pakistan. Dengan pengembalian kata ini didalam konteks hubungan India dan Pakistan saat ini, maka kedua pimpinan negara mengakui pentingnya Kashmir sebagai sebuah permasalahan utama didalam hubungan bilateral mereka. Dan dengan pernyataan ini, maka semangat Perjanjian Shimla tanggal 2 Juli 1972 butir ke-6 dimana kedua Pemerintah setuju ‘untuk membicarakan lebih lanjut tentang cara dan aturan yang bisa menciptakan perdamaian dan normalisasi hubungan yang langgeng, termasuk tetnang penanganan para tahan perang dan masyarakat sipil yang tertangkap, sebuah penyelesaian akhir tentang Jammu dan Kashmir dan pembukaan kembali hubungan diplomatik,’ telah dihidupkan kembali. Untuk itu, kedua Pemerintah setuju untuk mengadakan dialog dengan berbagai kelompok yang ada di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir untuk merumuskan jalan terbaik penyelesaian konflik yang sudah berumur lebih dari setengah abad ini.
Keempat, setelah menekankan adanya penyelesaian akhir masalah Jammu dan Kashmir, pernyataan bersama ini menganjurkan adanya langkah-langkah awal yang perlu diambil oleh kedua negara untuk merealisasikan ide tentang batas lunak. Oleh karena itulah, pernyataan bersama ini menekankan tentang usaha-usaha ‘untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama disepanjang Garis Kontrol,’ seperti peningkatan frekwensi lalu lintas masyarakat dan perdagangan dikedua wilayah yang terpisah ini. Dengan realisasi hubungan ini maka bisa diharapkan bahwa suasana ekonomi diwilayah ini akan bisa berjalan seperti masa sebelum terjadinya partisi tahun 1947.
Rencana pemulihan kembali Dewan Bisnis Gabungan antara India dan Pakistan, pembukaan kembali kantor Konjen di Mumbai dan Karachi, pembukaan kembali hubungan kereta api dari Munabao di Rajasthan ke Khokarapar di Sindh, peningkatan frekwensi layanan bis dari Srinagar ke Muzaffarabad serta keingingan PM Singh untuk menghilangkan penghalang arus perdagangan antara kedua negara merupakan beberapa langkah kongkrit yang telah disetujui oleh kedua negara demi untuk menciptakan perdamaian yang langgeng di wilayah ini.
Terakhir, PM Singh dan Presiden Musharraf tidak hanya setuju untuk melaksanakan mega proyek pipa gas Iran – Pakistan – India dan Turkmenistan – Pakistan – India ditengah pengajuan rasa keberatan AS, tetapi kedua kepala negara juga setuju untuk mengembangkan skup kerjasama energi antara India dan Pakistan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan gas dan minyak di kedua negara yang semakin meningkat, maka sangat perlu bagi kedua negara ini untuk segera memulai pembicaraan yang lebih luas tentang proyek energi ini.
Sebagai penutup, usulan tentang batas lunak disepanjang Garis Kontrol yang muncul didalam pertemuan ini merupakan sebuah kunci penting bagi terciptanya perdamaian yang langgeng antara India dan Pakistan. Dengan adanya kemudahan bagi para penghuni wilayah sengketa Jammu dan Kashmir untuk berinteraksi, maka kemungkinan untuk mendapatkan perdamaian yang langgeng di India dan Pakistan di masa depan bukanlah satu hal yang tidak mungkin. Naya dil (hati baru) yang ditunjukkan oleh Presiden Musharraf, dan reaksi serupa dari PM Singh, untuk memberikan solusi terbaik bagi Kashmir merupakan langkah awal yang sempurna bagi terciptanya Asia Selatan yang damai, maju dan sejahtera.
A. Qisa'i
New Delhi, April 2005
Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh kedua pimpinan negara pada hari Senin, 18 April 2005 lalu menggambarkan dengan jelas langkah-langkah kongkrit yang akan dilaksanakan oleh kedua pihak untuk memperlancar peta jalan perdamaian. Meskipun pada intinya kedua pihak masih mempunyai perbedaan prinsipil didalam menyikapi usulan adanya batas lunak (soft borders) disepanjang Garis Kontrol sebagai kunci penting solusi damai di Kashmir, namun sikap positif yang ditunjukkan didalam pernyataan bersama ini patut untuk dipertimbangkan. Beberapa poin berikut mencoba untuk menggaris bawahi inti dari pernyataan bersama ini.
Pertama, pernyataan bersama ini menekankan ketidakmungkinan usaha pengelakan oleh kedua pihak dari proses perdamaian yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Bahwa dalam hal ini, tidak mungkin lagi ada usaha untuk mengelak dan meneruskan usaha perdamaian yang sudah dicapai saat ini – pemulihan dan peningkatan arus lalu lintas antar perbatasan, people-to-people contact, termasuk didalamnya pertandingan olah raga cricket dan hoki lapangan, serta gencatan senjata disepanjang Garis Kontrol. Pemutusan hubungan udara, darat dan kereta api sepihak yang dilakukan oleh India setelah terjadinya penyerangan gedung parlemennya pada 11 Desember 2001 lalu tidak akan terulang lagi. Singkatnya, apapun yang terjadi, proses perdamaian di India dan Pakistan harus terus dilaksanakan.
Kedua, bahwa terorisme tidak akan diijinkan untuk mengganggu hubungan yang membaik ini. Selama ini kedua negara selalu saling menyalahkan ketika terjadi insiden terorisme. India selalu menyalahkan Pakistan yang dituduh mensponsori gerakan terorisme, sementara Pakistan selalu mengelakkan tuduhan ini. Perstiwa 11 September seakan menjadi titik penting perubahan sikap dunia terhadap terorisme. Dalam kesempatan ini, kedua pimpinan negara menyatakan setuju bahwa terorisme bukanlah masalah internal bagi sebuah negara tetapi merupakan masalah bersama yang harus diperangi dan dikalahkan. Dengan kata lain, India dan Pakistan setuju untuk tidak memberikan hak veto kepada gerakan terorisme terhadap proses perdamaian melalui tindakan-tindakan teror ataupun kekerasan.
Ketiga, bahwa tujuan utama dari pembicaraan tentang masalah Jammu dan Kashmir adalah untuk mencapai ‘penyelesaian akhir’ dan bukan untuk mencapai ‘pilihan-pilihan yang mungkin untuk dicapai demi terciptanya sebuah penyelesaian damai dan bisa dinegosiasikan’ seperti yang telah dikeluarkan didalam pernyataan bersama pimpinan kedua negara ini pada 24 September 2004 lalu di New York.
Pernyataan ‘penyelesaian akhir’ ini bukanlah hal baru didalam kamus perdamaian India dan Pakistan. Dengan pengembalian kata ini didalam konteks hubungan India dan Pakistan saat ini, maka kedua pimpinan negara mengakui pentingnya Kashmir sebagai sebuah permasalahan utama didalam hubungan bilateral mereka. Dan dengan pernyataan ini, maka semangat Perjanjian Shimla tanggal 2 Juli 1972 butir ke-6 dimana kedua Pemerintah setuju ‘untuk membicarakan lebih lanjut tentang cara dan aturan yang bisa menciptakan perdamaian dan normalisasi hubungan yang langgeng, termasuk tetnang penanganan para tahan perang dan masyarakat sipil yang tertangkap, sebuah penyelesaian akhir tentang Jammu dan Kashmir dan pembukaan kembali hubungan diplomatik,’ telah dihidupkan kembali. Untuk itu, kedua Pemerintah setuju untuk mengadakan dialog dengan berbagai kelompok yang ada di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir untuk merumuskan jalan terbaik penyelesaian konflik yang sudah berumur lebih dari setengah abad ini.
Keempat, setelah menekankan adanya penyelesaian akhir masalah Jammu dan Kashmir, pernyataan bersama ini menganjurkan adanya langkah-langkah awal yang perlu diambil oleh kedua negara untuk merealisasikan ide tentang batas lunak. Oleh karena itulah, pernyataan bersama ini menekankan tentang usaha-usaha ‘untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama disepanjang Garis Kontrol,’ seperti peningkatan frekwensi lalu lintas masyarakat dan perdagangan dikedua wilayah yang terpisah ini. Dengan realisasi hubungan ini maka bisa diharapkan bahwa suasana ekonomi diwilayah ini akan bisa berjalan seperti masa sebelum terjadinya partisi tahun 1947.
Rencana pemulihan kembali Dewan Bisnis Gabungan antara India dan Pakistan, pembukaan kembali kantor Konjen di Mumbai dan Karachi, pembukaan kembali hubungan kereta api dari Munabao di Rajasthan ke Khokarapar di Sindh, peningkatan frekwensi layanan bis dari Srinagar ke Muzaffarabad serta keingingan PM Singh untuk menghilangkan penghalang arus perdagangan antara kedua negara merupakan beberapa langkah kongkrit yang telah disetujui oleh kedua negara demi untuk menciptakan perdamaian yang langgeng di wilayah ini.
Terakhir, PM Singh dan Presiden Musharraf tidak hanya setuju untuk melaksanakan mega proyek pipa gas Iran – Pakistan – India dan Turkmenistan – Pakistan – India ditengah pengajuan rasa keberatan AS, tetapi kedua kepala negara juga setuju untuk mengembangkan skup kerjasama energi antara India dan Pakistan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan gas dan minyak di kedua negara yang semakin meningkat, maka sangat perlu bagi kedua negara ini untuk segera memulai pembicaraan yang lebih luas tentang proyek energi ini.
Sebagai penutup, usulan tentang batas lunak disepanjang Garis Kontrol yang muncul didalam pertemuan ini merupakan sebuah kunci penting bagi terciptanya perdamaian yang langgeng antara India dan Pakistan. Dengan adanya kemudahan bagi para penghuni wilayah sengketa Jammu dan Kashmir untuk berinteraksi, maka kemungkinan untuk mendapatkan perdamaian yang langgeng di India dan Pakistan di masa depan bukanlah satu hal yang tidak mungkin. Naya dil (hati baru) yang ditunjukkan oleh Presiden Musharraf, dan reaksi serupa dari PM Singh, untuk memberikan solusi terbaik bagi Kashmir merupakan langkah awal yang sempurna bagi terciptanya Asia Selatan yang damai, maju dan sejahtera.
A. Qisa'i
New Delhi, April 2005
Dikirim Oleh Mas Qisa'i Pada 4/25/2005 11:21:00 PM
0 Komentar:
Post a Comment
Kembali Depan