Politik dan Masyarakat

Teror di Mumbai

2009-01-06T01:16:00.000-08:00

Pada akhir Nopember lalu, tepatnya tanggal 26 – 29 Nopember 2008, sebuah tragedi kemanusiaan kembali mengguncang dunia. 10 orang teroris melakukan penyerangan dan pembunuhan secara membabi buta di Mumbai, ibu kota negara bagian Maharashtra di India bagian barat. Hotel, rumah sakit, kafe, tempat ibadah dan stasiun kereta api menjadi target aksi teror. Lebih dari 170 orang terbunuh dan lebih dari 300 lainnya terluka. Bukan hanya warga India yang menjadi korban, tapi warga negara asing yang sedang menikmati keindahan kota Mumbai juga menjadi korban tindakan brutal ini. Tercatat ada 22 orang warga negara asing, terutama dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, yang menjadi korban kejahataan kemanusiaan yang terjadi di Mumbai, kota yang manjadi urat nadi perekonomian India.

Selain korban yang meninggal dan terluka, Menteri Dalam Negeri India dan Menteri Besar (Chief Minister) negara bagian Maharashtra harus rela mundur dari jabatan yang mereka emban sebagai bagian dari tanggung jawab moral meraka atas kejadian yang memilukan ini.

Dari 10 teroris, hanya satu yang selamat dan ditangkap oleh pemerintah India. Diketahui bahwa pelaku teror yang tertangkap berkewarganegaraan Pakistan dan karenanya pemerintah India menuduh adanya campur tangan pemerintah Pakistan di balik aksi teror Mumbai kali ini. Pemerintah Pakistan menolak tuduhan ini tetapi dengan adanya bukti kontak komunikasi antara para teroris dengan seseorang di Pakistan pada saat terjadinya aksi teror memperkuat dugaan adanya keterlibatan orang/kelompok di luar India dalam eksekusi aksi teror di Mumbai.

Tudingan terhadap Al-Qaida-pun langsung muncul karena kemiripan sasaran aksi teror: orang asing dan pusat perekonomian. Tetapi dari hasil penyelidikan terakhir, ditemukan indikasi kuat bahwa Lashkar-e-Tayyeba (LeT), sebuah organisasi Islam garis keras di Pakistan yang oleh mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf dibubarkan dan namanya dimasukkan dalam daftar hitam organisasi teroris dunia, menjadi dalang dibalik aksi teror di Mumbai. Melalui organisasi baru bernama Jamiat-u-Da’wah, para anggota LeT bermetamorfosis dan giat menyebarkan ideologinya melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan sehingga menuai simpati dan dukungan yang kuat dari masyarakat Muslim. Danapun mengalir dengan mudah ke nomor rekening bank organisasi ini yang kemudian didistribusikan dan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan untuk membantu dan menolong orang-orang Muslim. Dana-dana kegiatan kemanusiaan inilah yang kemudian diduga kuat menjadi sumber dana pelaksanaan aksi terorisme, termasuk aksi teror di Mumbai, India.

Ketika tulisan ini dibuat, proses penyelidikan terhadap pelaku aksi teror Mumbai masih berlangsung dan akan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk benar-benar bisa menyingkap siapa dalang dibalik aksi kejahatan kemanusiaan ini. Tulisan singkat ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul pasca aksi teror Mumbai. Beberapa pertanyaan ini adalah: apa motivasi para pelaku teror di Mumbai? Apa akibat dari serangan teror ini terhadap India khususnya dan Asia Selatan umumnya? Bagaimana kita harus menyikapi aksi teror ini dan persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan adanya aksi serupa di kemudian hari?

Terorisme bukanlah hal yang asing di Asia Selatan. Semenjak anak benua ini terbagi menjadi beberapa negara pasca Perang Dunia Kedua dengan suku, budaya, agama, ideology politik, tingkat ekonomi yang beragam, terorisme menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan negara bangsa di Asia Selatan. Macan Tamil di Sri Lanka, Maoist di Nepal dan India, Khalistan di India, Al-Qaida dan Taleban di Afghanistan, Harkat-ul-Jihad (HuJi) di Bangladesh, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) di India, LeT di Pakistan adalah beberapa kelompok yang mendasarkan agama, ideologi politik, etnisitas dan status ekonomi sebagai dasar “perjuangan” melawan status quo. Dan perjuangan inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk aksi teror dengan korban yang ribuan, atau mungkin jutaan, jumlahnya.

Tetapi, ada satu hal yang unik mengenai terorisme di Asia Selatan. Bila Macan Tamil (LTTE) di Sri Lanka sempat melibatkan India dan memakan korban Rajiv Gandhi, seorang PM India, tetapi kemudian, hingga sekarang, menjadi terlokalisasi di Sri Lanka, kegiatan terorisme JKLF, LeT ataupun HuJi masih melibatkan beberapa negara seperti Pakistan, India dan Bangladesh.

Terkait teror di Mumbai, Pemerintah India dan Pakistan dihadapkan pada situasi untuk segera mampu menjinakkan/menghilangkan ancaman terorisme yang terus menhantui para penduduk di dua negara nuklir di Asia Selatan yang mempunyai sejarah hubungan bilateral yang kelam. Belum terselesaikannya sengketa wilayah Kashmir hingga saat ini menjadi titik permasalahan bilateral kedua negara. Empat perang telah dijalani oleh India dan Pakistan untuk memperebutkan Kashmir sejak tahun 1947, terakhir adalah perang Kargil pada tahun 1999. Usaha-usaha diplomasi untuk menyelesaikan masalah Kashmir sudah banyak dilakukan oleh India dan Pakistan tetapi hingga saat ini belum ada kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berumur lebih dari enam dekade.

Setiap kali muncul capain-capaian positif untuk menyelesaikan masalah Kashmir, pada saat yang sama muncul gangguan-gangguan yang berusaha menggagalkan capaian-capaian positif yang telah dirumuskan secara susah payah, termasuk aksi terorisme di Mumbai kali ini.

Meskipun dalam beberapa bulan terakhir terjadi letupan domestik di Kashmir karena masalah komunal Hindu – Muslim, tetapi secara umum suasana di Kashmir masih menunjukkan adanya keadaan kondusif untuk menuju Kashmir yang lebih baik. Hubungan diplomatis yang telah dibuka kembali oleh kedua negara setelah perang Kargil telah membawa angin perubahan hubungan India – Pakistan, terutama terkait masalah Kashmir. Kesepakatan untuk membuka jalur bis yang menghubungkan Kashmir yang dikuasai Pakistan dan Kashmir yang dikuasai India sebagai usaha normalisasi hubungan kedua wilayah yang dipersengketakan, pemberian kemudahan pergerakan antar penduduk di kedua wilayah dan niat baik kedua pemimpin India dan Pakistan untuk menyelesaikan masalah Kashmir seolah menjadi tidak ada artinya dengan terjadinya teror di Mumbai. Para teroris berhasil mencapai tujuan mereka untuk mengganggu perbaikan hubungan bilateral India dan Pakistan.

India menyalahkan Pakistan karena tidak sungguh-sungguh memerangi terorisme sementara Pakistan menolak dianggap sebagai pelindung pelaku teror dengan melakukan penangkapan terhadap beberapa tokoh Islam garis keras dan penyerangan terhadap kantong-kantong teroris di Pakistan. Tetapi keputusan Pakistan untuk tidak menyerahkan/menangkap orang-orang yang masuk dalam daftar hitam teroris yang dibuat Pemerintah India dengan dalih bahwa Pakistan akan mengadili sendiri para pelaku teror seakan memperkuat anggapan ketidaksungguhan Pakistan dalam perang melawan teror.

Pranab Mukherjee, Menteri Pertahanan India, menyatakan bahwa India tetap membuka semua pilihan yang ada untuk menghancurkan teroris. Namun begitu, hingga saat ini pemerintah India tidak bertindak gegabah dengan serta merta melakukan serangan udara terhadap kantong-kantong teroris di Pakistan seperti yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat pasca peristiwa teroris 9/11 ke Afghanistan bukan berarti menurunkan ketegangan diantara kedua negara nuklir Asia Selatan. India masih memberikan kesempatan kepada Pakistan untuk membuktikan kesungguhannya dalam memerangi terorisme.

Kemungkinan India melakukan serangan terhadap kantong-kantong teroris di Pakistan tetap ada bila Pakistan tidak melakukan tindakan yang signifikan untuk memerangi teroris..

Keadaan ini seolah menunjukkan keberhasilan tindakan para pelaku teror Mumbai untuk mengganggu stabilitas kawasan, terutama terkait hubungan bilateral India – Pakistan. Sejarah kelam hubungan bilateral kedua negara yang tengah menuju perbaikan seakan menjadi terpuruk kembali karena ulah para teroris ini.

Demokrasi Sebagai Alternatif

Asia Selatan adalah wilayah yang penuh dengan dinamika. Kekayaan budaya, bahasa, agama, suku bangsa dan ideologi memberikan pengaruh yang kuat terhadap dinamika kawasan Asia Selatan dan demokrasi telah memberikan kesempatan kepada perbedaan yang ada ini untuk bertumbuh kembang. India adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan mempunyai posisi penting di Asia Selatan. Begitu juga dengan Pakistan. Posisi strategis Pakistan yang berada di ujung pintu masuk kawasan kaya minyak di Asia Barat seakan memberikan kesempatan yang menjanjikan bagi Pakistan untuk bisa memainkan peranan penting di kancah dunia internasional. Penciptaan stabilitas politik domestik melalui proses demokratisasi akan membantu Pakistan dalam memainkan peranan ini.

Sejarah kelam pengalaman demokrasi di Pakistan saat ini sedang diuji kembali dengan terpilihnya Asif Zardari sebagai Presiden Pakistan setelah partai politik yang dipimpinnya mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pemilu bulan Pebruari lalu. Sebagai Presiden yang dipilih secara populer, Zardari mempunyai kesempatan yang besar untuk membawa perubahan di Pakistan. Militer Pakistan yang begitu berkuasa harus bisa dikontrol sebagaimana terjadi di India.

Selama sejarah berdirinya, militer India selalu berada dibawah kontrol sipil dan bersikap netral dalam proses politik yang ada. Keadaan di India ini telah membantu proses demokratisasi di India dan sikap yang dipilih India dalam menghadapi krisis yang saat ini tengah berlangsung. Keputusan PM India Manmohan Singh untuk merombak sistem pertahanan anti teror dalam 100 hari dengan membentuk sebuah badan koordinasi anti teror adalah sebuah langkah positif yang bisa membantu persiapan India dalam menghadapi kemungkinan serangan terorisme di masa yang akan datang. Kegagalan intelejen dalam mendeteksi ancaman teror Mumbai dikarenakan minimnya koordinasi antar agen penegak hukum di India sehingga informasi ancaman teror yang telah didapat tidak dapat ditindaklanjuti. Sebuah sistem intelijen dan keamanan yang terkoordinasi akan bisa membantu mencegah terjadinya serangan teroris serupa.

Selain itu, peningkatan kapasitas para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam masalah terorisme, akan bisa mendukung keksuksesan sistem yang dibentuk. Dan satu hal yang penting untuk ditekankan disini adalah peranan masyarakat dan media di dalam menyikapi ancaman teror.

Salah satu penyebab keberhasilan teroris menyandera India selama lebih kurang 60 jam adalah karena adanya peran media yang tidak mampu melakukan self-censorship. Siaran langsung drama terorisme dan usaha penangkalannya oleh penegak keamanan India telah memungkinkan dalang teror Mumbai memberikan instruksi kepada anak buahnya melalui jaringan komunikasi yang tersedia. Self-censorship akan menjadikan pelaku media lebih bertanggungg jawab di dalam memainkan peranannya dalam menangkal terorisme.

Reportase ekslusif yang dilakukan oleh media di Indonesia beberapa waktu lalu kepada para tertuduh bom Bali sebelum pelaksaan eksekusi juga sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap sikap khalayak atas ’jihad’ yang dilakukan Amrozi dan kawan-kawan. Sebagai korban terorisme, Indonesia juga harus bisa melakukan hal yang sama untuk mencegah terjadinya serangan terorisme di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, terorisme adalah masalah global yang saat ini dihadapi oleh semua negara. Peristiwa Mumbai akhir bulan lalu seakan membuka mata dunia bahwa terorisme bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Diperlukan usaha strategis bersama dari semua elemen masyarakat untuk bisa mengalahkan terorisme. Langkah-langkah politis, diplomatis dan strategis harus digunakan dengan tepat untuk menyikapi efek dari sebuah serangan teror. Tragedi Mumbai harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk tetap berkepala dingin dan memperhitungkan semua respon yang diambil untuk menghindari kemungkinan munculnya efek negatif seperti yang diharapkan oleh para pelaku teror.

Sikap India untuk mencari langkah-langkah diplomatis dalam menyelesaikan masalah teror Mumbai harus didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah Pakistan dengan merealisasikan janjinya untuk memerangi terorisme di Asia Selatan dan memperbaiki hubungan bilateral India – Pakistan.

Ancaman Kejahatan Transnasional

2008-04-03T03:13:00.000-07:00

Tahun 2001, nama Osamah bin Laden mengisi halaman muka setiap surat kabar di seluruh penjuru dunia. Tuduhan sebagai dalang penghancuran World Trade Center di New York pada tanggal 11 September 2001 mencuatkan namanya sebagai teroris nomor satu. Akhir bulan Maret 2008, Geert Wilders, seorang anggota parlemen negeri Belanda, menuai kecaman dari umat Islam di dunia karena ulahnya mempublikasikan film dokumenter berisi penghinaan terhadap Islam melalui internet. Pada saat yang sama, tiga orang warga negara Malaysia ditangkap petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta karena berusaha menyelundupkan obat psikotropika jenis sabu sebanyak 9,3 kg ke Indonesia.

Kejadian-kejadian diatas merupakan dampak dari globalisasi dan kemudahan pergerakan manusia antar negara atau biasa dikenal dengan istilah pergerakan transnasional.

Istilah transnasionalisme pertama kali muncul di awal abad ke 20 untuk menggambarkan cara pemahaman baru tentang hubungan antar kebudayaan. Ia adalah sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkonektifitas antar manusia di seluruh permukaan bumi dan semakin memudarnya batas-batas negara. Perkembangan telekomunikasi, khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini.

Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi yang menjadi pendorong utama gerakan transnasionalisme adalah sebuah sistem dunia abad 21 yang menitikberatkan kepada integrasi dunia yang tidak mengenal sekat sama sekali. Selain penerapan konsep pasar bebas, runtuhnya tembok Berlin dan munculnya internet merupakan tonggak penting bagi babak baru yang dinamakan globalisasi. Menurut Friedman, globalisasi memiliki tiga landasan keseimbangan: (1) keseimbangan tradisional yang menandai hubungan antar bangsa (nation state); (2) keseimbangan antara suatu bangsa/negara dengan pasar ekonomi dunia (global market); dan (3) keseimbangan antara individu dan negara (individual and the nation state).

Apabila landasan pertama menitikberatkan kepada peran negara, landasan kedua lebih menonjolkan peran pasar di dalam menentukan kejadian-kejadian yang ada di dunia. Super power dan supermarket mendominasi kedua landasan ini. Sementara itu, keseimbangan ketiga muncul ketika batas negara telah runtuh dan dunia telah dihubungkan satu dengan lainnya dengan sebuah jaringan yang sangat luas. Hal ini memungkinkan bagi perorangan/individu untuk tampil di panggung dunia tanpa perantara negara dan mampu mempengaruhi pasar maupun keberadaan sebuah negara. Pada tingkatan inilah muncul apa yang dinamakan dengan super-empowered individuals yang mana individu-individu ini dapat berbuat apa saja di panggung dunia, baik ataupun buruk, yang dapat merepotkan dunia.

Oleh karena itu, fenomena Osamah bin Laden, Geert Wilders ataupun upaya penyelundupan obat terlarang oleh tiga WN Malaysia ke Indonesia yang ditulis diawal artikel ini dapat dikategorikan dalam masalah ini.

Dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan akses telekomukasi, transportasi dan teknologi, super-empowered individuals mampu menjalankan aksi-aksinya dengan mudah dan efek yang ditimbulkan akan dapat diketahui dan dirasakan oleh seluruh penduduk dunia dalam waktu yang sangat singkat. Globalisasi telah membuka kesempatan bagi individu-individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan transnasional dan fenomena ini tidak bisa lagi dihindarkan, termasuk oleh Indonesia.

Mengantisipasi Kejahatan Transnasional

Sisi positif dari globalisasi adalah bahwa ia mendorong tumbuhnya masyarakat sipil yang menyadari perannya dalam proses demokratisasi, seperti yang saat ini terjadi di Indonesia. Keterbukaan yang manjadi ciri globalisasi juga telah membuka peluang untuk mempermudah transfer teknologi sehingga bisa membantu percepatan proses pembangunan dan penyiapan sistem keamanan nasional di suatu negara untuk menghadapi kejahatan transnasional.

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, ancaman kejahatan transnasional bukanlah omong kosong belaka bagi Indonesia. Selain penyelundupan obat-obat terlarang dari luar ke dalam, terorisme, pembalakan liar dan tranportasi manusia (human trafficking) merupakan ancaman yang sangat nyata bagi Indonesia. Kerjasama internasional sangat diperlukan untuk menghentikan ancaman kejatahan ini.

Oleh karena itu pengadopsian Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) sangat penting bagi penyiapan sistem keamanan nasional yang komprehensif di Indonesia. Melalui konvensi ini, akan bisa dibentuk sebuah sistem keamanan nasional yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, dalam maupun luar negeri, sehingga memungkinkan untuk saling membantu dan bertukar strategi dalam mengahadapi kejahatan transnasional. Sehingga peluang untuk membendung dan memerangi kejahatan transnasional akan semakin besar.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus lebih jeli dan sensitif untuk mencari akar dari tindakan kriminal ini. Menurut hemat saya, kejahatan-kejahatan transnasional yang selama ini terjadi – terorisme, pembalakan liar, penyelundupan obat terlarang ataupun human trafficking – adalah akibat dari kesenjangan ekonomi-sosial yang ada di dalam masyarakat. Saya percaya apabila pemerintah mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk mengkaryakan rakyatnya dan menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja yang sekarang ini banyak menganggur kejahatan transnasional seperti tersebut diatas akan dengan sendirinya bisa diminimalkan.

Perlukah Memboikot Beijing?

2008-04-03T03:11:00.000-07:00

Semenjak kerusuhan di Lasha awal bulan lalu setelah penangkapan sekitar 60 biksu memenuhi halaman depan berbagai surat kabar di dunia, muncullah tekanan dari berbagai pihak untuk memboikot pelaksanaan Olimpiade di Beijing bulan Oktober nanti. Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy, telah menyuarakan rencana ini dan melalui Menteri Luar Negerinya, Bernard Kouchner, Perancis meminta kepada Uni Eropa untuk menghukum Cina dengan melakukan boikot pada saat upacara pembukaan Olimpiade nanti.

Robert Meynar, pimpinan organisasi Reporters without Borders, meminta hal yang sama dan menyerukan kepada negara-negara pengusung demokrasi di dunia untuk memberanikan diri untuk berkata tidak dan memboikot Olimpiade Beijing.

Sabotase terhadap Olimpiade juga pernah terjadi sebelumnya. Ketika Moskow menjadi tuan rumah Olimpiade 1980, banyak negara Barat yang memboikot pelaksanaan Olimpiade. Hal in dilakukan karena suhu politik perang dingin saat itu sangat tinggi.

Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Juni 2007 di New Delhi, sebuah grup yang menamakan dirinya "Friends of Tibet" menyerukan kepada dunia untuk menggunakan Olimpiade Beijing tahun 2008 sebagai momentum untuk mengangkat isu Tibet ke dunia internasional. Olimpiade Beijing adalah sebuah kesempatan bagi rakyat Tibet untuk menunjukkan diri dan melakukan protes kepada Beijing. Sebuah seruan juga diumumkan untuk melakukan protes di seluruh penjuru dunia dan perjalanan kaki rakyat Tibet di India dan Nepal ke Lasha bersamaan dengan pelaksanaan upacara pembukaan Olimpiade.

Di seberang samudera Atlantik, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat juga berusaha mencegah rencana Presiden Bush untuk menghadiri acara pembukaan Olimpiade di Beijing.

Tetapi, apakah kita benar-benar perlu untuk memboikot Olimpiade Beijing?

Masih jelas dalam ingatan saya pada Juli 2006 lalu ketika Pelti (Persatuan Tenis Seluruh Indonesia) memutuskan untuk tidak mengirimkan tim Piala Federasi Indonesia ke Israel untuk bermain melawan tim Israel sebagai bentuk protes atas perlakukan pemerintah Israel di Palestina. Hasilnya, tim Israel menang tanpa harus bertanding dan tim Indonesia harus menanggung hukuman dari ITF karena menolak bermain. Selain sanksi administratif, tim Piala Federasi Indonesia juga dilarang untuk mengikuti kompetisi selama satu tahun penuh. Baru tahun lalu mereka bisa mengikuti kembali kompetisi tenis beregu wanita ini.

Sebagai seorang penyuka tenis, saya kecewa terhadap kejadian ini karena usaha keras yang dilakukan oleh para pemain Piala Federasi Indonesia di New Delhi pada tahun 2005 untuk memperebutkan posisi di babak play-off hilang begitu saja. Politik telah merusak keindahan permainan tenis.

Namun begitu, sebagai seorang Indonesia, saya sangat memahami betul keputusan untuk melakukan boikot ini. Rakyat dan pemerintah Indonesia sudah lama terkenal dengan dukungannya kepada usaha rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel. Ketidakadilan dan kekerasan di Palestina oleh pemerintah Israel harus dihapuskan bagaimanapun caranya.

Keputusan serupa seperti diambil oleh tim Piala Federasi Indonesia juga pernah terjadi pada tahun 1974 ketika tim Piala Davis India memutuskan untuk tidak berangkat ke Afrika Selatan sebagai protes atas politik apartheid yang dipraktekkan oleh pemerintah Afrika Selatan.

Jadi, kembali ke pertanyaan yang diajukan di artikel ini, saya berpendepat bahwa kita tidak perlu untuk memboikot Olimpiade Beijing. Sebab Olimpiade ini merupakan pesta olah raga dan politik tidak boleh mencampurinya.

Terus terang, saya sangat menaruh simpati saya kepada rakyat Tibet dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada usaha mereka untuk membebaskan diri dari keadaan yang ada sekarang. Tetapi saya juga menginginkan adanya pelaksanaan Olimpiade yang sukses, yang bebas dari politik. Oleh karena itu kita harus mendukung usaha pemerintah Cina untuk menyelenggarakan pesta olah raga dunia ini dengan sukse.

Sebab, apabila kita memag benar-benar ingin memboikot Olimpiade Beijing, kita harusnya melakukan hal ini sejak awal, ketika Beijing terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Olimpiade tahun 2008. Apabila sekarang kita mencoba untuk menggagalkan terlaksananya Olimpiade Beijing, ini sama halnya dengan seorang yang munafik dan pengecut yang tidak berani berkata tidak secara terus terang tetapi sekarang berusaha membujuk dan merayu orang untuk memboikot Olimpiade Beijng sebagai usaha untuk mencuri perhatian dunia bahwa dia bersimpati dengan nasib rakyat Tibet.

Bagaimana dengan pelanggaran HAM di Iraq, di Afghanistan atau di Guantanamo Bay? Apakah tidak perlu di protes?

Saya percaya bahwa Tibet adalah masalah domestik pemerintah Cina dan pemerintah Cina sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, sebagai sebuah usulan, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Tibet, sudah seharusnya jalan dialog diambil oleh pemerintah Cina. Sebab hanya melalui dialoglah permasalahan di Tibet bisa diselesaikan. Sebaliknya, apabila pemerintah Cina melakukan pendekatan militer, saya yakin bahwa hal ini hanya akan menjadi bumerang dan meningkatnya kebencian dan rasa ingin memberontak rakyat Tibet. Dengan mensejajarkan Dalai Lama sebagai mitra dialog pemerintah Cina, saya yakin bahwa permasalahan di Tibet akan segera selesai dan Olimpiade bisa berjalan dengan sukses.

Peran Bhiksu dan Perubahan Sosial di Masyarakat

2008-03-31T05:37:00.000-07:00

Dalam tradisi agama Budha, urusan dunia jauh dari perhatian para bhiksu. Mereka lebih berfokus kepada urusan spiritual dan kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, apabila seorang penganut agama Budha memutuskan untuk memilih jalan hidup sebagai seorang bhiksu, dia harus rela meninggalkan segala keinginan duniawi dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencapai kesempurnaan spiritual.

Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Myanmar dan Tibet beberapa waktu lalu seolah berlawanan dengan tradisi ini. Para bhiksu terlihat terlibat langsung dengan urusan dunia. Di Myanmar, ratusan bhiksu berjalan beriringan di jalan-jalan utama di ibukota Myanmar untuk melakukan demonstrasi damai menuntut keadilan dan restorasi demokrasi di Myanmar. Penderitaan panjang rakyat Myanmar dibawah kekuasaan pemerintahan militer telah menggerakkan orang-orang suci ini keluar dari dunia yang selama ini mereka ikuti dengan disiplin.

Hal serupa juga terjadi di Tibet beberapa waktu lalu dimana para bhiksu melakukan demonstrasi damai di jalan utama di Lasha, ibukota Tibet, atas ketidakadilan yang selama ini terjadi dan untuk meminta kebebasan yang lebih besar bagi rakyat Tibet dari pemerintah Cina. Para bhiksu merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyuarakan penderitaan rakyat Tibet kepada pemerintah Cina dan kepada komunitas internasional supaya mereka tahu keadaan yang sebenarnya yang terjadi di Tibet setelah bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan Cina.

Tetapi, mengapa para orang suci ini memberontak dan terlibat dengan permasalahan dunia yang selama ini seolah jauh dari kehidupan mereka?

Jawabnya adalah bahwa para bhiksu ini juga manusia, yang menjadi bagian tak terpisah dari komunitas dimana mereka tinggal. Bahwa mereka menempati tempat yang paling terhormat di dalam hirarki masyarakat Budha telah membuat mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat. Maka, apabila kemudian muncul ketidakadilan yang merusak keseimbangan kehidupan di dalam sebuah masyarakat, adalah tugas para bhiksu untuk menghilangkannya demi untuk menjaga dan mengembalikan keseimbangan hidup ini. Oleh karena itu, keputusan para bhiksu untuk memilih jalan agitasi tidak boleh dipahami sebagai penyimpangan dari jalur kehidupan mereka tetapi hal ini merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab mereka untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan sebagai implementasi nyata dari ajaran sang Budha.

Di Myanmar, para bhiksu tidak lagi bisa mentoleransi ketidakadilan yang selama ini telah dirasakan oleh rakyat Myanmar. Mereka telah hidup di dalam ketidakadilan dan hak-hak mereka sebagai warga negara telah diambil paksa oleh pemerintahan militer Myanmar. Karenanya, ketidakadilan ini harus dihapuskan dari bumi Myanmar.

Di Tibet, para bhiksu juga tidak lagi bisa mentoleransi perlakuan yang telah diberikan oleh penguasa Cina terhadap rakyat Tibet. Seperti di Myanmar, rakyat Tibet telah menjadi orang asing di tempat kelahirannya sendiri. Meskipun menurut data dari London School of Economics menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di Tibet (12 persen per tahun), tetapi hal ini tidak bisa merubah status ekonomi-sosial rakyat Tibet. Sebaliknya, minoritas suku Cina Han yang masuk ke Tibet sebagai salah satu cara pemerintah Cina untuk menguasai Tibet yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang fantastis ini sementara rakyat Tibet tetap hidup di dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Hanya 40 persen penduduk Tibet yang melek hufuf dan hanya 15 persen dari mereka yang mengenyam pendidikan, angka yang terpaut jauh dari rata-rata tingkat pendidikan dan melek huruf di Cina (sekitar 60 persen). Oleh karena itu, rakyat Tibet harus berjuang melawan ketidakadilan ini dan para bhiksu telah mengambil tempat yang paling depan di dalam perjuangan ini.

Tidak semua inisiatif oleh para orang suci ini menghasilkan perubahan nyata. Di Myanmar, aksi damai para bhiksu menuai respon keras dari pemerintah militer. Tentara diturunkan untuk membubarkan dengan paksa demonstrasi damai ini dan korbanpun berjatuhan. Angin perubahan yang dihembuskan oleh para orang suci ini hanya membentur dinding-dinding megah istana para penguasa militer di Myanmar dan ketidakadilan tetap berlangsung.

Di Tibet, pemerintah Cina tidak mau mendengar permintaan otonomi yang lebih besar bagi Tibet seperti yang selama ini diserukan oleh pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama. Protes damai para bhiksu di Lasha beberapa waktu lalu belum juga membuahkan hasil dan tangan besi kekuasaan pemerintah Cina di Tibet tetap berlangsung.

Namun, apa yang telah dilakukan oleh para bhiksu ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai peranan penting sebagai agen perubahan. Masyarakat internasional harus segera meresponnya dan memberikan tekanan yang lebih keras kepada pemerintah di Myanmar dan Cina untuk melakukan respon positif terhadap permintaan perubahan ini.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN dan negara yang sedang bertransisi menuju sebuah kehidupan bernegara yang demokratis, Indonesia harus berada di garda paling depan. Pengalaman berharga Indonesia di masa lalu, seperti referendum di Timor Timur pada tahun 1999 dan kehidupan demokrasi setelah kerusuhan Jakarta bulan Mei 1998, bisa dijadikan sumber inspirasi bagi penguasa di Myanmar maupun di Cina untuk melakukan perubahan menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Apabila pemerintah Indonesia bisa melakukan hal ini, saya yakin bahwa keberadaan Indonesia di kancah politik dunia akan semakin diperhitungkan

Dialog sebagai Jembatan Islam-Barat

2008-02-10T19:28:00.000-08:00

Globalisasi sedikit banyak memiliki peran atas keadaan ini. Dunia telah menjadi "datar" – menggunakan istilah yang diciptakan oleh Thomas L. Friedman – dan sebuah desa kecil telah tercipta. Setiap dan atau seluruh penduduk di desa tersebut bertubrukan dan bergaul satu sama lain. Globalisasi telah menghapus jarak yang pernah membentang.

Karena itu benturan, friksi, dan persaingan keras menjadi tidak terelakkan. Kelangsungan hidup bagi yang paling tangguh menjadi aturan yang harus dipeluk setiap orang. Kecenderungan saat ini, ketika dominasi peradaban Barat atas desa global semakin jelas, telah membuat kelompok-kelompok lain, dalam hal ini Islam, merasa tidak aman. Perkembangan Islam di Indonesia belakangan ini memberikan contoh bagi fenomena ini.

Beberapa kelompok Muslim di Indonesia mendorong sebuah sikap agresif terhadap Barat. Mereka percaya bahwa Islam tidak sesuai dengan Barat dan berusaha untuk menghancurkan yang terakhir. Jumlah mereka yang kecil, namun agresif, dan sikapnya yang bertentangan dengan "musuh Islam" telah menempatkan kaum Muslim Indonesia pada kedudukan yang sulit karena dicap sebagai radikal dan fundamentalis.

Perasaan tidak aman dan terancam telah mendorong orang untuk mencari ketenangan dan perlindungan dari sesuatu atau seseorang. Ketika sebuah kelompok merasa terancam oleh anggapan dominasi oleh kelompok lain, ia menggali jauh ke dalam dirinya untuk mencari jawaban-jawaban sebagai penolakan atas dominasi ini. Jika Islam terancam oleh peradaban lain – oleh peradaban Barat misalnya – umat Muslim akan menggali jauh ke dalam Islam dan kembali dengan berbagai gagasan dan jawaban untuk menolak dominasi itu. Upaya-upaya penggalian ini mungkin memberikan hasil yang berbeda, bahkan saling berlawanan.

Hasil pertama yang mungkin adalah penolakan kuat dan konfrontasi. Dengan penggalian yang jauh ke dalam Islam, seorang Muslim mungkin menghasilkan sebuah gagasan tentang Islam fundamental yang menolak segala yang berbeda. Gerakan-gerakan fundamentalis atas nama agama kemudian muncul untuk memerangi "musuh". Karena itulah maka dominasi Barat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap Islam. Ia harus ditolak dan dihadapi dengan segala upaya. Kekerasan dan paksaan harus digunakan sebesar mungkin untuk mewujudkan gagasan ini dan eksitensi para pemeluknya. Lebih jauh, para fundamentalis ini percaya bahwa Islam harus menang atas peradaban Barat, apa pun caranya.

Hasil kedua adalah menggandengkan nilai-nilai moderat dengan prinsip-prinsip Islam dan mengajarkan para pengikutnya untuk menghadapi segala perbedaan secara bijak dan dengan hati terbuka. Umat Muslim arus utama memandang Islam sebagai sebuah jalan kehidupan yang memiliki tingkat toleransi tinggi terhadap kelompok-kelompok atau pengikut agama lain demi terciptanya sebuah masyarakat yang penuh kerukunan di tengah berbagai kesenjangan dan perbedaan. Moderasi adalah kunci, dan Islam mengajarkan para penganutnya untuk menjadi moderat. Segala anggapan ancaman terhadap Islam harus diatasi dengan bijak melalui proses dialog dan pembahasan untuk menemukan jalan tengah serta menghindari konfrontasi dan pemaksaan.

Dari gambaran di atas, kita menemukan bahwa satu sumber dapat memunculkan dua hasil yang berbeda dan sangat berlawanan: yang pertama, perangkulan fundamentalisme dan penggunaan paksaan dan kekerasan; yang kedua, moderasi dan dialog sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dan perbedaan.

Sejauh ini, kelompok pertama, walaupun minoritas, telah mendominasi perhatian dengan tindakan-tindakannya yang agresif. Ia telah mencuri pertunjukan dan berhasil melukis sebuah gambaran yang suram tentang Islam: Islam berarti kekerasan, mengacu pada para pengikut kelompok ini. Sementara, kelompok kedua, mayoritas umat Muslim, tetap diam dan tidak dapat mencerminkan nilai-nilai moderat Islam. Ia kelihatannya berjuang untuk menghapus gambaran Islam sebagai sebuah agama kekerasan. Oleh sebab itu, sudah saatnya mendefinisikan kembali Islam.

Islam menolak kekerasan dan penggunaan paksaan untuk menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya, Islam jelas-jelas mendorong dialog dan pembahasan untuk menemukan jalan tengah. Umat Muslim harus memahami prinsip tersebut dalam rangka mengubah keadaaan dewasa ini. Saya percaya, penolakan terhadap kekerasan dan pemaksaan dengan suara lantang bersama dengan dorongan bagi dialog dan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan oleh Muslim arus utama akan menghapuskan gambaran Islam sebagai sebuah agama kekerasan.

Tindakan resiprokal juga harus dilakukan untuk berhasil mengubah keadaan. Golongan Non-Muslim, khususnya mereka di Barat, juga harus turut dalam proses ini. Kedua pihak perlu mulai mengembangkan dialog berkelanjutan untuk saling memahami budaya dan peradaban satu sama lain. Hanya melalui proses inilah, perselisihan apapun antara keduanya dalam dunia yang terglobalisasi ini dapat dihindari, dan anggapan bahwa fundamentalisme dan radikalisme dapat ditekan.

PS: Tulisan ini terjemahan dari "Dialogue as a Bridge between Islam and the West" which was published by OhmyNews International

Partai Politik dan Kaderisasi Pemimpin Nasional: Sebuah Catatan

2008-01-20T19:30:00.000-08:00

Pada bulan Mei tahun 1998, tonggak demokrasi di Indonesia resmi ditancapkan. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru kehidupan politik di negeri ini. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat menancap dibenak publik. Euforia politik yang mewarnai masa-masa itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Semua berlomba untuk mengisi kevakuman pemimpin nasional.

Di dalam ilmu politik, partai politik mempunyai peranan yang sangat besar di dalam menjamin kelancaran proses politik di dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan. Partai politik merupakan agen demokratisasi di dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Dalam definisinya, partai politik adalah kumpulan orang-orang yang terikat oleh ideologi tertentu dan mempunyai tujuan kolektif untuk memenangkan pertarungan kekuasaan melalui pemilihan umum. Menjadi penguasa adalah tujuan utama didirikannya sebuah partai politik.

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Selain mempunyai tujuan utama untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan, partai politik mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan politik kepada publik, sosialisasi kebijakan pemerintah dan juga kaderisasi pemimpin melalui proses rekrutmen politik.

Semua tanggung jawab ini sangat penting untuk bisa diemban dengan baik oleh partai politik apabila proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dua pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis (tahun 1999 dan 2004) telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik. Partai yang besar dan kuat akan tetap hidup sementara yang kecil dan lemah (partai gurem) akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti, dari puluhan partai politik yang ada, hanya ada beberapa partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan. Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, PKS dan Partai Demokrat adalah tujuh partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif dan eksekutif.

Kemenangan ini bukan otomatis berarti selesainya tugas partai politik. Kemenangan di dalam pemilihan umum hanyalah langkah awal dari proses yang panjang. Penyaluran aspirasi konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu, ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik: kaderisasi pemimpin masa depan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu tugas utama partai politik adalah melakukan kaderisasi pemimpin masa depan melalui proses rekrutmen politik. Tugas ini sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kesinambungan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi yang lain. Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transfer kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet.

Survei nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset Informasi (LRI) pada bulan Desember 2007 lalu (johanspolling) berusaha memotret peran partai politik di dalam menjalan fungsinya sebagai agen demokrasi. Peranan ketua umum tujuh partai politik yang selama ini mendominasi peta politik nasional dalam melakukan kaderisasi di partai politik yang mereka pimpin dijadikan tolok ukur keberhasilan proses kaderisasi pemimpin nasional di Indonesia.

Di dalam survei ini, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap peranan yang dimainkan oleh ketua umum partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin nasional (1 nilai terburuk, 9 nilai terbaik). Hasilnya adalah sebagai berikut:

Mayoritas responden memberikan nilai rendah kepada semua ketua umum partai politik (tujuh partai politik: Partai Golkar, PDIP, PKB, PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat) dalam mempersiapkan kader pimpinan nasional melalui partai politik yang mereka dipimpin.

Meskipun survei yang dilakukan oleh LRI ini adalah snapshot survey, tetapi dari hasil suvei ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik sehingga menimbulkan krisis kepemimpin nasional. Inilah yang menyebabkan langkanya pemimpin nasional alternatif yang bisa dipilih rakyat. Rekrutmen politik yang menjadi salah satu tugas penting partai politik gagal dilakukan. Para ketua umum partai lebih mementingkan penyelamatan posisi masing-masing tanpa memikirkan langkah-langkah tepat untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan melalui partai politik yang mereka pimpin.

Hasil survei ini juga bisa diartikan sebagai adanya sikap elitis yang kuat di kalangan para pemimpin partai sehingga mereka sulit menerima kemunculan wajah-wajah baru yang mungkin mempunyai potensi besar untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan. Tokoh-tokoh muda tidak muncul dan elitisme ini pada akhirnya hanya memunculkan kembali tokoh-tokoh lama dengan menggunakan kemasan baru.

Kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam di banyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif untuk membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan. Mahkamah Konstitusi pun mengamininya dengan mengeluarkan keputusan yang mendukung munculnya calon perseorangan di dalam proses politik di Indonesia.

Untuk itu, sangat perlu dan mendesak bagi partai politik, terutama para ketua umumnya, untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.

Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik. Selanjutnya, wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama. Dengan begitu, kesinambungan kepemimpinan nasional bisa terjaga dan proses demokratisasi di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik demi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahua'lam.

Menunggu kesepakatan perjanjian nuklir India – Amerika Serikat

2007-06-11T06:19:00.000-07:00

Di Senayan, para anggota dewan sibuk berargumen mengenai dukungan pemerintah SBY terhadap resolusi DK PBB 1747 tentang Perluasan Sanksi bagi Iran terkait usaha Iran mengembangkan teknologi nuklir. Sementara di New Delhi, pemerintah India dan AS sibuk melakukan finalisasi perjanjian nuklir bilateral yang dianggap sebagai titik baru hubungan bilateral India – AS dan penghilangan kebijakan apartheid teknologi nuklir.

Awal bulan Juni ini, wakil menlu AS untuk urusan Asia Selatan, Nicholas Burns, berada di India untuk melanjutkan perundingan dengan pemerintah India. Kedua negara berharap bahwa masalah yang selama ini masih mengganjal akan segera diselesaikan melalui perundingan ini. Tetapi, setelah melakukan perundingan intensif selama tiga hari di New Delhi, kata sepakat masih sulit untuk dicapai.

Sejak awal penandatangan perjanjian nuklir ini pada 18 Juli 2005 (J18) dan 2 Maret 2006 (M2), hingga persetujuan Kongres AS pada akhir 2006 (Hyde Act), masih terdapat beberapa masalah sensitif yang mengganjal. Yaitu: pertama, pinalti atau hukuman kepada India apabila India melakukan uji coba nuklir; kedua, tuntutan jaminan suplai bahan bakar seumur hidup kepada India untuk reaktor-reaktor nuklir yang diimpor; dan ketiga, hak India untuk memroses ulang bahan bakar nuklir yang telah digunakan. Tiga masalah ini bisa diurai sebagai berikut.

Pertama, India tidak ingin keputusan politiknya untuk tidak melakukan percobaan nuklir setelah percobaan nuklir tahun 1998 dijadikan dalih oleh AS untuk menekan India supaya menyetujui klausa tentang pinalti atau hukuman kepada India apabila India melakukan percobaan nuklir di masa depan. India berpendapat bahwa keputusan untuk tidak melakukan percobaan nuklir ini adalah keputusan internal pemerintah India yang tidak bisa disangkut-pautkan dengan perjanjian nuklir India – AS. India adalah negara nuklir dan melakukan percobaan nuklir menjadi hak prerogatif sebuah negara nuklir, seperti halnya AS, Cina ataupun Rusia.

Kedua, menurut pemerintah India, tuntutan jaminan suplai bahan bakar nuklir seumur hidup untuk reaktor nuklir impor adalah wajar. India tidak ingin pengalaman buruk yang menimpa reaktor nuklir di Tarapur terulang lagi karena tiadanya jaminan suplai bahan nuklir. Sebagai catatan, ketika India melakukan percobaan nuklir tahun 1998, embargo ekonomi yang diberikan dunia internasional telah mengakibatkan terputusnya jaringan suplai bahan bakar nuklir untuk menjalankan reaktor nuklir yang dimiliki India. Untuk menghindari pengalaman buruk ini, India meminta kepada AS untuk memberikan jaminan suplai bahan bakar nuklir seumur hidup untuk reaktor nuklirnya. Konsesi besar yang akan diberikan India atas tuntutan ini adalah ijin pengawasan terus-menerus (permanent international safeguards) oleh badan energi atom internasional terhadap reaktor-reaktor sipil yang dimiliki oleh India.

Ketiga, tuntutan India untuk memroses ulang sendiri bahan bakar nuklir yang telah digunakannya juga wajar. Pemerintah India yakin bahwa ilmuwan India telah menguasai teknologi pemrosesan ulang dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Kesiapan ini ditunjukkan oleh teknologi tiga tahap (three-stage technology) yang digunakan di Tarapur.

Akan tetapi, meskipun pemerintah AS sekarang sudah mempunyai itikad untuk memerhatikan limbah nuklir dengan melakukan pemrosesan ulang melalui Global Nuclear Energy Partnership, pemerintah AS berpendapat bahwa hak untuk melakukan pemrosesan ini hanya berlaku untuk negara-negara dengan teknologi nuklir yang telah maju seperti AS, Perancis ataupun Rusia. AS menilai India belum cukup mampu untuk melakukan proses ini dan India hanyalah penerima bahan bakar nuklir yang tidak mempunyai hak untuk melakukan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir.

Selain itu, mungkin pemerintah AS juga mempunyai kekhawatiran bahwa India akan menyalahgunakan hasil pemrosesan spent nuclear fuel tersebut untuk kebutuhan militernya.

Tetapi, apabila kita memerhatikan dengan seksama jejak rekam teknologi nuklir India, tiga tuntutan ini seharusnya bisa dengan mudah untuk dipenuhi. India adalah negara besar di Asia yang terus merangkak maju. Kebutuhan energi India akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun opsi untuk mendapatkan tambahan sumber energi dari teknologi nuklir tidak akan menjamin terpenuhinya semua kebutuhan energi India, tetapi dengan kemampuan teknologi yang dimiliki India, sudah sewajarnya bila India memperoleh status dan hak sebagai sebuah kekuatan nuklir di Asia.

Dari sisi politik, India adalah negara demokrasi terbesar di dunia dimana praktek demokrasi telah mengakar dengan kuat. Militer India tidak pernah ikut campur dalam masalah politik dan proses politik di India bisa menjamin keamanan teknologi nuklir yang saat ini terus dibangun. Oleh karena itu, meskipun perundingan di awal bulan ini di New Delhi menemui jalan buntu, tetapi ini bukanlah akhir dari awal yang menjanjikan. Suksesnya perjanjian nuklir India – AS hanyalah menunggu waktu saja. Selama Washington siap menjaga semangat yang telah tertuang didalam perjanjian J18/M2, kemajuan teknologi nuklir India sudah diujung mata.

Masjid Babri dan Politik Komunal di India

2007-02-26T06:56:00.000-08:00

Setiap kali mendengar kata Masjid Babri, ingatan kita akan terbawa kepada hari kelabu pada akhir tahun 1992 di kota kecil bernama Ayodhya di negara bagian Uttar Pradesh, India.

Pada tanggal 6 Desember 1992 masjid tua yang sudah berumur ratusan tahun yang dibangun oleh Mir Baqi pada tahun 1528 sebagai rasa hormat kepada Zahiruddin Mahmud, penguasa Islam pertama di India yang bergelar Babur (harimau), dihancurkan paksa oleh massa dari kelompok Hindu garis keras dengan dalih agama. Masjid tersebut dianggap telah dibangun ditempat kelahiran Rama, tokoh penting didalam teologi Hindu, dan karenanya harus dihancurkan untuk dibangun sebuah kuil bagi Rama. Akibatnya kerusuhan komunal antara Hindu dan Muslim yang menelan korban kurang lebih 3000 jiwa tidak terelakkan.

Sejauh mana sebenarnya efek dari insiden berdarah ini terhadap kehidupan politik di India? Benarkah penghancuran Masjid Babri ini menjadi titik penting segregasi politik India berdasarkan komunalisme ataukah insiden ini sekedar letupan politik yang akan hilang bersama waktu? Tulisan singkat berikut mencoba mengelaborasikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.

India adalah sebuah negara besar berpenduduk mayoritas Hindu. Dari total 1,1 milyar penduduk India, 15 persen diantaranya, sekitar 150 juta jiwa, menganut agama Islam. Karenanya Muslim adalah penduduk minoritas terbesar di India.

Pecahnya India pada tahun 1947 menjadi India dan Pakistan didasari keyakinan oleh beberapa tokoh politik India saat itu bahwa Hindu dan Muslim tidak bisa hidup dibawah satu atap negara. Perpecahan berdarah pada bulan Agustus 1947 ini meninggalkan luka emosional dua komunitas besar di Asia Selatan ini. Meskipun pada akhirnya India mengadopsi sebuah sistem pemerintahan yang sekuler dan demokratis, pada perkembangannya, isu komunalisme agama kembali terseret kedalam kancah politik nasional.

Perpecahan dan kemunduran Partai Kongres pasca kepemimpinan Nehru pada tahun 1970an yang berlanjut sampai era 1990an berujung kepada munculnya kekuatan nasionalisme Hindu yang awalnya diusung oleh partai Jan Sangh dan dilanjutkan oleh Bharatiya Janata Party (BJP – Partai Rakyat India) sebagai kekuatan penanding ide sekularisme dan pluralisme yang telah ditanam dan ditumbuhkembangkan oleh Partai Kongres sejak India merdeka. Mengacu kepada keyakinan bahwa India adalah Hindu Rashtra, negara Hindu, BJP yang merupakan tangan politik dari Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), oraganisasi Hindu puritan yang didirikan tahun 1925, memperjuangkan konsep Hindutva (etos Hindu) yang menginginkan adanya satu rakyat, satu bangsa dan satu budaya di India.

Untuk membangkitkan ikatan emosional masyarakat Hindu di India, RSS dan BJP serta didukung oleh organisasi-organisasi Hindu lain seperti Vishva Hindu Parishad, Bajrang Dal serta Shiv Sena mengusung tema pembangunan kuil Rama di Ayodhya dan menjadikan penghancuran Masjid Babri yang selama sejarah India telah menjadi sengketa antara umat Islam dan Hindu sebagai agenda utama. Kelompok Hindu puritan berpendapat bahwa masjid tersebut telah dibangun ditempat kelahiran Rama dan karenanya harus dihancurkan untuk kemudian dibangun sebuah kuil untuk Rama. Pada saat yang sama, orang Islam India berpendapat, dengan merujuk kepada Baburnama, buku harian Raja Babur, bahwa masjid tersebut dibangun dengan sah dan tanpa mengganggu hak dan kehormatan kelompok agama lain.

Kampanye politis penuh nuansa komunalisme dan kebencian yang dimulai pada awal tahun 1980an dan berpuncak pada insiden berdarah penghancuran Masjid Babri pada tahun 1992 (berlanjut kepada kerusuhan-kerusuhan komunal di Mumbai, Maharashtra tahun 1993 dan Godhra di Gujarat pada tahun 2002) ini telah memberikan hasil politik yang variatif kepada BJP.

Kesuksesan BJP membangun ikatan emosional dengan pemilih, terutama dengan golongan Hindu kasta tinggi yang merasa dicurangi oleh kebijakan pemerintah melalui implementasi proyek Mandal yang menyediakan reservasi pekerjaan untuk golongan Hindu kasta rendah, telah mengantarkan BJP ketampuk kekuasaan di negara bagian Uttar Pradesh pada tahun 1991. BJP memenangi 221 kursi dari 425 kursi dewan yang diperebutkan. Ini menunjukkan bahwa isu keagamaan bisa diangkat sebagai tema utama kampanye politik.

Akan tetapi, pasca insiden Masjid Babri 1992, reaksi terhadap sikap militan BJP ini berbalik 180 derajat. Hasil sebuah jajak pendapat pasca insiden oleh majalah nasioanl India Today menunjukkan bahwa 52 % rakyat India menolak penghancuran Masjid Babri, 39 % mendukung dan 8 % tidak mempunyai pendapat. 52 % responden jajak pendapat ini berpendapat BJP telah melanggar hukum. Hal ini dibuktikan lebih lanjut dengan kekalahan BJP didalam pemilu daerah di Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh pada tahun 1993. Dikedua daerah ini BJP bersikap sangat militan dan kerusuhan akibat insiden Masjid Babri sangatlah besar dampaknya. Sementara didaerah-daerah pemilihan lain dimana BJP bersikap moderat, hasilnya masih berpihak kepada BJP. Mereka menang di Rajasthan, Gujarat dan Maharashtra.

Keadaan yang bertolak belakang ini telah membuat BJP menata ulang strategi politiknya. Oleh karenanya, meskipun hubungannya dengan organisasi-organisasi Hindu puritan masih sangat dekat, di dalam pemilu-pemilu berikutnya – 1996, 1998 dan 1999, BJP memroyeksikan diri sebagai partai moderat yang memikirkan kepentingan umum daripada sebuah partai Hindu nasionalis yang militan. Selain sebagai konsekwensi dari pemroyeksian BJP sebagai penantang partai-partai politik lain yang mempunyai basis pendukung serupa, keputusan ini diambil karena untuk memperbesar jumlah pendukung.

Perubahan strategi politik ini telah mengantarkan BJP menjadi sebuah kekuatan politik dominan, pesaing utama Partai Kongres. Jumlah kursi parlemen yang diperoleh BJP semakin meningkat hingga pada akhirnya, pada pemilu tahun 1999, BJP dan Aliansi Demokrasi Nasional-nya berhasil memenangi pemilu nasional dan membentuk pemerintahan di New Delhi. Keberhasilan ini tak lepas dari keputusan pimpinan BJP untuk menjadikan BJP sebagai partai moderat yang berfokus kepada liberalisasi ekonomi dan penghapusan korupsi serta afirmasi terhadap konsep sekularisme dan penangguhan rencana pembangunan kuil Rama di Ayodhya.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa insiden Masjid Babri merupakan momen penting didalam peta perpolitikan India. Meskipun secara historis Masjid Babri dibangun dengan sah dan tanpa mengganggu hak dan kehormatan kelompok agama lain dan pada saat insiden ini terjadi Masjid Babri tinggallah sebuah masjid tua yang terbengkalai, ikatan emosionalnya sebagai bagian dari sebuah komunitas di India telah memprovokasi terjadinya kerusuhan komunal yang menelan banyak korban nyawa tak bedosa. Insiden ini telah melahirkan sebuah kekuatan politik nasionalis militan, BJP, yang menjadi penanding Partai Kongres yang sekuler.

Dengan menjual nilai emosional keagamaan, BJP mampu meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun pada akhirnya BJP harus merubah strategi politiknya menjadi lebih moderat dan mengesampingkan impian-impian idealisnya demi pragmatisme politik, namun harus diingat bahwa ide-ide seperti Hindu Rashtra serta Hindutva yang diusung oleh BJP tidak akan pernah ditinggalkan. Letupan sejarah berupa insiden Masjid Babri ini, meskipun pada akhirnya akan meredup bersama waktu, tetapi ia merupakan luka yang setiap saat bisa dikorek kembali untuk kepentingan pragmatis para politisi.

Sebagai penutup, insiden Masjid Babri merupakan letupan politik yang telah menciptakan segregasi politik rakyat India berdasarkan ikatan emosional keagamaan. Luka yang ditinggalkan oleh letupan politik ini akan dengan mudah muncul kembali dan mengoyak-oyak tatatan sosial yang ada apabila rakyat India tidak menyadarinya. Mungkin hanya dengan kedewasaan politik rakyat India-lah luka yang menyakitkan ini akan bisa disembuhkan dan ditutup selamanya. Tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi pada tahun 1947, yang kemudian terulang pada tahun 1992-1993 dan 2002 di Gujarat, sudah cukup menjadi peringatan bagi semua orang bahwa militansi komunalisme demi kepentingan pragmatis dan sesaat hanya berakibat kepada luka sosial dan bencana kemanusiaan yang sangat menyakitkan.

Mencermati Gelombang Nuklir Dunia

2006-12-13T23:57:00.000-08:00

Semenjak masalah program nuklir Iran dan Korea Utara menjadi berita utama di berbagai media, dan setelah perjanjian nuklir India – AS disetujui oleh Kongres AS minggu lalu, muncul semacam kecenderungan dikalangan negara-negara berkembang untuk ikut serta mencari dan mengadopsi teknologi nuklir sebagai alternatif sumber energi. Dan dengan harga minyak yang tak kunjung turun, gelombang nuklir yang tercipta menjadi semakin besar dan bergerak semakin cepat.

Mengikuti jejak negara-negara yang tergabung didalam kelompok Developing 8 – Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan dan Turki – negara-negara diwilayah Teluk Persia yang tergabung didalam Gulf Cooperation Council (GCC) – Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan Oman – pada hari Minggu lalu menyatakan keinginan mereka untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan sebuah program nuklir bersama yang akan tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan internasional. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertemuan selama dua hari di Arab Saudi.

Menilik keberadaan negara-negara ini sebagai negara-negara yang dikenal dengan simpanan minyak yang besar, keikutsertaan mereka terbawa arus gelombang nuklir ini menarik untuk dicermati. Apa sebenarnya alasan negara-negara yang kaya minyak ini tiba-tiba tertarik dan bersemangat untuk mengembangkan teknologi nuklir?

Salah satu faktor yang bisa digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini adalah faktor Iran.

Mengapa Iran?

Iran adalah sebuah negara yang dikategorikan cukup besar di wilayah Teluk. Penolakan Iran terhadap permintaan AS dan sekutu Eropanya untuk menghentikan program pengayaan Uranium untuk mendukung program nuklirnya menjadi sumber kekhawatiran negara-negara lain di wilayah ini. Meskipun Iran berulang kali secara tegas menyatakan bahwa program nuklirnya itu hanya untuk kebutuhan damai seperti pembangunan energi listrik tenaga nuklir, tetapi AS dan sekutu Eropanya mencurigai Iran juga membangun teknologi persenjataan nuklir.

Selain itu faktor Suni – Syi’ah juga penting untuk diperhatikan. Meskipun mayoritas populasi di wilayah Teluk adalah Muslim Suni, Iran adalah sebuah negara Syi’ah yang besar. Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahran dan Oman adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Suni Muslim.

Ditambah lagi dengan terus berkembangnya kekerasan antara kelompok Suni dan Syi’ah dan dominasi partai Syi’ah di Iraq serta dukungan Iran kepada pemerintah Palestina pimpinan Hamas dan kelompok Hezbollah di Lebanon.

Adalah sebuah kewajaran apabila kemudian rasa khawatir muncul di negara-negara Suni di wilayah Teluk. Faktor Iran dan Syi’ah-nya telah memaksa negara-negara Arab di wilayah Teluk untuk bereaksi.

Kolumnis Kuwait, Fouad al-Hashem, menulis di harian Al-Watan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh GCC ini adalah sebuah pesan yang “jelas, tegas dan berani” yang ditujukan kepada Iran. Negara-negara ini seolah berkata, “Kami tidak akan tinggal diam dan hanya menjadi penonton pada saat Iran berusaha keras untuk mengembangkan program nuklirnya.”

Negara-negara Arab ini berusaha menjaga stabilitas kekuatan di wilayah Teluk melalui pengembangan teknologi nuklir, meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkannya. Dengan bantuan negara-negara sekutu mereka seperti AS dan negara-negara Eropa, anggota GCC yakin bahwa program pengembangan nuklir yang baru saja dideklarasikan ini akan menjadi kenyataan.

Jelaslah disini terlihat adanya standar ganda mengenai teknologi nuklir.

Iran adalah negara penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT). Dan meskipun selama ini Iran telah mengikuti seluruh petunjuk dan menerima pengawasan ketat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) didalam menjalankan program pengembangan nuklirnya, Iran dilarang dan dicegah untuk memperkaya Uranium sendiri sebagai usaha untuk menjadi mandiri didalam pengembangan teknologi nuklirnya. Sebagai sebuah negara merdeka, Iran mempunyai hak yang sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan teknologi nuklir demi kepentingan damai.

Keinginan Iran untuk memperkaya Uranium sendiri inilah yang mendasari kecurigaan AS dan sekutu Eropanya bahwa Iran tidak semata-mata membangun tekonologi nuklirnya hanya untuk kepentingan damai semata tetapi juga untuk membangun teknologi persenjataan nuklir. Lebih lanjut lagi, dengan sumber energi alam yang melimpah yang dimiliki oleh Iran, mereka percaya bahwa Iran tidak membutuhkan teknologi nuklir sebagai sumber energi alternatif.

Pada saat yang sama, negara-negara ini seolah menutup mata ketika Pakistan, India dan Israel, negara-negara yang notabene bukan penandatangan NPT, membangun dan sekarang memiliki teknologi nuklir, baik untuk kebutuhan sipil maupun kebutuhan militer. Pakistan dan India telah terang-terangan mengaku sebagai negara nuklir sementara Israel tetap menolak dan menyembunyikan kemampuan teknologi nuklirnya.

Tetapi pengakuan yang baru saja dibuat oleh PM Israel Ehud Olmert dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun TV berita Jerman, N24, bahwa Israel benar memiliki senjata nuklir semakin menambah standar ganda dalam masalah teknologi nuklir.

Dukungan mutlak Kongres AS terhadap RUU mengenai perjanjian nuklir India – AS minggu lalu dimana hal ini akan memberikan ijin kepada pemerintah AS untuk mentransfer teknologi dan materi nuklir ke India, semakin memperjelas kebijakan apartheid nuklir dunia.

Apabila diperhatikan, pengembangan teknologi nuklir adalah hak setiap negara, baik itu India, Indonesia, Iran, Israel ataupun negara-negara Teluk. Ini bukanlah hak khusus yang hanyak boleh dimiliki oleh negara-negara P-5 (lima anggota permanen DK PBB). Selama negara yang bersangkutan benar-benar bertanggung jawab dan menggunakan teknologi ini untuk kepentingan damai, adalah wajar apabila negara yang bersangkutan diijinkan untuk mengembangkannya.

Keputusan GCC untuk mengikuti arus gelombang nuklir sudah tidak seharusnya menjadi satu hal yang dikhawatirkan sepanjang mereka benar-benar akan menggunakan teknologi yang nantinya mereka miliki ini secara bertanggung jawab dan demi kepentingan kemanusiaan yang lebih baik.

Kekhawatiran akan penyalahgunaan teknologi ini adalah wajar. Tetapi apabila dunia internasional bisa menciptakan sebuah badan pengawas internasional independen dan kuat yang mengatur dan mengontrol pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir sehingga tidak dibelokkan untuk kepentingan militer seperti pembuatan persenjataan nuklir, pengembangan teknologi nuklir adalah sewajarnya diperbolehkan.

Sebuah perjanjian seperti NPT yang selama ini ada adalah penting tetapi perjanjian seperti ini tidak akan banyak gunanya apabila negara-negara yang telah menandatangani NPT dan mengikuti seluruh petunjuk dan pengawasan Badan Energi Atom Internasional dilarang untuk mengembangkan teknologi nuklir sementara mereka yang menolak dan tidak mau menghargai NPT dengan bebas mengembangkan dan mempunyai teknologi nuklir.

Sebagai penutup, apabila sebuah sumber energi alternatif yang lebih murah dan bisa didaur ulang bisa dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan energi dunia yang semakin besar, mengapa kita tidak ikut serta berenang didalam gelombang dan menikmatinya? Kekhawatiran akan terjadinya perlombaan persenjataan nuklir regional adalah hal yang wajar dan bisa dimaklumi tetapi mengembangkan dan kepemilikan sebuah teknologi yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada kemanusiaan juga penting untuk diperhatikan.

Pengalaman India dengan Demokrasi dan Kelaparan

2006-12-10T00:49:00.000-08:00

Dalam tulisannya, Laporan Dari India: Maju Setelah Melucuti “Model Nehru” (Kompas, Rabu, 6 Desember 2006), Simon Saragih menggambarkan dan mengkritisi pengaruh kebijakan ekonomi Model Nehru terhadap perkembangan ekonomi India.

Menurut Saragih, sistem ekonomi Model Nehru yang mengandalkan peran perusahaan negara dan menolak peran pemodal asing serta kontrol ketat pemerintah terhadap peran swasta domestik yang dianut India sejak merdeka tahun 1947 hingga tahun 1991 ini tidak bisa memperbaiki keadaan ekonomi India secara menyeluruh. Sebaliknya, model ini telah memberikan kemandegan perkembangan ekonomi India.

Sebagai bukti dituliskan di dalam artikel, “Salah satu dampak negatif model itu adalah munculnya masalah birokrasi. Proses perizinan menjadi sumber rezeki. Muncul sikap pejabat yang pilih kasih. Akibatnya, pembangunan ekonomi telantar dan taruhannya adalah nasib ratusan juta warga.”

Saya setuju dengan observasi ini. Memang benar bahwa selama kurang lebih 44 tahun India menganut sistem ekonomi model Nehru, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi India tidak lebih dari 4 persen tiap tahunnya, satu angka pertumbuhan yang cukup memprihatinkan bagi sebuah negara besar yang sedang berkembang seperti India.

Setelah terjadi perubahan kebijakan ekonomi pada tahun 1991 dimana India mengalihkan pola pembangunan ekonomi berdasarkan kekuatan pasar dan sentuhan investasi asing, pertumbuhan ekonominya meloncat tajam, sekitar 6.2 persen hingga tahun 2004 dan India menempati posisi keempat dunia dalam hal pertumbuhan ekonomin dibawah Cina, Vietnam dan Mozambique. Lebih menakjubkan lagi, untuk sepuluh tahun kedepan, India menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen.

Namun, bukan ini sebenarnya yang menggelitik saya untuk menulis artikel ini. Sebagai pemerhati masalah India, saya tertarik untuk menyikapi salah satu bagian diakhir tulisan Simon Saragih yang berbunyi “kecuali perkembangan teknologi industri dan Bollywood yang mendunia dan menjadi buah bibir, kegiatan ekonomi India selama menganut model Nehru adalah kegiatan ekonomi tanpa jiwa yang diiringi dengan sejarah kelaparan massal dan perang dengan negara tetangga.”

Benar bahwa perkembangan teknologi industri India dan industri perfilman Bollywood patut diacungi jempol. Perang dengan dua negara tetangganya, Cina dan Pakistan, juga benar telah mewarnai sejarah India merdeka. Tetapi mengatakan bahwa selama India merdeka telah terjadi kelaparan massal adalah sebuah pernyataan yang menarik untuk dikritisi.

Benarkah bahwa setelah India “bangun dari tidur yang panjang untuk menyambut janji atas takdir mereka” telah terjadi bencana kelaparan massal karena sistem ekonomi Model Nehru?

Mengutip tulisan dibuku Prof. Amartya Sen, seorang ekonom India peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi, yang berjudul “Democracy as Freedom”, bahwa “selama sejarah India merdeka, ketika demokrasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kehidupan masyarakat, tidak pernah terjadi bencana kelaparan besar di India.”

Tetapi sebaliknya, ketika selama 90 tahun India berada dibawah kekuasan Kerajaan Inggris (Victoria/Edward VII/George V/George VI – 1857 – 1947), terdapat kurang lebih 30 kali peristiwa bencana kelaparan massal yang menimpa India. Bencana besar kelaparan yang terakhir terjadi dimasa itu adalah pada tahun 1943 di daerah Benggala, Orissa dan Mysore yang dikenal dengan sebutan “Bengal Famine”. Lebih kurang lima juta rakyat India meninggal karena kelaparan. Dan bahwa sebenarnya bencana kelaparan ini adalah akibat ulah manusia semata dan bisa dihindari adalah satu hal yang menyedihkan.

Lebih lanjut Sen menjelaskan bahwa karena India menganut tata kehidupan demokrasi maka ancaman bencana kelaparan massal seperti yang terjadi dimasa pemerintah kolonial Inggris bisa dihindarkan. Karena pemerintah didalam sebuah demokrasi “harus memenangkan pemilu dan menghadapi kritik dan tekanan dari publik, dan pemerintah yang seperti ini mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat untuk menghindari bencana kelaparan dan bencana lainnya.”

Jadi meskipun benar bahwa di India semuanya tidak indah seperti didalam film-film Bollywood dan bahwa sebagian besar rakyat India masih hidup di bawah norma-norma ekonomi yang standar tetapi apabila dikatakan bahwa bencana kelaparan massal telah menjadi bagian integral sejarah India yang merdeka adalah satu hal yang tidak sepenuhnya benar.

Disisi lain, seorang ilmuwan politik asal India yang mengajar di Universitas Oslo bernama Dan Banik mengatakan bahwa di India telah terjadi insiden-insiden yang berhubungan dengan krisis makanan dalam skala besar. Meskipun hal ini tidak serta merta mengakibatkan bencana kelaparan massal, tetapi keadaan ini telah mengakibatkan banyak rakyat yang meninggal karena lapar. Mungkin ini yang mendasari klaim Simon Saragih bahwa kelaparan massal telah terjadi di India yang merdeka.

Tanpa memungkiri terjadinya insiden rakyat India yang mati karena kelaparan, tidaklah benar sepenuhnya apabila kemudian dikatakan bahwa kelaparan massal menjadi bagian integral sejarah India dikarenakan oleh sistem ekonomi Model Nehru.

Lebih lanjut, mengacu kepada pendapat Amarty Sen, sistem demokrasi yang dianut India telah membantu pemerintah India menghindari bencana kelaparan massal. Tekanan dan kritik dari publik atas kebijakan pemerintah didalam sebuah demokrasi menjadi pengontrol yang baik atas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Meskipun teori yang menghubungkan antara demokrasi dan kelaparan ini banyak menuai kritik dan bahwa demokrasi di India masih termasuk didalam kategori “flawed democracy”, tetapi kenyataan sejarah India yang berhasil menghindari bahaya kelaparan massal sebagaimana terjadi dimasa pemerintahan kolonial Inggris bisa kita jadikan sebagai sebuah pertimbangan. Lebih dari itu, pengalaman India ini juga juga bisa menjadi contoh bagi negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia untuk lebih bisa memanfaatkan demokrasi demi kepentingan rakyat banyak.

Presiden Hu Jintao dan Hubungan India – Cina

2006-11-30T05:31:00.000-08:00

Minggu lalu, dua raksasa Asia, India dan Cina, bertemu untuk membangun babak baru hubungan bilateral kedua negara dan meninggalkan luka lama yang selama ini mengganjal. Presiden Cina Hu Jintao melakukan lawatan kerja ke India selama empat hari, 20 – 24 Nopember 2006 sebelum bertolak ke Pakistan. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilakukan oleh Presiden Cina selama sepuluh tahun terakhir setelah kunjungan bersejarah oleh Presiden Jiang Zemin pada tahun 1997.

Banyak pengamat menilai kunjungan ini sebagai momen penting hubungan India – Cina dimana kedua negara berusaha untuk membangun kembali semangat kebersamaan yang mereka punyai pada tahun 1950an, “Hindi Chini Bhai Bhai” (India dan Cina adalah saudara). India dan Cina berusaha meyakinkan masing-masing pihak bahwa mereka adalah rekan sejawat, bukan rival atau kompetitor.

Meskipun tidak terjadi hal sangat penting didalam kunjungan ini, tetapi ada beberapa hal yang cukup penting yang bisa mempengaruhi keseimbangan hubungan kedua negara di masa datang. Karena dalam kunjungan ini, kedua negara setuju untuk menandatangani perjanjian kerjasama yang meliputi berbagai bidang seperti bidang komersial, politik dan juga bidang-bidang strategis lainnya.

Dalam bidang komersial, kedua negara setuju untuk melipatgandakan nilai hubungan dagangnya dari jumlah yang ada sekarang menjadi US$40 milliar pada tahun 2010 nanti. Sebuah komite kerjasama akan dibentuk untuk mempelajari kemungkinan penerapan Kerjasama Perdagangan Regional India – Cina. Pada saat yang sama, untuk memfasilitasi hubungan langsung antar penduduk India dan Cina dan untuk mempermudah urusan-urusan bisnis, sebuah konsulat baru Cina akan dibangun di Kolkata dan sebuah konsulat India di Guangzhou.

Menurut Manoranjan Mohanty dari Institute of Chinese Studies, kedua konsulat yang akan segera dibangun ini akan membantu India dalam kebijakan melihat ke timurnya (Look East Policy) dan Cina dalam kebijakan melihat ke baratnya (Look West Policy).

Sengketa wilayah perbatasan yang selama ini menjadi duri hubungan bilateral India – Cina juga dibahas didalam kunjungan ini. India dan Cina setuju untuk membentuk badan khusus yang bertugas untuk mencari jalan terbaik guna mempercepat proses penyelesaian masalah ini. Sebuah jalur layanan khusus (hotline) antara Kemenlu kedua negara juga akan dibentuk dimana nantinya bisa digunakan untuk membangun sebuah kerjasama yang lebih dekat antara kedua negara dan sebagai sebuah jalan singkat untuk menghilangkan kesalahpahaman yang muncul kelak.

Mengenai terorisme, India dan Cina setuju untuk merevitalisasi dan memperluas Mekanisme Dialog India – Cina untuk Melawan Terorisme guna memerangi terorisme, separatisme, ekstrimisme dan memerangi hubungan antara terorisme dan kejahatan yang terorganisir secara bersama.

Kerjasama bidang energi juga menjadi agenda penting kunjungan ini. Kedua negara setuju untuk membangun kerjasama teknologi nuklir sipil. Dengan memperhatikan perkembangan positif persetujuan kerjasama nuklir India – AS dan dukungan dari Rusia, India berharap bisa membujuk Cina, salah satu negara kunci anggota Kelompok Penyuplai Nuklir (NSG – Nuclear Suppliers Group), untuk memberikan dukungan terhadap usaha India guna mencukupi kebutuhan energinya yang semakin besar melalui teknologi nuklir. Dukungan dari Cina ini akan menambah kepercayaan diri India untuk mengembangkan teknologi nuklir sipilnya.

Banyak pihak menyambut positif hasil dari kunjungan ini. Presiden India, Abdul Kalam, menyambut baik perkembangan ini dan mengatakan bahwa sebuah babak penting hubungan bilateral India – Cina telah terbangun. Hubungan ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sebuah hubungan yang mencakup berbagai bidang di tahun-tahun mendatang. Dia menambahkan bahwa trend positif yang muncul dari hubungan bilateral India – Cina ini akan mempererat suasana harmonis di Asia.

Namun begitu, ada sebagian pihak yang meragukan entusiasme Cina dalam membangun hubungan bilateral yang lebih baik.

Menurut Bharat Karnad, professor di Center for Policy Research di New Delhi, klausa didalam pernyataan bersama tentang kerjasama nuklir tidak berarti bahwa Cina dengan serta merta akan mempermudah proses konsensus di NSG demi kepentingan India (perlu diingat, keputusan di NSG diambil atas dasar consensus, tidak melalui pemungutan suara). Klausa ini hanyalah sebuah manuver politik Cina belaka ditengah perkembangan positif persetujuan kerjasama nuklir India – AS dan ada kemungkinan bahwa ini merupakan sikap Cina yang sebenarnya yang bisa mengganjal ambisi India membangun teknologi nuklir sipil. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hingga saat ini, hanya Uraniumlah yang bisa diberikan oleh Cina ke India, sementara India mampu memberikan kemajuan teknologi yang dimilikinya kepada Cina.

Selain tentang teknologi nuklir, ada juga masalah perbatasan. Karnad mengatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Cina hanyalah pemanis mulut belaka dan status quo-lah yang nantinya akan berlaku. Munculnya sikap skeptis seperti ini mempunyai dasar pernyataan yang dibuat oleh Dubes Cina untuk India dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV India beberapa hari sebelum kedatangan Presiden Hu bahwa Arunachal Pradesh, negara bagian India yang berbatasan langsung dengan Cina yang menjadi sumber persengketaan perbatasan India – Cina, adalah bagian yang sah dari Cina.

Pembukaan Nathu La di perbatasan Sikkim (India) dan Yadong County (Cina) beberapa waktu lalu untuk menghilangkan relevansi perbatasan antara penduduk didaerah itu adalah satu hal yang luar biasa, tetapi klaim Cina atas Arunachal Pradesh adalah satu hal yang tidak bisa diterima oleh India.

Begitu juga dengan pencalonan diri India untuk menjadi anggota tetap di DK PBB. Meskipun pemerintah Cina mengakui betapa pentingnya posisi India dipanggung dunia internasional dan mengerti serta mendukung aspirasi India untuk memainkan peranan yang lebih besar di PBB, tetapi Cina tidak mau menyatakan dukungan secara terbuka atas pencalonan India sebagai anggota tetap DK PBB.

Sebagai penutup, meskipun masih terdapat perbedaan diantara kedua negara dalam beberapa hal, secara positif, kunjungan Presiden Hu Jintao ke India kali ini merupakan satu kemajuan penting hubungan bilateral kedua negara. Penandatangan perjanjian yang meliputi berbagai macam aspek hubungan bilateral menjadi pertanda mencairnya sikap dingin hubungan bilateral India – Cina. Perjanjian ini juga memperkuat keyakinan umum bahwa perbedaan politik tidak menjadi penghalang bagi perbaikan hubungan bilateral yang lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi, dimasa mendatang.

Jadi meskipun faktor P (Pakistan adalah sekutu dekat Cina dan rival utama India di Asia Selatan) akan tetap menjadi salah satu pengganjal kedekatan hubungan India – Cina, terciptanya hubungan baik India dan Cina adalah sebuah kebutuhan global dan strategis yang penting. India dan Cina bukanlah rival ataupun kompetitor tetapi mereka adalah teman, rekan sejawat yang saling membantu demi kemajuan bersama.

Akhir Perjanjian Nuklir India - AS?

2006-11-09T23:56:00.000-08:00

Akhirnya, hasil yang selama ini ditunggu keluar: Partai Demokrat menang telak didalam pemilu pertengahan waktu (midterm elections) Kongress Amerika Serikat minggu ini. Mulai Januari 2007 nanti, Partai Demokrat akan mendominasi Kongress AS setelah jangka waktu yang cukup panjang, 12 tahun. Komposisi baru Senat AS yang beranggotakan 100 orang akan menjadi 51 untuk Partai Demokrat dan 49 untuk Partai Republik. Di Dewan Perwakilan, dari 435 kursi yang diperebutkan, Partai Demokrat juga akan mendominasi dengan prediksi 232 kursi untuk Partai Demokrat dan 203 kursi untuk Partai Republik.

Pemilu kali ini menjadi sebuah referendum untuk Presiden Bush. Presentase kehadiran pemilih yang biasanya sedikit didalam pemilu seperti ini berubah total. Para pemilih datang berbondong-bondong untuk melaksanakan hak pilihnya dan menolak tegas Presiden Bush. Oleh karenanya, pasca pemilu kali ini semuanya terasa berbeda bagi Presiden Bush: Partai Republik tidak lagi menjadi kekuatan dominan baik di Dewan Perwakilan maupun di Senat. Dan dengan perubahan komposisi di Kongress ini adalah suatu kewajaran apabila mulai 2007 nanti akan terjadi perubahan kebijakan luar negeri AS.

Mulai dari perang di Iraq, perang melawan terorisme, masalah nuklir Korea Utara hingga kebijakan AS terhadap Cina, kekalahan Partai Republik kali ini mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut para pengamat politik internasional, kekalahan ini berarti akan terciptanya pendekatan penyelesaian kemelut perang di Iraq dalam waktu yang tidak lama lagi. Publik di Amerika Serikat sudah semakin tidak sabar dan mereka menginginkan adanya perubahan dan penyelesaian masalah Iraq sesegera mungkin.

Menurut Bantarto Bandoro dari CSIS di Jakarta, kekalahan ini juga berarti akan terjadinya perubahan pendekatan dalam penyelesaian masalah nuklir Korea Utara dan perang melawan terorisme. Apabila selama ini pendekatan yang diambil oleh Partai Republik adalah konfrontasi dan penggunaan kekerasan, kemenangan Partai Demokrat akan membuka jalan penggunaan dialog dan pendekatan-pendekatan damai lainnya sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.

Sebaliknya, menurut David Zweig dari Pusat Hubungan Transnasional Cina di Hong Kong, kekalahan Partai Republik ini berarti melemahnya pengaruh eksekutif dan eksekutif yang lemah juga berarti akan melemahnya kebijakan AS terhadap Cina. Sebab menurut Zweig, hubungan AS – Cina akan berjalan lebih baik apabila eksekutifnya kuat. Eksekutif yang lemah hanya akan memberikan dampak negatif atas hubungan AS – Cina.

Prediksi dan analisa diatas hanyalah prediksi jangka panjang. Meskipun mulai Januari 2007 nanti komposisi Kongress AS berubah, perubahan kebijakan nasional, baik dalam maupun luar negeri, tidak mungkin terjadi dalam semalam. Meskipun Partai Demokrat mendominasi Kongress AS yang baru, mereka harus ekstra hati-hati dan tidak tergesa-gesa didalam menentukan kebijakan-kebijakan baru semata-mata untuk segera memuaskan para pemilih yang telah menolak Presiden Bush. Akan tetapi, ada satu kebijakan yang harus segera diputuskan dalam waktu dekat ini apabila AS tetap ingin mengembangkan pengaruhnya di Asia, terutama di Asia Selatan. Kebijakan ini berhubungan dengan masa depan perjanjian nuklir India – AS yang telah disetujui pada bulan Juli 2005 dan resmi ditandatangani oleh Presiden Bush dan PM Singh di New Dehli pada Maret tahun ini.

Akankah susunan Kongress AS yang baru berarti akhir dari perjanjian nuklir India – AS? Atau sebaliknya, mendukung dan meloloskannya demi kepentingan AS di Asia Selatan?

Selama 16 bulan terakhir, penjanjian nuklir India – AS telah sukses melewati berbagai tahapan legislatif yang ketat di AS. Dalam perkembangan terakhir, RUU tentang pernjanjian nuklir India – AS telah disetujui oleh Dewan Perwakilan AS pada bulan Juli lalu dan selanjutnya harus melewati tiga tahapan lagi untuk bisa disahkan menjadi sebuah UU yang bisa ditandatangi oleh presiden. Tiga tahapan ini adalah: pengambilan suara di Senat; pembenahan bahasa RUU sebagaimana yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan dan Senat; dan terakhir pengambilan suara di Kongress.

Dengan kemenangan mutlak Partai Demokrat minggu ini, dan kenyataan bahwa usaha pengambilan suara di Senat yang didominasi oleh Partai Republik telah dua kali gagal dilaksanakan, adalah satu hal yang wajar apabila kemudian muncul kekhawatiran di New Delhi terhadap masa depan perjanjian yang sangat bersejarah ini. Apabila New Delhi berharap RUU ini lolos, Presiden Bush dan Partai Republik harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan para anggota Senat didalam sesi “lame-duck” Kongress AS yang akan dimulai pertengahan bulan Nopember ini (13 Nopember 2006).

Tetapi dengan memperhatikan beberapa faktor berikut, rasa optimis yang muncul dikalangan para pengamat di India juga merupakan satu hal yang wajar.

Pertama, titik temu para pendukung perjanjian ini yang berasal dari kedua kubu, baik Demokrat maupun Republik, adalah keinginan bersama mereka untuk membangun kerjasama yang lebih dekat dengan India diawal abad ke-21. Oleh karenanya, meskipun sampai saat ini masih ada penentangan terhadap pernjanjian nuklir India – AS dari kelompok pendukung non-proliferasi nuklir di AS, tetapi mengingat pentingnya India bagi masa depan AS di Asia, para pembuat kebijakan di AS telah setuju untuk membuka pintu kerjasama nuklir dengan India yang selama ini telah menjadi pengganjal hubungan India – AS.

Kedua, meskipun Partai Demokrat berhasil mengambil alih kontrol atas Kongress dengan menggunakan sentimen anti-Bush dan bahwa para penentang utama perjanjian ini berasal dari Partai Demokrat, akan tetapi selama beberapa bulan terakhir ini telah muncul lebih dari 80 persen dukungan atas perjanjian ini yang berasal dari berbagai komite-komite di Kongress yang mana anggotanya bukan hanya berasal dari Partai Republik tatapi juga berasal dari Partai Demokrat. Tokoh-tokoh senior Partai Demokrat seperti Senator John Kerry dan anggota Kongress Tom Lantos telah menyatakan dukungan kuat mereka terhadap perjanjian ini. Lebih lanjut lagi, setelah perayaan kemenangan hari Selasa lalu, beberapa tokoh penting pembuat kebijakan dari Partai Demokrat telah menyatakan dukungan positif mereka terhadap pernjanjian ini.

Oleh karena itu adalah satu hal yang salah apabila menyatakan bahwa pernjanjian ini hanyalah ambisi Partai Republik semata.

Ketiga, jaminan Presiden Bush bahwa prioritas utama pertemuan Senat minggu depan adalah meloloskan RUU perjanjian nuklir India – AS. David C. Mulford, Dubes AS untuk India, membuat pernyataan senada di New Delhi hari Kamis lalu bahwa pemerintah Presiden Bush akan berusaha keras untuk meloloskan RUU ini minggu depan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa meskipun isi pembahasan didalam Kongress sesi “lame-duck” nanti masih sangat sulit diprediksi dan RUU yang lain bisa menjadi prioritas utama, tetapi dengan memperhatikan dukungan bulat dari segala penjuru Senat terhadap perjanjian nuklir India – AS hingga saat ini, RUU ini akan lolos dengan suara mayoritas.

Namun begitu, sampai akhirnya keputusan diambil di Senat, harapan positif yang muncul dari faktor-faktor diatas akanlah tetap menjadi sebuah harapan. Dan apabila nantinya RUU ini gagal disetujui didalam sesi Kongress kali ini, New Delhi tidak seharusnya berputus asa.

Alasan pertama dan kedua tersebut diatas sudah cukup menjadi dasar bagi setiap pendukung perjanjian ini bahwa apabila Kongress AS yang baru nanti bertemu pada bulan Januari 2007, RUU tentang perjanjian nuklir India – AS akan mendapatkan tempat utama. Sebab inti utama dari perjanjian ini bukanlah kerjasama nuklir belaka tetapi penekanan terhadap pentingnya membangun kerjasama India – AS demi pengembangan pengaruh AS di Asia Selatan dimasa depan. Siapapun yang mendominasi Kongress AS, Partai Demokrat ataupun Partai Republik, India akan tetap mendapatkan tempat yang utama.

Sebagai penutup, Tom Lantos, anggota senior Partai Demokrat di Kongress pernah berkata, "Ini adalah harapan besar bagi saya bahwa kita bisa meloloskan RUU [mengenai perjanjian nuklir India – AS] di Dewan pada bulan Juli dan kemudian dengan dukungan dari Dewan ini kita bisa membuka sebuah era baru hubungan India – Amerika Serikat.”

Perjanjian nuklir India – AS tidak akan mati, hanya tertunda, mungkin.

Mencari Kata Sepakat Hubungan Bilateral India – Pakistan

2006-09-29T03:13:00.000-07:00

Dalam satu bulan terakhir, ada beberapa perkembangan menarik tentang hubungan bilateral dua negara nuklir di Asia Selatan, India dan Pakistan. Pertama, pertemuan penting anatara PM India Manmohan Singh dan Presiden Pakistan Jenderal Pervez Musharraf disela-sela Konferensi Gerakan Non-Blok yang baru saja digelar di Havana, Kuba. Kedua, peluncuran buku riwayat hidup Presiden Jenderal Musharraf minggu ini.

Pertemuan di Havana telah menimbulkan reaksi pro dan kontra di India. Partai-partai pendukung pemerintah UPA (United Progressive Alliance) yang saat ini tengah berkuasa di New Delhi rata-rata memberikan dukungan mereka terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil didalam pertemuan ini. Suara sumbang yang sempat muncul dari partai pendukung koalisi UPA ini lebih cenderung sebagai sikap hati-hati atau kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan proses perdamaian antara India dan Pakistan, terutama yang berhubungan dengan rencana pembuatan sebuah mekanisme gabungan antara India dan Pakistan untuk melawan terorisme.

Suara sumbang juga muncul dari partai oposisi BJP (Bharatya Janata Party). Mantan PM A.B. Vajpayee mengatakan bahwa keputusan untuk membentuk sebuah mekanisme gabungan untuk melawan terorisme ini adalah sebuah keputusan yang tidak seharusnya diambil oleh pemerintah dan bahwa keputusan ini telah menjadikan India sebuah negara yang lemah dalam melawan terorisme. Pakistan yang selama ini dipercayai sebagai sumber dari semua serangan terorisme di India tidak seharusnya diajak untuk bekerjasama dalam membasmi terorisme. BJP beranggapan bahwa pemerintah UPA telah memperlemah posisi India didalam usahanya membasmi terorisme.

Suara-suara sumbang yang muncul ini segera dibantah tegas oleh PM Singh. Dalam sambutannya didalam pertemuan tahunan Partai Kongress belum lama ini di Nainital, PM Singh mengatakan bahwa rencana pembuatan mekanisme gabungan India dan Pakistan untuk melawan terorisme ini bukanlah pertanda bahwa India adalah negara yang lemah dalam menghadapi terorisme tetapi sebaliknya, hal ini merupakan sebuah usaha keras pemerintah India untuk melihat kesungguhan Pakistan didadalam memerangi terorisme.

Sikap tegas PM Singh ini seakan membungkam suara-suara sumbang yang mengkritisi hasil keputusan pertemuan di Havana. Lebih jauh lagi, sikap ini menunjukkan bahwa PM Singh adalah sebuah pribadi yang tegas dan berani mengambil resiko, seperti halnya ketika dia harus mengambil keputusan besar tentang kebijakan ekonomi India diawal tahun 1990an.

Selanjutnya, buku riwayat hidup Jenderal Pervez Musharraf yang baru saja diluncurkan juga memberikan warna lain dalam retorika hubungan India dan Pakistan. Sebab, ditengah hangatnya semangat baru hubungan India – Pakistan yang muncul di Havana, peluncuran buku yang berjudul In the Line of Fire ini seakan memberikan efek negatif atas semangat damai yang tercipta di Havana.

Beberapa hal yang sulit dicerna dan diterima oleh India yang terdapat didalam buku ini adalah tentang perang Kargil, tentang teknologi nuklir India, dan yang paling utama adalah tentang masalah terorisme. Jenderal Musharraf menganggap perang Kargil sebagai sebuah momen paling berharga dalam sejarah militer Pakistan. Sebaliknya, infiltrasi militer yang dilakukan oleh tentara Pakistan di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir ini telah menjadi penghalang besar proses perdamaian India dan Pakistan. Hubungan bilateral kedua negara menjadi sangat dingin setelah tejadinya perang Kargil ini.

Klaim Jenderal Musharraf didalam bukunya bahwa teknologi nuklir India adalah imitasi atas program nuklir Pakistan yang dipelopori oleh ilmuwan Pakistan A.Q. Khan ditolak mentah-mentah oleh pemerintah India. Juru bicara Departemen Energi Atom India mengatakan bahwa program teknologi nuklir India adalah sebuah program yang dikembangkan secara mandiri tanpa campur tangan asing dan India adalah sebuah negara yang bertanggung jawab atas teknologi nuklirnya. India telah membangun sebuah pembangkit tenaga nuklir percobaan secara mandiri di Mumbai, Bhabha Atomic Research Center, sejak pertengahan tahun 1980an serta sebuah pembangkit tenaga nuklir yang lebih besar di Ratehalli, didekat Mysore di negara bagian Karnataka.

Akan tetapi, meskipun pembangkit tenaga nuklir ini dikembangkan secara mandiri, teknologi dan asal teknologi yang digunakan di pembangkit nuklir ‘mandiri’ India ini tidak diketahui oleh umum dan merupakan rahasia negara. Hal inilah yang mungkin mendasari klaim Jenderal Musharraf atas teknologi nuklir India.

Tentang masalah terorisme, Musharraf menuliskan bahwa Pakistan juga merupakan korban terorisme. Menanggapi pernyataan ini, sebuah jajak pendapat oleh koran nasional India, Hindustan Times, baru-baru ini menggambarkan bahwa mayoritas rakyat India tidak setuju dengan pernyataan Musharraf. Rakyat India percaya bahwa terorisme yang ada di India adalah kiriman Pakistan dan Pakistan bukanlah negara korban terorisme tetapi sebaliknya, Pakistan adalah negara sponsor terorisme. Masih didalam buku tersebut, Musharraf juga menuliskan bahwa orang yang dianggap teroris adalah seorang pejuang kemerdekaan bagi orang lain, sebuah penggambaran atau pengesahan tidak langsung atas pelaku teror di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan disini bahwa semangat baru hubungan bilateral India – Pakistan yang tercipta di Havana seakan menjadi mentah karena pernyataan-pernyataan yang terdapat didalam buku riwayat hidup Jenderal Musharraf yang baru saja diterbitkan. Oleh karenanya, rencana pembuatan mekanisme gabungan untuk membasmi terorisme yang menjadi satu isu penting untuk tercapainya perdamaian India – Pakistan akan sangat sulit untuk dicapai. Sebab meskipun kedua negara mengaku sebagai korban terorisme, tetapi definisi terorisme diantara mereka sangatlah berbeda. Definisi Pakistan bahwa “one man’s terrorist is another man’s freedom fighter” menjadi sebuah pengganjal besar terciptanya kata sepakat definisi tentang terorisme.

Definisi Pakistan ini sama halnya dengan definisi pejuang Afghanistan (mujahideen) oleh pemerintah Amerika Serikat. Presiden Reagen menganggap para mujahideen Afghanistan sebagai pejuang kemerdekaan yang harus didukung penuh. Sebaliknya, Presiden George W. Bush menganggap mereka sebagai kelompok teroris yang harus dibasmi secara tuntas.

Mengingat peliknya masalah terorisme saat ini dan pentingnya kata sepakat tentang terorisme, India dan Pakistan harus mampu mencapai titik temu yang bisa menjembatani perbedaan ini. Tanpa adanya kata sepakat dalam masalah ini maka perdamaian India dan Pakistan akan sulit dicapai dan tujuan pembentukan mekanisme gabungan untuk melawan terorisme yang telah direncanakan akan sia-sia dan tidak akan pernah tercapai.

Sebenarnya, apakah sulit bagi kedua negara untuk mengakui bahwa semua tindak pembunuhan, penyerangan ataupun penculikan terhadap rakyat biasa untuk mencapai tujuan-tujuan politis sebagai tindakan terorisme? Kemudian apakah ini juga merupakan hal yang sulit apabila definisi atas terorisme seperti ini dijadikan dasar utama kerjasama bilateral India dan Pakistan?

Apabila India dan Pakistan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka semangat damai yang tercipta di Havana akan sia-sia belaka dan kesempatan untuk menciptakan perdamaian di Asia Selatan akan semakin sulit untuk dicapai. Ego pribadi dan kepentingan kelompok sesaat harus segera dihilangkan apabila kepentingan bersama menjadi tujuan utama. Saya yakin, sebagai negara yang mempunyai tradisi demokrasi yang telah mendarah daging, tidak sulit bagi India untuk menuju kepada kata sepakat. Akankah Pakistan, negara yang selalu dibawah kekuasaan militer, bisa melakukan hal serupa? Semuanya tergantung kepada sang Jenderal.

Moralitas atas Korban Konflik di Lebanon

2006-08-09T03:12:00.000-07:00

Dalam Tajuk Rencananya hari ini, Rabu, 9 Agustus 2006, harian Kompas mengambil judul “Hezbollah Mengundang Kekaguman”. Dituliskan disitu bahwa meskipun Lebanon dan Hezbollah sudah sejak tanggal 12 Juli lalu digempur dengan hebat oleh mesin perang Israel yang ultramodern tetapi sampai hari ini, Hezbollah belum bisa dikalahkan. Dengan kemampuan dan semangat juang yang dimilikinya serta persenjataan dan taktik perang yang digunakannya, Hezbollah seolah mampu mengimbangi gempuran Israel. Ini semua telah mengundang kekaguman berbagai kalangan, baik dari sekutunya maupun dari lawannya sendiri, Israel.

Tetapi dengan jumlah korban rakyat sipil di Lebanon yang semakin meningkat oleh serangan udara Israel, serta korban rakyat sipil di Israel oleh serangan roket-roket Hizbollah, dunia menjadi semakin khawatir bahwa apabila tidak ada solusi yang cepat untuk menyelesaikan konflik ini, maka akan lebih banyak lagi nyawa-nyawa tak berdosa yang harus menjadi korban. Dan semakin sulit bagi kita untuk membedakan siapa yang salah dan siapa yang benar ditengah konflik yang terus memanas ini. Petualangan militer yang dilakukan oleh Hezbollah dengan menculik dua orang tentara Israel untuk ditukar dengan tahanan Lebanon yang dikurung oleh Israel telah mengakibatkan serangan yang membabi buta ke Lebanon oleh Tentara Pertahanan Israel (IDF). Israel telah membalas tindakan teror yang dilakukan Hezbollah ini dengan sangat berlebihan.

Dalih Israel melakukan agresi militer ke Lebanon sebagai usaha untuk menghancurkan Hezbollah demi keamanan Israel, tidak bisa diterima begitu saja. Haruskah kita membunuh, kemudian menghancurkan seluruh harta benda serta tempat tinggal tetangga dan orang yang, katakanlah, menampar atau mencubit pipi kita? Agresi militer Israel ke Lebanon saat ini seolah menjadi ilustrasi nyata atas peryataan diatas.

Bagaimanakah kita harus menyikapi secara moral peperangan yang saat ini terjadi di Lebanon? Meskipun penyerangan Hezbollah, organisasi perlawanan di Lebanon, ke wilayah Israel adalah sah dengan dasar bahwa Israel telah mengokupasi wilayah Lebanon selatan, tetapi apabila kita telah mengutuk keras operasi militer Israel di Lebanon yang telah membunuh ratusan rakyat sipil disana sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, adakah kemudian pembenaran moral atas tindakan balasan Hezbollah yang meluncurkan roket-roketnya ke kota-kota Israel yang telah juga membunuh rakyat sipil Israel?

Membunuh rakyat tak berdosa adalah tujuan dari tindakan terorisme. Perang asimetris dengan target rakyat sipil seperti ini, memberikan rasa puas kepada para pelaku teror. Mereka merasa bahwa tujuannya telah tercapai. Begitu juga halnya dengan tindakan pembalasan. Tindakan balasan Hezbollah dengan peluncuran roket-roketnya ke Israel seolah memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi kelompok ini. Sementara itu, Israel juga merasa puas telah membombardir Lebanon demi usahanya menghancurkan Hezbollah.

Dalam konflik Lebanon saat ini, kita harus ingat bahwa konflik ini melibatkan dua entitas yang berbeda: sebuah negara dengan kekuatan militer tangguh, Israel, dan sebuah gerakan perlawanan, Hezbollah, yang mempunyai semangat juang tinggi dan taktik perang yang lihai. Keduanya mempunyai dasar berbeda didalam peperangan ini. Sebagai negara, Israel merasa terancam keamanannya oleh teror Hezbollah, sementara Hezbollah melancarkan teror ke Israel sebagai usaha untuk membebaskan Lebanon dan rakyat Lebanon yang ditahan Israel.

Karena posisi Hezbollah sebagai “kelompok perjuangan” inilah yang seolah telah mengesahkan tindakan teror yang dilakukannya terhadap Israel, negara yang melakukan okupasi. Lebih-lebih tindakan balasan membabi buta Israel ke Lebanon. Dukungan moral semakin mengalir ke Hezbollah dan Lebanon. Sebaliknya, Israel terus menerima kecaman dari dunia internasional atas tindakan militernya di Lebanon yang tidak bertanggung jawab ini.

Pada akhirnya, apapun alasan yang diberikan oleh Israel untuk melakukan agresi militer ke Lebanon adalah hak Israel sebagai sebuah negara dan Israel harus menerima semua resiko, baik jangka pendek maupun panjang, atas kebijakan agresifnysa ini. Pada saat yang sama, Hezbollah sebagai sebuah kelompok perlawanan di Lebanon juga mempunyai hak serupa untuk membebaskan hak milik Lebanon yang diambil paksa oleh Israel. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Hezbollah saat ini tidak serta merta membebaskan Hezbollah dari tanggung jawab moral atas kematian rakyat sipil. Hezbollah juga mempunyai tanggung jawab moral yang sama dengan Israel atas kematian orang-orang sipil didalam konflik yang tak kunjung selesai ini.

Perang Teror di Timur Tengah

2006-08-01T12:58:00.000-07:00

Ketika konflik di Timur Tengah dimulai sekitar hampir satu bulan yang lalu, sangat mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa konflik ini dipicu oleh tindakan kelompok militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Hezbullah telah menculik dua orang prajurit Israel yang berjaga di wilayah perbatasan Israel – Lebanon. Ini mengindikasikan bahwa ketua Hezbullah, Syeh Hassan Nasrallah, berusaha memprovokasi Israel untuk melakukan perang dengan Hezbullah. Sikap provokatif Hezbullah inilah yang menyebabkan minimnya rasa simpati khalayak ramai dan para pemimpin di negara-negara Arab ketika Israel terpancing untuk melakukan penyerangan besar-besaran ke Lebanon selatan untuk membebaskan dua tentaranya yang ditahan Hezbullah.

Akan tetapi, perkembangan situasi di Lebanon selatan semenjak dimulainya agresi militer Israel telah membalikkan pandangan dunia Arab serta dunia internasional. Reaksi militer Israel yang sangat berlebihan di Lebanon selatan telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang sangat mengerikan. Lebih dari 500 orang sipil telah meninggal karena serangan bom pesawat tempur Israel dan ribuan atau mungkin jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal dan kenyamanan serta keamanan yang selama ini mereka rasakan di Lebanon.

Israel seolah membabi buta dan tidak mau mendengar jeritan dan kutukan dunia atas operasi militer di Lebanon selatan ini. Pemerintah Israel mengatakan bahwa mereka melakukan operasi militer ini untuk membersihkan Hezbullah dari Lebanon. Kebijakan Israel untuk melakukan penyerangan sebagai sebuah usaha pembelaan diri dari ancaman musuhnya telah merubah persepsi dunia internasional atas krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Operasi militer Israel yang sangat agresif ini telah memposisikan Israel sebagai penyerang (aggressor) dan rakyat Lebanon sebagai korban.

Lebih-lebih ketika pada hari Minggu dini hari lalu Israel melakukan pengeboman ke sebuah desa di Lebanon selatan bernama Qana dengan alasan bahwa Hezbullah telah menggunakan Qana sebagai tempat persembunyian mereka didalam melakukan peluncuran roket ke Israel utara. Pengeboman ini telah memakan korban 54 orang dan 37 diantara korban yang meninggal ini adalah anak-anak yang tengah terlelap didalam tidurnya. Gedung yang digunakan sebagai tempat mengungsi ini hancur lebur, rata dengan tanah. Insiden Qana inilah yang menjadi titik perubahan sikap dunia internasional terhadap Israel.

Insiden ini seakan telah menjadi bukti bahwa bukan hanya mereka yang berada digaris depan sebuah peperangan yang menjadi korban tetapi mereka yang tidak tahu sama sekali dan tidak terlibat didalam peperangan juga menjadi korban. Anak-anak tak berdosa yang terlelap didalam tidurnya di Qana mati terbunuh oleh bom-bom yang ditembakkan oleh pesawat tempur-pesawat tempur canggih milik angkatan udara Israel buatan Amerika Serikat. Pemerintah Israel menjustifikasi kebrutalan di Qana ini dengan alasan untuk “membela diri” dan membebaskan dua orang prajuritnya yang ditawan Hezbullah dan menyalahkan Hezbullah atas tragedi di Qana.

Tindakan tidak bertanggung jawab Israel ini seakan telah menjadi sebuah cermin tindakan tidak bertanggungjawab kelompok teroris yang ingin dihancurkan Israel. Apa yang dilakukan Israel di Qana sama halnya dengan peluncuran roket-roket Hezbullah ke kota-kota pemukiman di wilayah Israel utara yang telah menewaskan sekitar 50 orang sipil. Israel telah melakukan tindakan terorisme didalam usahanya untuk mengalahkan kelompok teroris di Lebanon.

Seharusnya, sebagai sebuah negara yang mengaku menganut paham demokrasi, Israel bisa menyelesaikan permalahan dengan Hezbullah ini secara lebih bijaksana. Tawaran penukaran tawanan oleh Hezbullah seharusnya bisa ditanggapi dengan kepala dingin oleh Israel dan bukan sebaliknya dengan serta merta menyatakan perang terhadap Hezbullah. Sebab kita semua tahu bahwa dengan dukungan kuat Amerika Serikat, kekuatan Israel dapat dengan mudah mengalahkan Lebanon, dan juga Hezbullah. Tetapi perang bukanlah satu cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Meskipun perang juga bisa digunakan sebagai sebuah cara untuk menuju perdamaian, tetapi dialog dan perundinganlah yang akan mampu menyelesaikan pertikaian ini tanpa harus memakan korban tak berdosa.

Sebagai pendukung utama Israel dan negara yang selama ini mengembar-gemborkan perang melawan terorisme, Amerika Serikat seharusnya menunjukkan sikap yang lebih bijaksana didalam menyikapi konflik Israel – Hezbullah. Amerika Serikat seharusnya tidak menunjukkan standar ganda dan segera meminta Israel untuk segera menghentikan agresi militernya di Lebanon untuk bisa menuju kepada meja perundingan. Pemerintah AS seharusnya bisa memainkan peranan yang sangat besar didalam usaha penyelesaian krisis di Timur Tengah. Sebaliknya, apabila AS tetap membiarkan krisis ini berkepanjangan dan membiarkan Israel tetap membabi buta menyerang pemukiman sipil di Lebanon selatan, maka sustainable peace (perdamaian yang langgeng) yang diinginkan oleh AS akan sangat sulit untuk dicapai.

Sebab apabila krisis yang saat ini tengah berlangsung memakan korban sipil yang lebih banyak lagi, kemungkinan buruk yang terjadi adalah bahwa tindakan terorisme di Timur Tengah akan meningkat. Rasa sakit hati dan putus asa mereka yang merasa menjadi korban didalam kemelut ini hanya akan menjadi penyulut tindakan bunuh diri dan terorisme. Hezbullah akan menuai apa yang ditanamnya dan Israel akan menerima akibat yang lebih buruk karenanya.

Pemerintah Israel juga harus menyadari bahwa agresi militernya terhadap Lebanon ini juga nyata-nyata merupakan tindakan terorisme dimana korban-korban atau target-target operasi militernya adalah rakyat sipil yang tak berdosa. Justifikasi tindakan militer mereka di Lebanon sangatlah lemah. Tragedi di Qana merupakan bukti kebrutalan sebuah perang, apapun alasannya.

Kesempatan Baru di Timur Tengah

2006-04-01T23:21:00.000-08:00

Pada tanggal 28 Maret 2006, rakyat Israel memutuskan untuk menyelesaikan konflik panjang antara Israel dan Palestina melalui kotak pemungutan suara. Partai Kadima (dalam bahasa Ibrani berarti ‘maju kedepan’) mendapatkan tugas untuk mengemban mandat politik rakyat Israel ini. Kadima memenangkan pemilu dan akan membentuk pemerintahan yang baru di Israel. Kemenangan Kadima ini bisa dianggap sebagai stempel pengesahan atas rencana PM Sharon untuk membebaskan Israel dari permasalahan Palestina dan penolakan publik atas kebijakan konfrontasi yang selama ini dianut oleh Partai Likud.

Selain itu kemenangan Kadima ini juga menjadi bukti munculnya wajah baru didalam politik nasional Israel, menggantikan dominasi lama Partai Likud dan Partai Buruh yang selama ini selalu mendominasi peta perpolitikan Israel. Namun begitu, kemenangan ini tidak serta merta memberikan kesempatan kepada Kadima untuk mendominasi politik Israel dan membentuk sebuah kekuatan mayoritas didalam pemerintahan yang baru. Sebab, dengan 28 kursi yang diperoleh partai ini didalam pemilihan umum, Kadima tidak bisa dengan begitu saja menjadi sebuah kekuatan mayoritas di Knesset (Parlemen Israel) seperti yang selama ini digambarkan oleh jajak pendapat sebelum pemilu. Kadima harus membentuk pemerintahan koalisi dengan beberapa partai lain seperti Partai Buruh serta beberapa partai politik lain untuk bisa membangun sebuah pemerintahan baru yang stabil.

Didalam Knesset yang berkekuatan 120 kursi, Kadima masih harus memerlukan sekitar 40 kursi lagi untuk bisa menjadi kekuatan mayoritas. Oleh karena itu, dengan 20 kursi yang didapatkannya didalam pemilu, Partai buruh akan menjadi pemain paling penting dalam usaha Kadima membangun pemerintahan koalisi yang kuat untuk mewujudkan impian Ariel Sharon.

Menuju Perdamaian

Pada akhir Januari lalu, Hamas, sebuah kelompok Islam militan yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui kekerasan, secara mengejutkan memenangkan secara mutlak pemilu demokratis yang dilaksanakan di Palestina. Hamas tidak mau mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara dan hanya akan melakukan dialog perdamaian dengan Israel apabila pemerintahan Israel bersedia mengembalikan seluruh wilayah yang didudukinya pasca perang tahun 1967.

Di Israel, Kadima, berhasil memenangkan pemilu. Ehud Olmert sebagai pengganti Sharon telah secara berani mengatakan didalam kampanye politiknya bahwa Kadima akan memutuskan sendiri batas internasional negara Israel apabila Kadima berhasil memenangkan pemilu.

Kadima menang, janji politik yang terucap harus direalisasikan. Dan dengan Hamas di Palestina yang sampai sekarang tidak mau mengakui keberadaan Israel dan Kadima yang bersikeras untuk mewujudkan rencana perdamaian sepihak dengan tidak melibatkan Palestina, maka rencana penyelesaian konflik Israel – Palestina secara tuntas dihadapkan pada situasi yang tidak menentu. Inilah dilema proses perdamaian di Timur Tengah yang saat ini terjadi pasca pemilu di Palestina dan di Israel.
Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah mencari solusi terbaik demi untuk mencairkan situasi supaya proses penyelesaian konflik Israel – Palestina ini bisa tercapai secara damai dan menguntungkan semua pihak.

Satu-satunya cara untuk menghentikan usaha penarikan batas internasional negara Israel secara sepihak seperti yang dijanjikan oleh Ehud Olmert adalah dengan memulai kembali proses dialog perdamaian antara kedua pihak. Sebab apabila pemerintah Israel yang baru tetap memutuskan untuk meneruskan rencananya, maka Palestina akan menjadi pihak yang sangat dirugikan.

Dinding pembatas yang selama ini dibangun oleh pemerintah Israel dengan dalih untuk menjaga keamanan nasional Israel, akan menjadi dinding pembatas negara Israel yang melewati dan memecah wilayah-wilayah Palestina yang subur dan beberapa sumber air penting bagi Palestina.

Lebih jauh lagi, apabila visi masa depan Israel versi Kadima ini benar-benar terlaksana, maka “negara Palestina” yang akan dibentuk nanti akan terpecah menjadi tiga atau lima wilayah (apabila Gaza juga diikutkan) semi – independen yang mana setiap wilayah tersebut akan terpisah total antara satu dengan yang lain. Sementara itu, pemerintah Israel akan mempunyai kontrol penuh atas seluruh perbatasan wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari “negara palestina” kelak.

Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan terburuk seperti yang tergambar diatas, kedua pihak, baik Palestina maupun Israel, harus segera menghilangkan rasa tidak percaya diantara kedua pihak dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog.

Saat ini Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, adalah pilihan terbaik yang bisa diharapkan sebagai penengah penyelesaian konflik. Meskipun Hamas mungkin tidak akan menyukai pilihan ini, tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa Mahmoud Abbas banyak mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari berbagai pihak, baik di Israel, di AS serta diantara kebanyakan rakyat Palestina. Oleh karenanya, pimpinan Hamas harus secara cepat menyadari hal ini dan menggunakan Abbas sebagai sebuah jalan untuk mendapatkan hasil perundingan yang lebih baik dengan Israel atas bentuk akhir dari “negara Palestina.”

Pada saat yang sama, Ehud Olmert yang akan segera membentuk pemerintahan yang baru di Israel juga harus memperhatikan kepentingan Paletina sebelum memutuskan untuk menarik batas wilayah Israel apabila dia mengharapkan terciptanya keamanan rakyat Israel yang langgeng.

Peta Jalan Damai Baru India – Pakistan

2006-03-26T22:15:00.000-08:00

Pada hari Jum’at lalu, 23 Maret 2006, ketika PM India Manmohan Singh melepas keberangkatan bis perdana jurusan Amritsar (India) – Nankanasahib di Pakistan, dia mengungkapkan kembali keinginan India untuk membangun perdamaian yang lestari di Asia Selatan, terutama antara India dan Pakistan.

Didalam pidato pelepasan bis ini PM Singh mengatakan sudah saatnya bagi India dan Pakistan untuk melangkah maju menuju perdamaian antara kedua negara dengan memberikan makna baru yang lebih substantif terhadap tujuan bersama yang dimiliki oleh kedua negara.

Pernyataan PM Singh ini bisa dipahami sebagai sebuah respon positif terhadap berbagai usulan Presiden Musharraf beberapa waktu terakahir untuk menyelesaiakan masalah persengketaan kedua negara tentang wilayah perbatasan Kashmir. Selain itu pernyataan PM Singh ini juga bisa dianggap sebagai ungkapan sebuah rasa kepercayaan murni India terhadap kemungkinan dibangunnya hubungan dua negara yang baik apabila Kashmir tidak lagi dijadikan isu utama sehingga menjadi penghalang bagi usaha kerjasama lainnya.

Dengan kata lain, pernyataan PM Singh ini telah menunjukkan keinginan New Delhi untuk ‘melupakan’ masalah Kashmir sebagai isu utama yang menjadi ganjalan hubungan bilateral kedua negara, dan bukanlah sebuah penyataan yang keluar semata sebagai reaksi atas sikap yang muncul di Pakistan.

Sebagaimana telah diketahui, dalam beberapa minggu terakhir ini Presiden Musharraf telah mengindikasikan adanya perubahan kebijakan politik Pakistan atas India dengan cara memperendah retorika rencana-rencana Pakistan tentang Kashmir. Inilah yang dianggap oleh PM Singh sebagai tindakan yang perlu diisi dengan langkah-langkah substantif, dan bukan hanya pepesan kosong belaka, demi untuk mewujudkan perdamaian di Kashmir dan membangun hubungan bilateral yang lebih baik.

Oleh karena itu, reaksi positif dan murni yang ditunjukkan oleh India ini harus dipahami sebagai sebuah langkah maju demi untuk menciptakan keadaan yang lebih baik di Asia Selatan umumnya dan Kashmir khususnya. Sebab telah terlalu lama rakyat Kashmir terjepit ditengah gejolak nafsu politik dikedua negara. Korban tak berdosa telah banyak yang jatuh dan tidak mungkin lagi rakyat Kashmir harus menanggung derita yang seharusnya menjadi satu hal yang bisa dihindari.

Pakistan yang selama ini selalu menolak tawaran perjanjian perdamaian yang menekankan untuk tidak menghubungkan normalisasi hubungan bilateral lain tanpa harus memberikan solusi yang tepat terhadap masalah Jammu dan Kashmir, sekarang dihadapkan kepada sebuah tawaran hubungan yang lebih baik dari India.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan politik yang terjadi beberapa waktu terakhir di Pakistan dan India bahwa saat ini Kashmir tidak lagi menjadi sebuah pokok permasalahan yang bisa menjadi ganjalan utama perbaikan hubungan kedua negara, Pakistan diharapkan untuk bisa bersikap lebih bijaksana dalam membangun hubungan bilateral dengan India yang lebih baik.

Tawaran damai yang baru saja ditunjukkan oleh PM Singh tidak hanya menjadi bukti sikap dewasa pemimpin politik di India untuk menyikapi perkembangan global yang terjadi, tetapi juga merupakan sebuah langkah yang tepat yang seharusnya diambil oleh negara seperti India. Sebaliknya, apabila Pakistan tidak mampu melihat tawaran terbaru India ini sebagai tawaran murni demi untuk menciptakan perdamaian yang langgeng di Kashmir dan perbaikan hubungan bilateral kedua negara, hanya kerugian dan penyesalanlah yang akan dituai oleh Pakistan.

Hamas, Pemilu Israel dan Perdamaian

2006-03-06T22:57:00.000-08:00

Setelah sukesnya pemilu Palestina pada akhir bulan Januari lalu, akhir bulan Maret ini Israel akan mengadakan praktek demokrasi serupa ditengah dilema sikap yang harus diambil oleh publik dan pemerinah Israel atas pemerintahan Palestina yang baru.

Hasil pemilu Palestina akhir Januari lalu telah memberikan kejutan kepada semua pihak dimana Hamas, sebuah kelompok Islam militan di Palestina yang telah memboikot pemilu Palestina sebelumnya, memutuskan untuk mengikuti proses demokrasi dan menjadi pemenang mutlak dalam pemilu Januari lalu, mengalahkan kelompok Fatah. Kemenangan Hamas ini serta merta mendapatkan reaksi beragam dari berbagai penjuru dunia.

Israel dan sekutunya (AS dan negara-negara Eropa) dengan serta merta menyatakan kekhawatirannya kepada masa depan Otoritas Palestina dibawah Hamas. Mereka meminta Hamas untuk segera meninggalkan kekerasan dan mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Ancaman terbesar yang mereka persiapkan adalah penghentian dana bantuan kepada Otoritas Palestina apabila Hamas gagal atau tidak mau merubah pendiriannya itu.

Ancaman dan tekanan ini tidak membuat lantas Hamas gentar tetapi sebaliknya, pemerintahan Palestina baru yang telah dibentuk oleh Hamas dibawah pimpinan Ismail Haniyah tetap bersikeras mempertahankan sikap militannya, meskipun disatu sisi mereka bersedia untuk melakukan negosiasi perdamaian dengan Israel dengan syarta Israel bersedia untuk menarik diri dari semua wilayah Palestina yang didudukinya.

Sikap pemerintah Palestina yang baru ini mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Suriah yang beberapa bulan terakhir merasa dipojokkan dunia karena tuduhan keterlibatan pemerintah Suriah terhadap terbunuhnya mantan PM Lebanon Hariri menyatakan dukungan kuatnya kepada Hamas dan meminta Israel untuk memenuhi permintaan ini. Sebuah permintaan yang dianggap wajar oleh Suriah.

Dukungan serupa juga muncul dari Rusia dan Perancis. Kedua negara berkeinginan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintahan Palestina yang baru. Akhir bulan lalu, pemerintah Rusia telah mengundang perwakilan pemerintahan Palestina ke Moskow untuk mengadakan pembicaraan tentang masa depan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah. Ini adalah sebuah sinyal positif untuk masa depan pemerintahan Hamas.

Pemilihan Umum Israel

Stroke berat yang menimpa PM Israel Ariel Sharon awal Januari lalu telah membuka kesempatan baru persaingan politik didalam pemilihan umum mendatang. Partai Likud dan Partai Buruh seakan mendapatkan angin segar dengan perkembangan yang terjadi di kubu Kadima dan hasil pemilihan umum di Palestina.

Dibawah kepemimpinan Ariel Sharon, Kadima, sebuah partai alternatif baru dikancah politik Israel, telah diprediksikan untuk memenangkan pemilihan umum ini. Tetapi perubahan skenario yang tiba-tiba melalui pergantian kepemimpinan Kadima dari Ariel Sharon ke Ehud Olmert telah menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan Kadima dan perdamaian di Timur Tengah. Mampukah pendekatan damai yang diadopsi oleh Kadima menjadi tiket kemenangan partai didalam pemilihan umum Israel mendatang? Jawabannya ada dua: Ya dan Tidak.

Jawaban pertama bisa terwujud apabila beberapa faktor berikut bisa dipenuhi. Pertama, kemampuan kepemimpinan baru Kadima untuk meyakinkan publik bahwa perdamaian adalah satu-satunya proses menuju masa depan Israel yang lebih baik. Kedua adalah faktor eksternal, niat baik dari pemerintahan baru di Palestina untuk melakukan kerjasama dengan Israel dalam menciptakan perdamaian. Ketiga, perubahan pola pikir publik.

Kepemimpinan kharismatik Ariel Sharon dan kepercayaan publik yang tinggi atas kemampuan Sharon untuk membawa Israel kepada masa depan yang lebih baik, yang damai, telah mengangkat popularitas Kadima dimata publik. Meskipun keputusan Ariel Sharon untuk melakukan penarikan unilateral pendudukan Israel dari wilayah Jalur Gaza bulan Agustus lalu mendapatkan tentangan keras dari kelompok Yahudi garis keras, terutama dari Partai Likud, tetapi publik percaya bahwa keputusan itu adalah yang terbaik dan Ariel Sharon akan mampu memberikan jaminan masa depan yang lebih baik kepada Israel.

Kepemimpinan Kadima pasca Sharon, dimana saat ini Ehud Olmert dianggap sebagai calon terkuat untuk menggantikan kedudukan dan kepemimpinan Sharon, harus mampu meyakinkan publik tentang pilihan damai ini. Kedewasaan politik para pemimpin partai didalam menyikapi hasil pemilu Palestina akan menjadi modal dasar penting untuk meneruskan cita-cita damai Ariel Sharon.

Faktor kedua merupakan faktor eksternal yang berasal dari pemerintahan Palestina yang baru. Keputusan Hamas untuk mengikuti pemilu telah membuktikan keinginannya untuk berubah dan memoderatkan sikapnya sebagai konsekwensi tanggung jawab moral kepada publik Palestina. Meskipun sampai saat ini Hamas tetap bersikaras untuk tidak merubah pendiriannya dengan tidak mengakui keberadaan Israel, pada saat yang sama Hamas telah menyatakan kesiapannya untuk berubah apabila situasi mengharuskannya mengambil keputusan itu.

Keengganan Hamas untuk mencabut pendiriannya itu bisa dipahami dari kenyataan bahwa Israel saat ini tengah berada dipersimpangan dan Hamas belum tahu siapa nantinya yang akan menjadi rekan perundingan perdamaian Palestina – Israel.

Faktor ketiga yang bisa mengantarkan Kadima sebagai pemenang pemilu Israel mendatang berasal dari perubahan pola pikir publik terhadap proses perdamaian. Apabila publik bisa mempercayai Ariel Sharon, mereka juga harus memberikan kesempatan kepada penerus Ariel Sharon untuk merealisasikan impian ini. Praktek demokrasi yang selama ini telah menjadi bagian hidup publik Isreal bisa menjadi modal dasar perubahan pola pikir mereka.

Jawaban kedua bisa menjadi kenyataan apabila faktor-faktor seperti disebutkan diatas gagal diwujudkan dan keengganan sikap luar, terutama AS, untuk mengakui pemerintahan baru di Palestina dan memberikan kesempatan kepada Hamas untuk berubah.

Sebagai penutup, masa depan perdamaian Palestina – Israel saat ini sangat tergantung kepada hasil pemilihan umum Israel akhir Maret ini. Siapapun nantinya yang muncul sebagai pemenang harus berhadapan dengan pemerintahan Hamas di Palestina.

Apabila Kadima memenangkan pemilu ini maka perdamaian akan dipastikan bisa menjadi kenyataan. Tetapi sebaliknya, apabila kepemimpinan Kadima yang baru gagal melakukan konsolidasi politik dan gagal mempengaruhi publik Israel akan pentingnya perdamaian bagi masa depan Israel dan kelompok garis Yahudi keras memenangkan pemilu ini, eskalasi kekerasanlah yang akan mewarnai hubungan Israel – Palestina. Perdamaian hanya akan tetap menjadi impian dan rakyat dikedua pihak hanya akan menjadi korban-korban yang tak berdosa.

Implikasi Internasional Perjanjian Nuklir India - AS

2006-03-05T00:20:00.000-08:00

Pada minggu pertama bulan Maret 2006, Presiden AS, George W. Bush, mengadakan lawatan kerja ke Asia Selatan. Afghanistan, India dan Pakistan adalah tiga negara yang ‘beruntung’ mendapatkan kesempatan menyambut kehadiran orang terkuat di dunia saat ini.

Kalau kunjungan ke Afghanistan bisa dikatakan sebagai kunjungan kejutan, kunjungan kerja ke India dan Pakistan memberikan makna tersendiri bagi masa depan peta perpolitikan di Asia Selatan. Mengutip pernyataan Presiden Bush, “dua negara tetangga di Asia Selatan ini mempunyai sejarah serta kebutuhan yang berbeda” maka agenda yang dipersiapkan pun juga berbeda.

Dengan India, AS ingin meningkatkan kerjasama bilateral yang lebih baik dalam bidang keamanan, ekonomi, investasi, perdagangan, pertanian, serta kerjasama teknologi. Sejarah demokrasi dan terorisme yang dimiliki oleh kedua negara seakan mendasari keinginan kedua negara ini untuk menjadi dua partner strategis dalam memerangi terorisme dan menyebarkan demokrasi di dunia.

Sebaliknya, dengan Pakistan, AS menginginkan langkah-langkah yang lebih kongkrit dari Pemerintah Pakistan dalam usahanya membangun demokrasi di Pakistan dan usaha yang lebih giat dalam memerangi terorisme. Lebih dari itu, keinginan Presiden Musharraf untuk menjadikan AS sebagai mediator penyelesaian masalah Kashmir antara India dan Pakistan ditolak oleh Presiden Bush dengan mengatakan bahwa Kashmir adalah masalah bilateral India – Pakistan dan kedua pemimpin negara harus bekerja sama untuk menyelesaikannya.

Pernikahan Dua Demokrasi

Sejarah hubungan bilateral India – AS tidaklah berjalan mulus. Ketika Perang Dingin mendominasi tatanan politik internasional, India memilih untuk berdiri ditengah-tengah sebagai sebuah negara Non-Blok. Dengan posisi ini India mendapatkan keuntungan ganda baik dari AS maupun dari Uni Soviet.

Dalam perkembangannya, kedekatan hubungan India – Uni Soviet telah menyebabkan kecemburuan pihak AS yang mengakibatkan memburuknya hubungan bilateral dua negara. Tetapi pasca Perang Dingin dimana AS berdiri sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia, mau tidak mau India harus berusaha memperbaiki hubungannya dengan AS demi kemajuan India.

Setelah uji coba nuklir India pada musim panas tahun 1998, sangsi dan kecaman datang dari berbagai penjuru dunia, AS juga termasuk salah satu negara yang menjatuhkan sangsi dan embargo ekonomi kepada India. Berkat kemampuan diplomasi pemerintah India, sangsi dan embargo ini dapat dicabut dan hubungan bilateral India – AS mengalami sebuah pencerahan ketika Presiden Clinton berkunjung ke India pada tahun 2000.

Kunjungan Presiden Clinton ini menandai babak baru hubungan bilateral India – AS dimana AS akhirnya mengakui keberadaan India sebagai sebuah pemain besar didunia global. Sementara itu, kunjungan Presiden George W. Bush ke India awal Maret ini semakin memperkuat pengakuan AS terhadap India dan memperjelas ambisi besar pemerintah AS untuk menata ulang peta perpolitikan dunia melalui pendekatan strategis dengan India.

Kedekatan baru yang ditunjukkan oleh AS dan India ini menandai terjadinya pernikahan dua buah demokrasi di dunia: demokrasi tertua (AS) dan demokrasi terbesar (India). Pernikahan ini ditunjukkan melalui penandatanganan perjanjian nuklir India – AS pada tanggal 2 Maret 2006 di New Delhi sebagai lanjutan dari penandatanganan perjanjian serupa pada tanggal 18 Juli 2005 di Washington.

Implikasi Internasional Perjanjian Nuklir India – AS

Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Bush didalam pidatonya di New Delhi, penandatanganan perjanjian nuklir India – AS ini menjadi sebuah kunci penting masa depan hubungan bilateral India – AS yang lebih baik.

Terlepas dari kenyataan adanya standar ganda AS terhadap kebijakan nuklirnya, India sangat diuntungkan dari penandatanganan perjanjian ini. Meskipun perjanjian nuklir ini tidak serta merta memberikan status negara nuklir kepada India, tetapi paling tidak hal ini menunjukkan pengakuan AS terhadap India sebagai sebuah negara yang bertanggung jawab terhadap teknologi nuklirnya.

Lebih jauh lagi, perjanjian ini akan memberikan kesempatan kepada India untuk mendapatkan akses teknologi nuklir yang lebih besar tanpa harus khawatir terhadap tekanan dan ancaman dari AS sebagaimana yang saat ini terjadi kepada Iran maupun Korea Utara. Selain itu dengan teknologi nuklir ini, India akan dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan energinya yang selama ini berasal dari minyak dan gas alam yang banyak diimpor dari Timur Tengah.

Untuk AS, perjanjian dengan India memberikan warna baru kebijakan luar negerinya. AS mendapatkan partner strategis baru di Asia dalam bentuk India. Persamaan persepsi kedua negara tentang demokrasi dan terorisme yang saat ini menjadi kosa kata terpopuler di dunia politik internasional, semakin memperkuat keinginan AS untuk menjadikan India sebagai kekuatan penyeimbang Cina di Asia.

AS tidak akan merasa khawatir terhadap kemajuan yang dialami oleh India tetapi sebaliknya akan merasa diuntungkan. Selain itu, kedekatan baru AS – India ini memberikan kesempatan kepada AS untuk mendaptakan akses yang lebih besar terhadap pasar ekspor terbesar di dunia, India.

Sebagai penutup, meskipun perjanjian nuklir India – AS ini masih harus mendapatkan restu dari Kongres AS dan Parlemen India, tetapi apabila memang benar perjanjian nuklir ini bisa diimplementasikan, India dan AS akan berada dalam sebuah posisi baru yang sangat strategis ditengah peta perpolitikan dunia yang seakan unipolar.

Perjanjian ini akan memberikan kesempatan kepada India untuk lebih mandiri dalam hal energi. Selama ini, lebih dari 70 % dari total kebutuhan energi India berasal dari minyak dan gas yang diimpor dari Timur Tengah,sebuah wilayah yang tidak mengenal kata damai. Dengan independensi kebutuhan energinya, India akan lebih bisa memaksimalkan sumberdaya yang dimilikinya dan akhirnya mampu bersaing dengan Cina sebagai kekuatan dominan di Asia.

AS akan mendapatkan partner strategis dalam bentuk India dalam usahanya untuk memperkenalkan demokrasi di seluruh penjuru dunia. Selain itu India bisa digunakan sebagai perpanjangan tangan AS sebagai kekuatan penyeimbang Cina di Asia.

Akan tetapi, sebelum semua ini tercapai, kedua pemerintah harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang sangat berat. Saat ini Presiden Bush mengalami penurunan dukungan di AS sementara pemerintahan koalisi PM Singh di India mendapatkan tentangan yang keras dari partai Kiri (CPI-M) yang menjadi pendukung kelangsungan rezim UPA di New Delhi. Mereka harus bisa meyakinkan para pendukungya sebelum bisa merealisasikan impian besar kerjasama India – AS.

India tentang Nuklir

2006-02-27T21:22:00.000-08:00

Berkaitan dengan tulisan di Kompas (17/2), ”Paradoks Nuklir India dan Iran” yang ditulis Ahmad Qisa’i, meskipun penulis memiliki pendapatnya sendiri, disesalkan bahwa tulisan itu penuh dengan fakta yang tidak akurat. Suatu kesalahan dan tidak tepat untuk menyamakan, atau menggambarkan, perbandingan antara India dan Iran dalam permasalahan nuklir.

Program nuklir di antara kedua negara memiliki perbedaan dalam hal sifat dan bidangnya, sebagaimana halnya kesediaan masing-masing negara untuk melaksanakan kewajiban internasional.

Program nuklir India telah berlangsung selama lebih dari lima puluh tahun dan teknologi nuklirnya telah dikembangkan sendiri (bukan seperti yang disebutkan dalam tulisan dimaksud, bahwa hal itu adalah karena bantuan yang disediakan oleh pihak-pihak luar).

Berbeda dengan Iran, India bukan negara penanda tangan perjanjian non-proliferasi nuklir (nuclear non-proliferation treaty/NPT).

India sepenuhnya menerima kewajibannya sebagai negara pemilik nuklir yang maju dengan kemampuan strategis, seperti halnya negara pemilik nuklir lainnya. Program nuklir sipil dan nuklir strategis India seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan kewajiban dan komitmen internasional.

Program energi nuklir sipil India telah berlangsung selama empat dekade, dan merupakan elemen penting bagi upaya pengamanan energi yang tergantung. Sebab kami adalah negara pengimpor minyak untuk memenuhi sekitar 70 persen dari kebutuhan minyak negara kami.

India sangat percaya bahwa semua negara harus melaksanakan kewajiban internasional yang telah mereka terima dengan sukarela, dan harus dilakukan secara transparan. Dunia internasional mengakui India sebagai negara pemilik nuklir yang bertanggung jawab, dengan reputasi yang layak ditiru dalam hal non- proliferasi nuklir.

TS Tirumurti Minister (Coord) Embassy of India, Jakarta

India, Nuklir Iran dan Nasib Sebuah Demokrasi

2006-02-21T05:35:00.000-08:00

Ada satu hal menarik untuk disimak disini bahwa pada awal bulan ini, Sekretaris Negara AS Condoleeza Rice telah mengumumkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah memutuskan untuk menyediakan dana sebesar lebih kurang 85 juta dolar untuk sebuah agenda besar “pengenalan demokrasi” di Iran.

Dana besar ini dirinci untuk berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun Iran yang lebih demokratis: untuk membiayai gerakan para pembangkang politik, para pimpinan persatuan-persatuan buruh serta untuk para aktivis HAM. Selain itu juga ditekankan oleh Rice bahwa pemerintah AS juga berkeinginan untuk melakukan kerjasama dengan LSM-LSM Iran di dalam dan luar negeri untuk membangun sebuah jaringan internasional demi menyukseskan program ini.

Paling tidak 50 juta dolar dari dana yang disediakan oleh pemerintah AS ini akan dihabiskan untuk membangun sebuah stasiun televisi 24 jam berbahasa Persia untuk dipancarkan ke Iran, sekitar 5 juta dolar lagi akan diperuntukkan sebagai beasiswa untuk para pelajar Iran dan jumlah yang serupa juga akan dipergunakan untuk membangun jaringan internet serta ‘usaha-usaha lain’ agar tujuan pembangunan demokrasi ini bisa tepat mengenai sasaran.

Menurut Rice agenda pengenalan demokrasi di Iran ini merupakan prioritas terpenting bagi pemerintah AS dan menekankan bahwa langkah-langkah tersebut diatas hanyalah merupakan langkah-langkah awal saja dan, mengutip dia, “Apabila usaha-usaha awal ini telah membuahkan hasil, kami akan membangun kesempatan-kesempatan baru untuk mengembangkan dukungan kami kepada rakyat Iran.”

Keputusan yang dikerluarkan secara terang-terangan oleh pemerintah AS untuk menjatuhkan pemerintahan demokratis di Iran yang dipilih melalui pemilu yang demokratis ini jelas-jelas merupakan usaha AS untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal sebuah negara berdaulat dan sebuah negara yang paling demokratis diantara negara-negara di Asia Barat.

Respons dunia internasional
Arogansi sikap yang ditunjukkan oleh AS ini mendapatkan reaksi dingin dari dunia internasional. Sebaliknya, sikap merestui seolah ditunjukkan oleh dunia dan tidak ada keinginan untuk mengajukan keberatan, apalagi menghalang-halangi AS melaksanakan niatnya.

Ada dua alasan yang bisa menjelaskan mengapa dunia internasional membisu dan berpangku tangan seolah merestui keputusan AS untuk mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara yang berdaulat seperti Iran.

Pertama, setelah lima anggota tetap DK PBB dan negara-negara lain termasuk India memutuskan untuk mengajukan permasalahan nuklir Iran ke DK PBB didalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Energi Atom Dunia (IAEA) di Wina awal bulan Pebruari lalu, adalah sebuah kewajaran menurut dunia internasional untuk membiarkan AS meneruskan niatnya untuk menghancurkan pemerintahan demokratis di Iran yang ada sekarang.

Mereka beranggapan bahwa program nuklir sipil Iran saat ini hanyalah kedok belaka bagi Iran dalam usahanya untuk membangun persenjataan nuklir secara tersembunyi. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa hingga saat ini tidak ada satupun usaha atau aksi internasional yang bisa menghentikan Iran dalam mewujudkan impiannya untuk mengembangkan teknologi nuklir.

Alasan kedua, meminjam istilah yang sering kali digunakan di Washington, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad adalah seorang pemimpin yang “tidak bertanggung jawab” dan karenanya harus diturunkan dari kursi kepresidenan Iran apabila Iran benar-benar menginginkan adanya sebuah demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi ala Amerika.

Berdasarkan kedua alasan ini, sikap keras kepala Iran dalam masalah nuklir dan sikap anti-Amerika yang ditunjukkan oleh Presiden Ahmadinejad, pemerintah AS, dengan restu dari dunia internasional, telah menjustifikasikan keputusannya untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan dalam negeri sebuah negara demokratis yang berdaulat.

Respons dari India
Melihat perkembangan masa depan demokrasi Iran yang kurang cerah, India sebagai sebuah negara demokrasi terbesar di dunia, seolah malah ikut mengamini sikap arogan pemerintah AS ini. India memilih bersikap diam dan tidak ada rasa keberatan sedikitpun yang diajukan oleh New Delhi terhadap rencanca besar AS di Iran.

Sebaliknya, dengan berlindung dibalik dalih kepentingan nasional, PM Singh menyatakan dalam pertemuan di parlemen akhir minggu lalu bahwa pemerintahnya akan ikut menyetujui pengajuan masalah nuklir Iran kepada DK PBB pada 6 Maret depan apabila negara-negara anggota tetap DK PBB juga mengambil sikap sama.

Dengan mengajukan masalah nuklir Iran ke DK PBB maka kemungkinan pelaksanaan rencana besar AS di Iran akan sangat besar terjadi. Tragedi kemanusiaan dan pertikaian berdarah yang saat ini terjadi di Iraq sebagai hasil dari rencana besar Presiden Bush untuk mengenalkan demokrasi ala Amerika kepada rakyat Iraq sangat mungkin akan terulang di Iran diwaktu yang akan datang.

Reaksi dingin dunia internasional terhadap rencana AS di Iran ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada lagi kekuatan penanding hegemoni AS di dunia. Rusia sebagai pewaris legasi Uni Soviet yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang hegemoni AS hingga saat ini masih berkutat dengan permasalahan internal yang tak kunjung selesai sehingga membuatnya lemah dan tak berdaya.

Cina, meskipun sebuah negara besar dengan kekuatan ekonomi yang bisa menandingi AS, bukanlah sebuah negara demokrasi yang peduli akan kelangsungan nasib sebuah demokrasi di negara seperti Iran. Selama kepentingan ekonominya tidak terganggu, mereka tidak akan peduli.

India, sebuah negara demokrasi terbesar di dunia yang juga mempunyai kemampuan nuklir serta sebuah kekuatan ekonomi baru di Asia yang diharapkan bisa menunjukkan solidaritasnya terhadap nasib negara demokrasi, seolah terbuai dengan tawaran dan rayuan AS yang menggiurkan. India rela membiarkan demokrasi di Iran diobok-obok asalkan India mendapatkan keuntungan strategis dan ekonomis yang tak terhingga.

Sikap kurang sensitif pemerintah India terhadap masa depan demokrasi di Iran ini telah menimbulkan reaksi keras dari partai Kiri dan Samajwadi Party yang merupakan partai pendukung pemerintahan koalisi yang saat ini berkuasa di New Delhi. Apabila PM Singh gagal menyatukan visi para pendukung kabinet koalisinya, kemungkinan terburuk adalah penarikan dukungan partai Kiri yang bisa berakibat terhadap jatuhnya pemerintahan koalisi UPA (United Progressive Alliance).

Sebaliknya, apabila PM Singh berhasil menyakinkan partai koalisinya dan berhasil mempertahankan pemerintahannya, masa depan demokrasi di Iran akan semakin suram. Sebab dengan pengajuan nuklir Iran ke DK PBB maka langkah AS untuk menerapkan agenda besarnya di Iran akan semakin terbuka lebar dan tragedi di Iraq akan terulang di Iran.

Realita Baru Kemenangan Hamas

2006-02-12T21:20:00.000-08:00

Undangan Persiden Rusia, Vladimir Putin, kepada Hamas untuk melakukan pertemuan dengannya di Moskow bulan ini telah menimbulkan reaksi keras dari Israel. Uluran tangan yang diberikan oleh Rusia ini mendapat dukungan kuat dari Perancis yang juga menyatakan keinginan Perancis untuk mengadakan pertemuan dengan Hamas.

Sikap yang ditunjukkan oleh Rusia maupun Perancis ini menarik untuk disimak setelah terjadi reaksi berlebihan dan penuh kekhawatiran di negara-negara barat pasca kemenangan Hamas didalam pemilu Palestina.

Hamas sebagai pemenang mutlak dalam pemilu di Palestina akhir bulan Januari lalu, 76 kursi dari 132 kursi yang diperebutkan, berhak untuk membentuk pemerintahan yang baru di Palestina menggantikan pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas. Akan tetapi pengecapan Hamas sebagai organisasi teroris oleh AS dan negara-negara UE (Uni Eropa) dan piagam Hamas yang menginginkan hilangnya negara Israel dari dunia telah meletakkan organisasi pemenang pemilu ini kedalam situasi yang sulit.

Sebagai organisasi militan, kemenangan Hamas telah menimbulkan reaksi berlebihan dinegara-negara barat dimana mereka meminta kepada Hamas untuk menghentikan penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan mengancam akan menghentikan bantuan internasional kepada Palestina apabila Hamas membentuk pemerintahan yang baru di Palestina.

Pemerintah Israel melalui Menteri Luar Negerinya, Tzipi Livni, bahkan menyatakan pada hari Minggu kemarin bahwa Pemerintah Israel tidak akan pernah mau mengadakan perundingan perdamaian dengan Palestina apabila Hamas membentuk pemerintahan yang baru, pemerintahan tunggal maupun koalisi.Penjabat sementara Perdana Mentari Israel, Ehud Olmert, secara terang-terangan mengatakan bahwa apabila Hamas membentuk pemerintahan yang baru di Palestina, maka yang ada bukanlah Penguasa Palestina tetapi Penguasa Hamas.

Selain itu pemerintah Israel juga menyatakan keinginannya agar Amerika Serikat memaksa Rusia menjaga sikap keras yang selama ini ditunjukkan oleh negara-negara barat terhadap Hamas.

Hamas selama ini telah mempunyai reputasi buruk dimata Israel dan dunia internasional, terutama dimata negara-negara barat yang selama ini telah menganggap Hamas sebagai pelaku teror yang harus dihilangkan. Sebab telah banyak korban rakyat sipil yang mati akibat bom bunuh diri yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Hamas.

Akan tetapi keputusan Hamas untuk mengikuti proses demokratis melalui pemilu untuk mewujudkan impiannya membebaskan Palestina telah memberikan makna lain yang harus diperhatikan.

Sejarah telah menunjukkan bahwa tanggung jawab yang melekat kepada sistem politik demokratis sering kali mampu menundukkan ideologi-ideologi yang militan. Dengan keputusan Hamas untuk mengikuti proses politik demokratis dalam bentuk sebuah pemilihan umum telah mengantarkan Hamas kepada pilihan untuk memoderatkan ideologi politiknya. Karena hanya dengan melalui usaha inilah Hamas bisa mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat Palestina.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan teras Hamas pasca kemenangan pemilihan umum juga mendukung hipotesa ini. Keinginan Hamas untuk membentuk sebuah pemerintah Palestina baru yang terdiri dari seluruh unsur masyarakat dan faksi politik di Palestina menunjukkan perubahan sikap politik Hamas. Selain itu, Hamas juga telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan respon positif terhadap tawaran negosiasi dan perundingan perdamaian yang diberikan oleh pemerintah Israel. Sikap-sikap dan keputusan-keputusan politik yang ditunjukkan oleh Hamas ini telah menjadi bukti yang signifikan atas perubahan sikap militan Hamas pasca pemilu.

Meskipun Hamas belum mau menghilangkan isi piagam Hamas yang menginginkan penghilangan Israel dari muka bumi, tetapi perubahan sikap politik Hamas untuk bersedia melakukan perundingan dengan Israel telah memperbesar kesempatan realisasi solusi perdamaian dua negara, Palestina dan Israel, di Timur Tengah.

Reaksi keras dan penuh dengan kekhawatiran negara-negara barat terhadap masa depan proses perdamaian di Timur Tengah pasca kemenangan Hamas seakan mulai berubah melalui sikap kerjasama yang diberikan oleh Rusia dan Perancis. Meskipun sikap ini mendapatkan tentangan yang keras dari Israel, tetapi sikap Rusia dan Perancis ini menunjukkan sikap kedewasaan politik di negara-negara ini sebagai reaksi positif atas proses demokratisasi di Palestina.

Sikap militan Hamas juga seakan mulai berubah menjadi moderat ketika ia memutuskan untuk mengikuti pemilihan umum. Kemenangan mutlak Hamas dalam pemilihan umum ini memaksa Hamas untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan rakyat Palestina dalam bentuk kebijakan politik yang bisa membawa kearah perdamaian yang langgeng dan kehidupan sosial-politik serta ekonomi yang lebih baik di Palestina.

Pilihan dilematis Hamas antara meneruskan sikap militannya dan memoderatkan sikap politiknya melalui kerjasama politik dengan semua faksi yang ada di Palestina dan dengan masyarakat internasional akan menjadi titik penting jalannya proses perdamaian di Timur Tengah.

Apabila memang Hamas benar-benar berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan sosial-politik serta ekonomi di Palestina, hanya pilihan kedualah yang bisa membantu pencapaian cita-cita ini. Selain itu, sikap baru yang ditunjukkan oleh pemerintah Rusia dan Perancis juga diharapkan bisa menjadi penyulut sebuah reaksi berantai proses perdamaian di Timur Tengah.

Sementara sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh pemerintah Israel hanya menjadi sebuah bukti keengganan Israel untuk menghormati dan menerima proses politik demokratis di Palestina dan keinginan Israel untuk mendominasi politik dunia melalui Amerika Serikat.

Beragam Bentuk Wajah Politik Islam

2006-02-08T22:55:00.000-08:00

Kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina yang diadakan pada akhir Januari 2006 lalu adalah mengikuti trend naiknya popularitas politik Islam selama setahun terakhir di Asia Barat. Kemenangan Hamas ini adalah contoh terakhir dari berbagai bentuk politik Islam yang banyak mewarnai dunia politik akhir-akhir ini.

Di Iraq, partai-partai politik Syi’ah mendapatkan dukungan suara yang menakjubkan didalam pemilihan umum yang dilaksanakan Iraq beberapa waktu lalu meskipun pada saat yang sama terlihat jelas usaha Amerika Serikat unutk mengangkat kelompok lain sebagai pemenang dalam pemilu itu.

Di Iran, Mahmoud Ahmadinejad, seorang pimpinan generasi baru Iran yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat miskin Iran dibawah prinsip-prinsip revolusi Islam Iran, terpilih menjadi Presiden Iran, menggantikan Khatami yang moderat.

Di Lebanon, kelompok Syi’ah yang selama ini mempunyai representasi yang lemah, secara mengejutkan mendapatkan dukungan suara yang besar dibawah pengaruh Hizbullah, sebuah organisasi Islam militan yang mempunyai hubungan dekat dengan Iran. Di Saudi Arabia, ketika kerajaan ini untuk pertama kali melangsungkan pemilihan umum demokratis untuk sebuah dewan kota, hasilnya sudah bisa ditebak dimana kelompok Islam garis keras memenangi pemilihan ini.

Pemilihan umum di Mesir juga memberikan fenomena yang tidak berbeda dimana Ikhwanul Muslimin memenangkan 88 dari 150 kursi yang diikuti oleh para anggotanya.

Melihat fenomena-fenomena seperti yang tergambar diatas, sangat mudah bagi kita untuk menyimpulkan bahwa saat ini sebuah kelompok Islam, yaitu Islam garis keras, sedang merajai kancah politik di Asia Barat. Akan tetapi, sebelum menyetujui kesimpulan umum ini, ada baiknya untuk menyimak sebab-sebab yang menjadikan munculnya fenomena-fenomena ini.

Fenomena Islam di Palestina dan Mesir
Di Palestina, Partai Fatah yang didirikan oleh mendiang Yasser Arafat yang kalah telak dari Hamas dalam pemilu lalu saat ini dianggap sebagai sebuah partai yang penuh korupsi dan mementingkan diri pribadi para pengurus partai. Sudah menjadi rahasia umum di Palestina bahwa para pimpinan teras Fatah telah menumpuk jutaan dolar uang bantuan dari negara-negara Barat untuk rakyat Palestina didalam rekening-rekening pribadi mereka.

Selain itu, banyak dikalangan kelompok muda Palestina yang tidak bisa menerima kehadiran tokoh-tokoh tua ‘asing’ yang datang dari Tunisia setelah persetujuan Oslo tahun 1993 lalu yang kemudian mendominasi pusat kekuasaan Palestina. Dan meskipun partai Fatah telah menempelkan poster Marwan Barghouti, seorang pemimpin Palestina muda yang kharismatik yang saat ini berada didalam penjara Israel, sebagai usaha untuk mengambil simpati dan dukungan kaum muda Palestina, usaha ini gagal membuahkan hasil dan bahkan terjadi penolakan kuat terhadap partai Fatah.

Sebaliknya, Hamas selama ini telah mengembangkan sebuah jaringan layanan komunitas yang sangat bagus. Pembunuhan terhadap tokoh-tokoh utama Hamas, Syeikh Yassin dan Abdelaziz Rantisi, oleh Israel seakan telah memberikan faktor emosional yang menguntungkan bagi Hamas didalam pemilu lalu.

Selain itu, keputusan penarikan unilateral Israel dari wilayah Jalur Gaza bulan Agustus lalu telah dapat dimainkan sedemikian rupa oleh Hamas sehingga memberikan kesan bahwa karena usaha-usaha perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Hamaslah penarikan Israel ini terjadi. Faktor-faktor lokal ini banyak mempengaruhi proses demokrasi di Palestina yang telah membawa Hamas kepada kemenangan.

Tidak seperti Hamas yang tiba-tiba populer dikalangan rakyat Palestina, Ikhwanul Muslimin di Mesir memulai usaha perlawanan terhadap pemerintah Mesir secara perlahan. Kemenangan Israel atas negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dalam perang Arab – Israel tahun 1967 lalu bisa dianggap sebagai titik penting permulaan perlawanan Ikhawanul Muslimin. Sebab pada waktu itu telah menjadi sebuah kepercayaan umum di Mesir bahwa semangat keagamaan Israel yang tiada taranya itu merupakan kunci penting kemenangan Israel atas negara-negara Arab. Sehingga untuk menandinginya, hanya Islam lah yang paling tepat untuk diambil sebagai sumber inspirasi.

Dengan munculnya Anwar Sadat sebagai pengganti Presiden Naser, penggerebekan terhadap tokoh-tokoh Ikhawanul Muslimin sedikit berkurang. Tetapi ketika Husni Mubarak mengambil posisi sebagai pucuk pimpinan Mesir, Ikhawanul Muslimin kembali mendapatkan pengawasan yang cukup ketat.

Tetapi kenyataan bahwa Mesir dibawah Presiden Mubarak hanya menguntungkan segelintir kelompok elit di Mesir, Ikhawanul Muslimin kembali melancarkan kampanye politiknya dengan mengambil bentuk sebagai sebuah alternatif yang lebih baik daripada paham sosialisme sekuler Nasser maupun sistem ekonomi pasar bebas ala Mubarak yang sangat pro-Amerika.

Fenomena Islam Iraq: Syi’ah dan Sunni
Munculnya dominasi kelompok Muslim Syi’ah di Iraq merupakan bentuk lain dari fenomena kekuatan politik Islam di Asia Barat. Sebab, kelompok Muslim Syi’ah telah lama mengalami diskriminasi yang kuat semenjak masa kekuasaan kerajaan Usmania pada tahun 1638 dimana kelompok minoritas Sunni selalu mengontrol jalannya pemerintahan.

Lebih-lebih lagi dimasa pemerintahan Partai Ba’ath di Iraq: kelompok Muslim Syi’ah yang mayoritas mengalami nasib yang sangat buruk dibawah kekuasaan pemerintahan Sunni minoritas.

Akan tetapi, pasca invasi Amerika Serikat ke Iraq pada tahun 2003 yang telah mengakhiri dominasi Partai Ba’ath, kelompok Muslim Syi’ah yang selama ini telah membangun sebuah jaringan perlawanan bawah tanah yang tangguh berusaha untuk mengisi kekosongan ini dan memainkan peranan yang vital di Iraq yang baru. Ini dibuktikan didalam pemilihan umum yang dilaksanakan di Iraq dimana kelompok Muslim Syi’ah memenangkan hampir 80 persen total kursi di parlemen Iraq melalui kemenangan mutlak didaerah-daerah yang mempunyai penduduk mayoritas Muslim Syi’ah.

Pada waktu yang bersamaan, kelompok Muslim Sunni juga mulai mengumpulkan kekuatan mereka kembali melalui pembentukan organisasi-organisasi keagamaan setelah adanya tekanan-tekanan politik dan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ikatan persaudaraan Muslim Sunni di Iraq menjadi semakin kuat setelah tentara Amerika Serikat melakukan pengeboman secara membabi buta di Fallujah dan adanya laporan-laporan di media nasional dan internasional tentang pelecehan dan penyiksaan terhadap para tahanan di penjara Abu Ghraib yang mayoritas berasal dari kelompok Muslim Sunni.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Iraqi Accordance Front yang dimotori oleh kelompok Muslim Sunni Iraq berhasil memenangkan kursi-kursi perwakilan yang diperebutkan didalam pemilihan umum diwilayah-wilayah yang didominasi oleh populasi Muslim Sunni.

Sebagai penutup, sementara bisa dilihat bahwa penyebab dari munculnya kembali kekuatan Islam di Asia Barat begitu bervariasi dan penuh dengan muatan-muatan lokal yang berbeda-beda, tetapi perlu ditekankan disini bahwa fenomena-fenomena ini seakan menjadi sebuah jawaban yang sama atas aspirasi-aspirasi dari kelompok-kelompok yang selama ini mengalami penekanan. Absennya sebuah kekuatan alternatif yang sekular dan egaliter saat ini telah menjadikan Islam begitu cepat berkembang menjadi sebuah kendaraan alternatif untuk ekspresi diri dan mobilisasi massa di Asia Barat.

Reaksi Berantai Kasus Nuklir Iran

2006-02-05T22:28:00.000-08:00

Hari Sabtu lalu, 4 Pebruari 2006, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memutuskan untuk mengajukan permasalahan nuklir Iran ke DK PBB. Keputusan ini diambil setelah diadakan pemungutan suara putaran kedua para anggota Dewan Gubernur Dewan Atom Internasional. Dari 35 anggota Dewan yang mempunyai hak pilih, 27 menyatakan setuju, 3 menolak dan 5 abstain. Indonesia yang juga menjadi anggota Dewan Gubernur ini memilih untuk abstain bersama dengan Libya, Afrika Selatan, Belarusia dan Algeria.

Dukungan yang sangat besar terhadap resolusi pengajuan masalah Iran ke DK PBB ini menimbulkan beberapa kemungkinan yang menarik untuk dicermati: (1) kecurigaan kuat dunia internasional terhadap niat Iran untuk membangun persenjataan nuklir; (2) keinginan P-5 untuk menjaga status eksklusif kekuatan nuklir; (3) ketidakmampuan badan internasional, PBB, menjaga hak dan kedaulatan anggotanya.

Dari fakta bahwa 27 dari 35 anggota Dewan Gubernur Badan Energi Atom Dunia yang menyetujui resolusi pengajuan masalah nuklir Iran ke DK PBB, maka bisa disimpulkan bahwa dunia internasional tidak percaya dengan dalih Iran bahwa saat ini Iran hanya membangun teknologi nuklirnya untuk kepentingan sipil.

Kecurigaan ini muncul dari penolakan Iran terhadap tawaran negara-negara Eropa untuk membantu proses pengayaan uranium di luar Iran. Tawaran serupa baru-baru ini juga diberikan oleh Rusia tetapi mendapatkan respons yang sama dari Iran. Alasan Iran: tidak selamanya Iran tergantung kepada negara lain tentang kebutuhan nuklirnya dan karenanya Iran harus membangun semua teknologi nuklirnya sendiri.

Pengembangan teknologi nuklir sipil yang tidak terawasi bisa dengan mudah dibelokkan kepada tujuan militer. Kasus nuklir Iraq pada tahun 1991 dan juga Korea Utara menjadi bukti bahwa pengembangan teknologi persenjataan nuklir sangat mudah untuk disembunyikan. Kenyataan bahwa negara-negara tersebut, seperti halnya Iran, termasuk didalam negara penandatangan Perjanjian Non-proliferarsi nuklir tidak bisa membantu proses pengawasan pengembangan teknologi nuklir.

Kemungkinan kedua bahwa P-5 (negara-negara anggota tetap DK PBB) bersikeras untuk menjaga eksklusifitas teknologi nuklir diantara mereka sendiri juga bisa dijadikan alasan mengapa kasus nuklir Iran harus diajukan kepada DK PBB.

Dengan menjadikan teknologi nuklir sebagai hak ekslusif mereka maka ketakutan bahwa dominasi mereka didunia internasional akan terancam oleh kekuatan nuklir baru akan bisa dihapuskan. Apabila negara seperti Iran, Iraq maupun Korea Utara mempunyai persenjataan nuklir, maka ditakutkan bahwa stabilitas keamanan dunia akan terganggu. Sementara negara-negara seperti Israel, Pakistan maupun India yang notabene bukan penandatangan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir saat ini mempunyai persenjataan nuklir adalah sah-sah saja. Sejarah hubungan diplomatik yang cukup bagus dengan Barat membantu mereka menghilangkan imej kekhawatiran. Iran adalah kasus yang berbeda.

Sejarah kelabu hubungan Iran dan Barat pasca Revolusi Iran 1979 menjadi sebab pengajuan kasus nuklir Iran ke DK PBB. Naiknya Mahmoud Ahmadinejad yang keras sebagai presiden Iran mendukung kekhawatiran ini. Lebih-lebih ungkapan Presiden Bush pascra tragedi 9/11 yang meletakkan Iran sebagai bagian dari ‘Axis of Evil’ bersama Iraq dan Korea Utara memperkuat keinginan P-5 untuk menjaga esklusifitas kekuatan nuklirnya.

Kemungkinan ketiga bahwa PBB tidak mampu menjaga hak dan kedaulatan anggotanya didalam menentukan kebijakan negara juga muncul dari krisis nuklir Iran ini. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad sebagai reaksi atas pengajuan masalah nuklir Iran ke DK PBB, menghalangi Iran untuk menentukan kebijakan negaranya dalam hal teknologi nuklir sama halnya dengan ‘scientific apartheid’.

Sebab dengan memberikan kesempatan kepada negara lain seperi India, Pakistan maupun Israel untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil bahkan memiliki persenjataan nuklir dan pada saat yang sama menghalangi Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil dengan dalih kekhawatiran akan terjadi pembelokan menuju pengembangan persenjataan nuklir menjadi bukti sikap apartheid keilmuan ini.

Lebih lanjut lagi, Iran adalah penandatangan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir dan selama dua tahun terakhir melakukan kerjasama yang bagus dengan Badan Atom Internasional untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Konklusi terakhir dari tim penyelidik Badan Atom Internasional adalah bahwa Iran tidak mempunyai fasilitas nuklir yang disembunyikan dan bahwa Iran benar-benar mempunyai tujuan untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil.

Sebagai penutup, mengutip kata-kata Kepala Badan Energi Atom Internasional, Mohammed El Baradei, dalam menyikapi kasus Iran bahwa saat ini kita berada didalam ‘fase kritis’, tetapi kita belum sampai kepada ‘fase krisis’ bisa dikatakan bahwa kasus Iran ini menjadi pelajaran yang berharga bagi semua negara di dunia.

Bahwa sikap tergesa-gesa dengan mengajukan Iran ke DK PBB hanya akan mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang sama seperti yang telah terjadi di Afghanistan maupun Iraq. Paranoia tentang teknologi persenjataan nuklir akan jatuh ketangan teroris telah menimbulkan penghancuran Taliban di Afghanistan. Rezim Saddam Hussein di Iraq juga mengalami hal serupa karena dituduh mempunyai Senjata Pemusnah Masal. Rakyat Korea Utara harus menanggung derita sangsi ekonomi karena teknologi nuklir yang dipunyainya. Haruskah rakyat Iran menangalami hal serupa? Tidak cukupkah Afghanistan, Iraq maupun Korea Utara dijadikan contoh?

Ibarat bola sudah bergulir, resolusi pengajuan permasalahan teknologi nuklir Iran ke DK PBB sudah diambil. Sejauh mana nantinya akan bergerak, apakah ‘fase krisis’ akan ditemui, semuanya sekarang tergantung kepada pilihan yang akan diambil oleh Teheran.

Paradoks Nuklir India dan Iran

2006-02-03T11:49:00.000-08:00

Pada minggu terakhir bulan Januari lalu, Dubes Amerika Serikat untuk India, David Mulford, mengeluarkan sebuah komentar yang menimbulkan reaksi keras dikalangan para politisi India.

Reaksi ini merupakan akibat dari sebuah wawancara antara Dubes Mulford dengan wartawan India di New Delhi. Dalam kesempatan itu, Dubes Mulford mengatakan bahwa persetujuan India untuk mengajukan permasalahan Iran ke DK PBB didalam pertemuan Board of Governors Badan Atom Dunia (IAEA) akan sangat mempengaruhi sikap Kongres AS atas perjanjian nuklir India – AS yang telah ditandangani pada tanggal 18 Juli 2005 lalu.

Dalam bahasa Dubes Mulford, apabila India menolak untuk mendukung pengajuan masalah nuklir Iran ke DK PBB maka ini akan memberikan akibat yang ‘devastating’ terhadap persetujuan nuklir sipil India – AS.

Ungkapan Dubes Mulford ini kemudian menjadi pemicu reaksi dikalangan para politisi India, baik dari kelompok Kiri maupun kelompok Kanan.

Pimpinan Partai Komunis India (Marxis) menyatakan keberatan yang sangat atas sikap Dubes Mulford yang dianggap menyalahi etika diplomatis ini dan meminta kepada Pemerintah India untuk meminta Pemerintah AS memanggil kembali Dubes Mulford.

Sementara itu, Partai Rakyat India (Bharatiya Janata Party) yang beraliran Kanan juga memberikan pernyataan yang senada. Hanya saja mereka tidak sampai meminta Pemerintah India untuk meminta Pemerintah AS memanggil kembali Dubes Mulford.

Menanggapi hal ini, Pemerintah India menyatakan bahwa India adalah sebuah negara yang berkuasa penuh dan tidak satu pihakpun di dunia ini yang bisa mendikte sikap dan keputusan pemerintah India didalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam maupun luar negerinya.

Lebih lanjut lagi, PM Singh mengatakan bahwa India hanya akan menentukan sikapnya setelah melihat langsung draft resolusi yang akan diajukan didalam pertemuan IAEA untuk membahas masalah sengketa nuklir di Iran.

Kekuatan Nuklir India

India adalah sebuah negara besar di Asia Selatan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk mengembangkan teknologi nuklir. Kerjasama yang telah lama dibangun dengan Russia telah membuahkan hasil dimana saat ini India telah mampu mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan-kepentingan sipil maupun melakukan pengembangan persenjataan nuklir sebagai alat pertahanan negara dari ancaman luar.

Pakistan adalah satu-satunya negara lain di Asia Selatan yang juga mempunyai teknologi nuklir seperti India.

Berbeda dengan Pakistan, India banyak mendapatkan bantuan pengembangan teknologi nuklirnya dari Russia sementara Pakistan sangat tergantung terhadap AS dan China. Namun pasca tumbangnya rezim komunis di Uni Soviet, India mulai menengok AS untuk pengembangan teknologi nuklirnya. Dan ini dituangkan didalam sebuah persetujuan yang ditandatangani oleh kedua pimpinan negara India dan AS pada tanggal 18 Juli 2005.

Penandatanganan persetujuan kerjasama nuklir sipil antara Pemerintah India dan AS ini merupakan sebuah keputusan bersejarah dimana apabila persetujuan ini diratifikasi oleh Kongres AS, maka India akan bisa mendapatkan akses teknologi nuklir mutakhir dari AS. Dengan sendirinya, India akan mampu berkembang dan berdiri sebagai sebuah kekuatan nuklir dunia yang bisa diperhitungkan.

Teknologi Nuklir Iran

Iran adalah sebuah negara di Asia Barat yang mempunyai peranan yang cukup strategis bagi jalannya ekonomi dunia. Dengan posisinya sebagai pengekspor minyak keempat terbesar di dunia, maka posisi Iran bagi pengembangan industri yang berdasarkan minyak sangatlah besar.

Pada saat yang sama, karena sadar bahwa minyak, dan juga gas alam yang ada di Iran, akan habis kelak dikemudian hari, pemerintah Iran berkeinginan untuk mengembangkan teknologi nuklir sebagai sebuah sumber energi alternatif yang murah. Sehingga apabila Iran mampu mengembangkan teknologi nuklirnya maka Iran akan bisa mengurangi ketergantungannya terhadap minyak dan gas.

Akan tetapi dengan naiknya Mahmoud Ahmedinejad yang beraliran keras kepuncak panggung politik Iran, keinginan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir mendapat tantangan yang keras dari negara-negara barat (AS dan sekutunya di Eropa).

AS berusaha keras untuk menghentikan usaha Iran untuk mengembangkan teknologi nuklirnya yang digunakan untuk kebutuhan sipil. AS dan juga para sekutunya di Eropa mempunyai kecurigaan yang sangat dalam bahwa Iran akan mengalihkan teknologi nuklir sipilnya kepada pembuatan persenjataan nuklir. Pernyataan yang berulang kali dikeluarkan oleh pemerintah Iran bahwa teknologi nuklir yang dikembangkan Iran adalah semata-mata untuk kebutuhan sipil tidak pernah dihiraukan oleh Barat.

Puncak ketegangan antara Iran dan Barat (AS dan sekutunya) adalah pada saat pemerintah Iran memutuskan untuk memulai kembali riset pengembangan nuklirnya di Natanz pada awal Januari 2006 lalu yang selama hampir dua tahun telah ditutup dan disegel oleh Badan Atom Dunia (IAEA).

Dengan dalih Iran telah melanggar persetujuan yang telah ditandatanganinya dengan IAEA, AS berusaha keras untuk mempengaruhi anggota-anggota DK PBB lainnya untuk membawa permasalahan Iran ke DK PBB dan untuk kemudian bisa diputuskan langkah ‘terbaik’ untuk menghentikan ambisi Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir sebagai sumber energi alternatif masa depan.

Standar ganda yang diterapkan oleh Barat terhadap Iran dan India mengenai teknologi nuklir bisa dilihat dari keputusan AS untuk melakukan kerjasama pengembangan teknologi nuklir di India sementara pada saat yang sama Iran dilarang keras untuk mengembangkan teknologi nuklir demi kebutuhan sipil.

Standar ganda ini muncul dari kecurigaan AS dan sekutunya terhadap Iran bahwa nantinya Iran akan membelokkan teknologi nuklir sipilnya untuk kebutuhan militer.

Sikap curiga AS dan sekutunya ini merupakan sebuah tipikal sikap kekuatan dominan dunia terhadap mereka yang dianggap lebih lemah. Dengan dalih untuk menyelamatkan dunia dari ancaman senjata pemusnah masal yang jatuh ketangan yang tidak bertanggung jawab, Barat memblokir keinginan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir sipilnya.

Sikap militan yang selama ini ditunjukkan oleh Presiden Ahmadenijad terhadap Barat melalu retorika-retorikanya yang cukup pedas menjadi dasar yang kuat bagi Barat untuk berusaha menekan dan mengisolasi Iran dari dunia internasional.

Selain itu, ketakutan akan hilangnya status dominasi teknologi nuklir di dunia serta kontrol terhadap sumber energi di Timur Tengah juga mendasari usaha Barat ini.

Sementara itu, sikap lunak Barat terhadap India ini muncul dikarenakan kenyataan bahwa India adalah sebuah negara demokrasi terbesar di dunia yang harus dijadikan rekan dan bukan sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Tradisi demokrasi India yang sudah mapan memberikan kepercayaan yang cukup tinggi bagi dunia Barat untuk menularkan teknologi nuklirnya ke India sebagai langkah awal pembangunan kerjasama yang lebih erat dengan Asia.

Paradoks teknologi nuklir yang muncul antara Iran dan India ini merupakan sebuah teka-teki yang harus segera diselesaikan oleh dunia internasional secara damai. Sebab apabila pada akhirnya Iran harus diajukan kepada DK PBB dan kemudian sangsi dijatuhkan kepadanya sebagai usaha untuk menghentikan keinginan sebuah negara merdeka dan berdaulat untuk menentukan arah kebijakan negaranya, maka hal ini hanya akan menimbulkan akibat yang sebaliknya.

Sikap keras kepala yang selama ini ditunjukkan oleh Iran serta posisi Iran sebagai pemasok besar kebutuhan energi dunia hanya akan memberikan bayangan kelam bagi dunia apabila benar Iran harus dijatuhi sangsi. Ditambah lagi oleh kenyataan bahwa selama ini sangsi-sangsi yang dijatuhkan oleh PBB kepada anggotanya yang ‘nakal’ tidak mempunyai keefektifan seperti yang diharapkan, malah sebaliknya, sangsi-sangsi ini telah menimbulkan bencana dan ketidakadilan berupa tragedi kemanusiaan yang mengerikan.

Tulisan ini dimuat di harian nasional Kompas edisi hari Jum'at, 17 Pebruari 2006.
Bisa di akses di: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/17/opini/

Kemenangan Hamas dan Masa Depan Israel

2006-01-26T23:36:00.000-08:00

Pemilu demokratis di Palestina pada tanggal 25 Januari 2006 lalu merupakan perang demokratis antara dua kelompok besar di Palestina: Fatah yang moderat tetapi penuh dengan praktek korupsi dan Hamas yang keras yang menjanjikan kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina. Hasil pemilu kemarin memberikan dua gambaran masa depan Timur Tengah yang cukup kontras.

Pertama bahwa pelaksanaan pemilu yang tertib, aman dan demokratis di Palestina menunjukkan adanya kabar menggembirakan bagi kehidupan demokratis di Timur Tengah. Pada saat yang sama, kemenangan Hamas, sebuah organisasi militan Islam di Palestina yang telah dicap sebagai organisasi teroris oleh negara-negara Eropa maupun oleh Amerika Serikat, membawa angin kekhawatiran dikalangan para pemimpin dunia di negara-negara barat terhadap masa depan Israel dan perdamaian di Timur Tengah.

Reaksi-reaksi kurang setuju terhadap hasil praktek demokrasi di Palestina serentak muncul dari para pemimpin negara-negara yang menamakan diri mereka sebagai pemuja demokrasi.

Dari Eropa sampai dengan Amerika Serikat, para pemimpinnya menyatakan bahwa dengan munculnya Hamas sebagai pemenang didalam pemilu di Palestina, maka masa depan Israel dan perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi terancam.

Krisis politik di Israel setelah serangan penyakit stroke mematikan terhadap PM Ariel Sharon menjadi sebuah tantangan baru tersendiri yang harus diselesaikan melalui jalur demokrasi. Tanggal 28 Maret 2006 akan menjadi sebuah hari bersejarah di Timur Tengah karena pada hari itu rakyat Israel akan menentukan sikap politik mereka.

Kadima yang mempunyai paham politik tengah yang mendapatkan popularitas tinggi pada saat dibawah pimpinan PM Ariel Sharon akan mendapatkan tantangan kuat dari Partai Buruh dan Partai Likud yang beraliran politik keras. Kemungkinan tiadanya Ariel Sharon untuk memimpin Kadima didalam pemilu Israel bulan Maret mendatang semakin memberikan pengaruh kuat terhadap masa depan perdamaian Israel – Palestina yang tidak menentu. Ditambah lagi dengan kemenangan Hamas di Palestina, masa depan perdamaian di Timur Tengah menjadi semakin tidak menentu.

Wajah Baru Palestina

Dengan kemenangan Hamas, maka wajah moderat Palestina yang selama ini diwakili oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas dan PM Ahmed Qurei akan diganti oleh wajah keras Hamas.

Hamas yang selama lima tahun terakhir telah melakukan resistansi aktif terhadap okupasi Israel atas Palestina melalui praktek-praktek kekerasan militer seperti bom-bom bunuh diri akan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap Palestina. Urusan politik, ekonomi, keamanan serta urusan-urusan nasional lainnya akan menjadi tanggung jawab baru yang harus dipikul oleh Hamas sebagai pemenang dalam pemilu. Janji-janji kampanye pemilu yang telah mengantarkan kemenangan kedalam kubu Hamas harus bisa diimplementasikan kedalam bentuk kebijakan-kebijakan baru yang bisa membawa kepada masa depan Palestina yang lebih baik.

Satu hal menarik untuk dicatat disini bahwa meskipun Hamas membawa agenda militan didalam kampanye pemilunya, pada saat yang sama pemimpin-pemimpin Hamas seperti Mushir al-Masri dan Ismail Haniya, mengatakan bahwa Hamas mempunyai keinginan untuk tetap mengikutsertakan semua kelompok yang ada di Palesina seperti kelompok Fatah yang moderat didalam pemerintahan yang akan dibentuk oleh Hamas.

Ini membuktikan bahwa Hamas tidak semata-mata ingin menguasai Palestina, tetapi Hamas juga menginginkan masa depan Palestina yang lebih baik melalui sebuah kerjasama politik antara berbagai kelompok yang ada di Palestina. Dengan membentuk sebuah tim yang berasal dari berbagai unsur yang ada didalam masyarakat Palestina, Hamas berkeinginan untuk membangun sebuah tatanan politik baru di Palestina yang inklusif yang bisa menjawab tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi oleh Palestina.

Israel dan Perdamaian di Timur Tengah

Usaha perdamaian unilateral yang dipelopori oleh PM Israel Ariel Sharon akan mendapatkan tantangan baru dengan kemenangan Hamas didalam pemilu Palestina. Sebab dengan munculnya Hamas sebagai pemenang, maka, sebagaimana diprediksikan oleh pengamat politik Israel, Yossi Alpher, hal ini akan memperlemah pandangan dan kedudukan orang-orang yang mengatakan bahwa Israel mempunyai rekan yang bisa diajak untuk bernegosiasi dan pada saat yang sama memperkuat pandangan dan kedudukan mereka yang menentang kebijakan ini.

Artinya, bahwa dengan kemenangan Hamas ini maka pemerintah Israel akan memutuskan untuk tetap meneruskan kebijakan perdamaian unilateralnya atau pemerintah Israel memutuskan untuk menghentikan usaha perdamaian yang telah dirintis oleh PM Ariel Sharon ini.

Dilema pemerintah Israel didalam menyikapi perkembangan di Palestina dan usaha perdamaian di Timur Tengah hanya akan bisa dijawab setelah pembentukan pemerintahan yang baru di Palestina dan juga oleh hasil pemilihan umum di Israel sendiri pada tanggal 28 Maret mendatang.

Apabila pada 28 Maret nanti Partai Likud yang beraliran keras memenangi pemilu Israel, tak bisa dipungkiri lagi bahwa usaha perdamaian unilateral yang telah dirintis oleh PM Sharon akan dihentikan. Namun apabila Kadima dibawah Ehud Olmert bisa memenangi pemilu mendatang, prospek perdamaian di Timur Tengah akan menjadi lebih cerah.

Sebab sebagaimana telah dikatakan oleh Ehud Olmert sehari sebelum pemilihan umum di Palestina bahwa siapapun yang akan menjadi pemenang pemilu di Palestina, Israel akan tetap meneruskan usaha perdamaian unilateralnya. Selain itu dia juga mengatakan bahwa pemerintah Israel akan siap untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan integritas politik Israel.

Apapun yang akan terjadi nantinya terhadap usaha perdamaian di Timur Tengah, sekarang ini masih terlalu dini untuk dijadikan sebuah keyakinan. Sebab meskipun kemenangan Hamas paling tidak telah menjadi sebuah pukulan keras terhadap usaha perdamaian di Timur Tengah, tetapi keinginan Hamas untuk membentuk pemerintahan baru di Palestina yang inklusif bisa memberikan makna lain terhadap prospek perdamaian disana.

Kedewasaan politik para pemimpin di Palestina, Israel dan juga para pemimpin politik di dunia akan menjadi kunci penting bagi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Jangan sampai kasus FIS di Aljazair pada tahun 1991 lalu terulang lagi terhadap Hamas di Palestina.

Nuklir Iran: Sebuah Ujian Legitimasi PBB

2006-01-17T00:12:00.000-08:00

Keputusan Iran membuka kembali fasilitas nuklirnya di Natanz yang disegel oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) minggu lalu telah menimbulkan ketegangan baru di Asia Barat. Pada saat yang sama, keputusan nekad dan kontroversial ini juga akan menjadi pemicu ujian legitimasi PBB sebagai sebuah badan dunia ditengah kecamuk politik internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat.

Sikap memberontak yang ditunjukkan Iran terhadap tekanan Washington ini semakin membuat Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya di Eropa berusaha keras untuk mengajukan Iran ke DK PBB. AS dan sekutunya di Eropa (Inggris, Perancis dan Jerman) tidak ingin Iran berkembang menjadi sebuah kekuatan nuklir dunia. Sebab mereka tidak ingin kehilangan status eksklusif pemegang nuklir di dunia yang selama ini berada dibawah kontrol mereka.

Provokasi terhadap sikap histeria AS dan sekutunya ini bermula dari keputusan Iran untuk memulai eksperimentasi riset konversi uranium dan eksperimentasi lain yang berhubungan dengan pengembangan tenaga nuklir untuk kebutuhan damai/sipil. Eksperimentasi ini dilakukan di fasilitas-fasilitas pengembangan nuklir Iran yang selama ini dibawah pengawasan IAEA. Oleh karenanya aktivitas nuklir Iran ini dianggap bertentangan dengan Pernjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear NPT) ataupun dengan Persetujuan Pengawasan (Safeguards Agreement) yang telah ditandatangani oleh Iran dan IAEA.

Sebelum membahas lebih jauh masalah Iran ini, sebaiknya dijelaskan disini Persetujuan Pengawasan yang telah ditandangani Iran dan IAEA sebagaimana telah dipublikasikan didalam Sirkular Infomasi badan internasional ini nomor 214.

Ayat 4 Sirkular Informasi IAEA nomor 214 dengan jelas menyatakan: “The safeguards provided for in this Agreement shall be implemented in a manner designed: (a) To avoid hampering the economic and technological development of Iran or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities, including international exchange of nuclear material; (b) To avoid undue interference in Iran's peaceful nuclear activities, and in particular in the operation of facilities; ... "

Jadi jelaslah disini bahwa apa yang saat ini sedang dilakukan Iran sama sekali tidak melanggar aturan ataupun perjanjian apapun. Sebab riset eksperimentasi nuklir yang baru saja dimulai kembali oleh Iran ini semata-mata hanya untuk tujuan sipil/damai dan bukan untuk tujuan pengembangan pernsenjataan nuklir.

Selain itu, perjanjian yang ditandatangani oleh Iran dan IAEA ini jelas-jelas menyebutkan bahwa IAEA tidak mempunyai hak apapun untuk menghambat usaha Iran didalam mengembangkan teknologi nuklirnya sebatas itu benar-benar demi untuk kebutuhan sipil/damai. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi AS dan sekutunya di Eropa (Inggris, Perancis dan Jerman) untuk membawa kasus Iran ke DK PBB.

Namun begitu, perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa AS dan sekutunya di Eropa tetap berusaha keras untuk memaksa Board of Governors di IAEA untuk segera mengadakan pertemuan darurat dan mengajukan Iran ke DK PBB dengan dasar tuduhan bahwa Iran telah melanggar pernjiannya dengan IAEA.

Berdasarkan atas Persetujuan Pengawasan yang telah ditandatanganinya, Iran berkewajiban untuk menerima pengawasan atas ‘semua sumber maupun bahan-bahan khusus untuk pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai … untuk diverifikasikan kepada IAEA dan bahwa bahan-bahan tersebut tidak dibelokkan untuk tujuan pembuatan persenjataan nuklir.’

Pada saat yang sama, IAEA mempunyai ‘hak dan kewajiban’ untuk menjamin bahwa pengawasan ini berlaku untuk semua aktifitas yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan (Iran) dan bahwa ‘eksperimentasi nuklir yang dilakukannya benar-benar hanya untuk tujuan damai/sipil dan tidak dibelokkan untuk tujuan pembuatan persenjataan nuklir atau bahan-bahan peledak nuklir lainnya.’

Dalam beberapa tahun terakhir, Iran (serta negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, Mesir, dan beberapa negara lainnya) telah gagal untuk melaporkan aktifitas-aktifitas atau transaksi-transaksi yang berhubungan dengan nuklir kepada IAEA. Inilah sebenarnya yang mendasari keputusan pelaksanaan investigasi oleh IAEA ke Iran.

Didalam laporannya pada tanggal 2 September 2005 lalu, Dirjen IAEA, Dr. Mohammed el-Baradei, menyatakan bahwa ‘semua bahan-bahan nuklir yang ditunjukkan oleh Iran telah diteliti dan tidak ditemukan indikasi adanya usaha pembelokan eksperimentasi nuklirnya untuk tujuan-tujuan yang terlarang.’ Pada saat yang sama, Dr. el-Baradei mengatakan bahwa sampai saat ini, IAEA belum sampai kepada sebuah posisi untuk bisa menyimpulkan bahwa di Iran ada aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan nuklir yang belum ditunjukkan kepada IAEA – satu kewajiban yang sebenarnya berasal dari Aturan Tambahan, dan bukan dari Perjanjian Pengawasan, dimana pada tahun 2003 Iran telah berjanji akan mengikutinya secara sukarela.

Bertolak belakang dengan hasil penemuan tim investigasi IAEA sebagaimana dijelaskan oleh Dr. el-Baradei, Board of Governors IAEA telah memutuskan bahwa Iran telah melanggar perjanjian pengawasan yang telah ditandatanganinya. Keputusan ini diambil berdasarkan kepada ayat XIIC Pedoman Dasar IAEA. Selain itu, keputusan ini juga dikarenakan oleh tekanan kuat dari AS dan sekutunya.

Apabila ditepelajari dengan teliti, baik ayat XIIC Pedoman Dasar IAEA maupun ayat 18 dan 19 Sirkular Informasi IAEA nomor 214 mendefinisikan bahwa ‘pelanggaran itu terjadi apabila negara bersangkutan (Iran) melakukan pembelokan tujuan pengolahan materi nuklir yang dipunyainya untuk kebutuhan-kebutuhan terlarang.’ Dan sampai saat ini, Iran, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. el-Baradei didalam laporannya, tidak melakukan pembelokan eksperimen nuklirnya untuk tujuan-tujuan terlarang.

Dengan memperhatikan komposisi dari Board of Governors IAEA saat ini, AS dan sekutunya tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengajukan permasalahan Iran ke DK PBB. Meskipun apa yang akan terjadi nantinya adalah sebuah rahasia umum, dengan memperhatikan pengalaman PBB di Iraq, maka tekanan dan hukuman-hukuman fisik seperti embargo ekonomi dan perdagangan tidak akan bisa membantu menyelesaikan masalah apabila hal ini berkenaan dengan permasalahan yang menyangkut tentang kepemilikan fasilitas persenjataan nuklir disatu negara. Sebab sebagaimana secara jelas dikatakan oleh Dr. el-Baradei bahwa hingga saat ini IAEA belum sampai kepada posisi untuk menyatakan bahwa Iran telah ‘menyembunyikan aktifitas atau fasilitas nuklir.’
Apabila ketidakmampuan IAEA untuk memberikan keputusan tentang Iran ini telah dijadikan sebagai sebuah dasar untuk melaporkan sebuah negara, dalam hal ini Iran, kepada DK PBB dan mengancam negara tersebut dengan sangsi-sangsi, maka tidak kurang dari 106 negara didunia juga akan menemui nasib yang sama sebab sampai saat ini mereka tidak menandatangani atau belum meratifikasi maupun mengimplementasikan Aturan Tambahan IAEA.

Apabila tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah Iran telah menyembunyikan fasilitas/kegiatan nuklirnya dari IAEA, maka alasan yang paling kuat adalah dengan memberikan kesempatan kepada IAEA untuk melanjutkan inspeksinya ke Iran. Tempat-tempat di Iran yang dianggap sebagai tempat penyembunyian fasilitas nuklir Iran bisa dijadikan target penyeledikan mendadak.
Tetapi apabila tujuannya adalah untuk menjaga ambiguitas permasalahan sebagai sebuah contoh untuk permasalahan serupa dimasa depan, maka membawa Iran ke DK PBB hanya akan menjadi sebuah bukti keputus-asaan Washington untuk menjebak Teheran demi untuk memutuskan hubungan Iran dengan IAEA atau menyatakan bahwa Iran tidak mengijinkan lagi IAEA untuk melakukan inspeksi di Iran – sebuah cara untuk membuktikan bahwa Iran benar-benar tidak bersalah dan tidak melanggar perjanjian yang telah disepakatinya.

Haruskah tragedi Afghanistan dan Iraq terulang lagi di Iran? Apabila PBB masih dianggap sebagai penengah bagi permasalahan diantara negara-negara didunia, maka saat inilah waktu yang tepat bagi PBB untuk bertindak dan menunjukkan legitimasinya sebagai sebuah badan dunia yang mempunyai kuasa penuh untuk membantu menyelesaikan konflik internasional secara damai.

Israel Setelah Ariel Sharon

2006-01-09T12:13:00.000-08:00

Stroke berat yang tiba-tiba menyerang PM Israel Ariel Sharon akhir pekan lalu menimbulkan pertanyaan besar terhadap masa depan Israel dan perdamaian di Timur Tengah. Peranan penting yang selama ini dimainkan PM Sharon di wilayah itu seakan menjadi kosong karena hingga saat ini belum ada satu orang tokoh pun yang mempunyai kemampuan dan karisma seperti Ariel Sharon.

Pentingnya pengaruh PM Sharon di Timur Tengah itu ditunjukkan dengan penundaan yang tiba-tiba atas kunjungan kerja Sekretaris Negara AS Condoleeza Rice ke Asia setelah mengetahui kondisi kesehatan PM Sharon.

Kejadian tiba-tiba tersebut datang pada saat sangat krusial karena Israel saat ini tengah mengalami tantangan-tantangan ekonomi, politik, dan keamanan yang sangat berat selama sejarah berdirinya negara itu. Tidak ada pilihan lain bagi calon pengganti Sharon kelak selain meneruskan agenda politik yang telah dirancangnya.

Ketika PM Sharon keluar dari Partai Likud yang beraliran keras pada Desember 2005 untuk kemudian membentuk partainya sendiri, Kadima, yang beraliran tengah, krisis parlemen di Israel tidak bisa dielakkan lagi.

Pada saat yang sama, krisis di parlemen itu juga memberikan kesempatan baru kepada publik Israel untuk mengarahkan kembali sistem politik yang ada. Sebab, dengan munculnya Kadima yang beraliran tengah, maka muncul sebuah kekuatan penyeimbang antara Partai Likud dan Partai Buruh.

Semenjak didirikannya Kadima, partai itu mendapatkan dukungan dan simpati yang tinggi dari publik. Menurut jajak pendapat terakhir, Kadima mempunyai kesempatan yang besar untuk memenangkan pemilihan umum yang akan dilaksanakan bulan Maret depan.

Masa depan cerah Kadima itu tidak lepas dari karisma dan kepemimpinan Sharon yang mampu menarik tokoh-tokoh penting dari Partai Likud maupun Partai Buruh seperti Shimon Peres untuk bergabung dengan partainya.

Selain itu, publik Israel seakan mempunyai kepercayaan tinggi kepada Ariel Sharon yang dianggap sebagai satu-satunya tokoh di Israel yang mampu melindungi publik Israel dari segala ancaman yang muncul. Pada saat yang sama, dia juga mampu mengambil keputusan tegas apabila memang diperlukan seperti penarikan Israel dari wilayah Gaza sebagai sebuah usaha untuk mencapai perdamaian dengan Palestina.

Jadi, meski PM Sharon tidak mampu sepenuhnya memberikan perdamaian dan keamanan sebagaimana yang dijanjikannya di dalam pemilu lalu, paling tidak, publik Israel mempunyai kepercayaan tinggi kepada Sharon dan agenda yang diusung oleh partai barunya.

Pemerintahan Baru

Skenario yang mungkin berlaku di Israel pasca-Sharon adalah bahwa Kadima akan mampu membentuk pemerintahan baru setelah pemilihan umum Maret mendatang melalui aliansi dengan Partai Buruh dan kelompok-kelompok keagamaan lainnya untuk kemudian mengambil sebuah jalan tengah antara pendekatan land for peace-nya Partai Buruh dan pendirian keras yang diambil Partai Likud.

Tetapi, skenario kemenangan Kadima itu sangat bergantung kepada kemampuan Ehud Olmert -satu-satunya orang yang mempunyai kesempatan besar untuk menggantikan posisi Ariel Sharon di Kadima- untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sharon. Sebab, sangatlah sulit bagi siapa pun tokoh politik di Israel untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan tokoh sekaliber Sharon -seorang jenderal yang hebat, seorang panglima perang yang kontroversial, dan seorang politikus ulung.

Tantangan

Sebagai penutup, satu hal yang harus ditekankan di sini bahwa selain dilema kepemimpinan politik yang sedang terjadi di dalam negeri Israel saat ini, strategi perdamaian dengan Palestina yang secara unilateral telah diambil PM Sharon menjadi sebuah tantangan ke depan tersendiri bagi Israel.

Keputusannya melakukan penarikan unilateral Israel dari Gaza berarti bahwa proses perdamaian yang terjadi di Timur Tengah berjalan satu arah, tidak diperlukan mitra kedua untuk menyukseskan jalannya strategi itu.

Proses perdamaian satu arah dengan tanpa melibatkan pihak Palestina itulah yang bisa menimbulkan permasalahan. Sebab, meski pada akhirnya penarikan unilateral yang dilakukan Israel dari wilayah Palestina yang dikuasainya bisa memberikan rasa keamanan kepada publik Israel hingga pada poin Israel bisa melakukan negosiasi perdamaian terakhir dengan negara-negara Arab, tetapi strategi itu bisa menjadi bumerang bila pada akhirnya kelompok garis keras di Palestina, Hamas, memenangkan pemilihan umum dalam waktu dekat.

Minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, seberapa banyak absen Ariel Sharon berpengaruh terhadap masa depan Israel khususnya dan Timur Tengah secara umum.

Ps.
Tulisan ini dimuat di kolom Opini harian nasional Jawa Pos edisi Rabu, 11 Januari 2006 dan bisa di akses di:
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=206262

Dilema Status Minoritas Univesitas Muslim Aligarh

2006-01-08T11:10:00.000-08:00

Tanggal 6 Januari 2006 adalah sebuah tanggal yang penting bagi sejarah Universitas Muslim Aligarh (AMU). Sebab pada tanggal itu Divisi Hakim Pengadilan Tinggi Allahabad telah memutuskan bahwa keputusan yang diambil oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Tinggi yang sama tentang hilangnya status minoritas AMU pada tanggal 4 Oktober 2005 lalu adalah benar. Lebih lanjut lagi, keputusan ini menjadikan notifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD)pada tanggal 25 Januari 2005 tentang pemberian ijin kepada AMU untuk memberikan reservasi khusus hingga sebesar 50 persen kepada komunitas Muslim India untuk belajar di semua jurusan dan tingkat pendidikan di AMU tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, keputusan Divisi Hakim Pengadilan Tinggi Allahabad tetap memperbolehkan kepada para mahsiswa yang telah terseleksi melalui sistem reservasi pada tahun ajaran 2005-2006 untuk meneruskan kuliahnya di AMU. Selanjutnya, mulai tahun ajaran 2006-2007, AMU akan terbuka untuk umum, tidak ada lagi istilah reservasi kepada kelompok minoritas tertentu, terlepas itu berdasarkan agama maupun kasta sosial.

Sejarah dilema status minoritas AMU ini bisa dilacak dari amandemen terhadap Keputusan Pemerintah India tentang AMU tahun 1920 pada tahun 1968 lalu. Amandemen tahun 1968 ini memutuskan bahwa AMU tidak layak lagi untuk menerima status sebagai sebuah universitas bagi kaum minoritas. MA menguatkan amandemen keputusan ini. Akan tetapi pada tahun 1981 Parlemen India memutuskan untuk merubah amandemen tahun 1968 tersebut dengan memberikan status minoritas kepada AMU tanpa menyebutkan tentang sistem reservasi seperti yang dianjurkan oleh Kementerian HRD Januari 2005 lalu. Amandemen Parlemen India menyebutkan bahwa "the university shall be open to all persons of sex and whatever race, religion, creed or class." Keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini menetapkan kembali keputusan amandemen yang terjadi pada tahun 1968.

Keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini telah menimbulkan reaksi pro dan kontra. Sebab, menurut kelompok yang pro dengan keputusan ini, dengan hilangnya status minoritas dari AMU, maka sangat dimungkinkan bagi AMU beserta para sarjana baik tingkat S-2, S-2 maupun S-3 untuk bisa lebih kompetitif didalam persaingan didunia kerja secara nasional. Dengan hilangnya status minoritas akan menjadikan AMU sebuah universitas yang mempunyai prestise dan status akademis yang sama dengan universitas-universitas besar lainnya di India seperti Universitas Delhi, Universitas Jawaharlal Nehru maupun Jamia Millia Islamia.

Sementara itu, mereka yang tidak setuju dengan keputusan ini mengatakan bahwa penghilangan status minoritas dari AMU telah menjadikan komunitas Muslim terdeprivasi dari haknya untuk mengelola sebuah lembaga yang didirikan oleh, dan diperuntukkan kepada, komunitas Muslim, sebagaimana yang telah dicantumkan didalam amandemen keputusan parlemen tahun 1981 yang berbunyi "the educational institute of their choice established by Muslims of India." Dengan begitu, mereka beralasan, keputusan ini telah menyalahi hak dasar dari komunitas tertentu di India untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang layak sebagaimana terjamin didalam Konstitusi India.

Kembali kepada keputusan divisi hakim pengadilan tinggi Allahabad, meskipun keputusan ini masih bisa dianulir oleh MA, akan tetapi keputusan telah memberikan dilema tersendiri bagi AMU dikarenakan oleh status minoritas yang disandangnya selama ini. AMU yang merupakan salah satu dari beberapa institusi tua, berdiri sebagai universitas sejak tahun 1920, dan bereputasi tinggi di India dihadapkan kepada dilema antara meningkatkan status sosial dan ekonomi komunistas Muslim di India melalui sistem reservasi pendidikan dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat India untuk mengenyam pendidikan di AMU tanpa melihat asal-usul dari pelajar/mahasiswa bersangkutan.

Apabila AMU tetap berkeinginan untuk menjaga reputasi akademis yang telah dimilikinya sejak menjadi universitas pada tahun 1920, maka pilihan kedua adalah pilihan yang terbaik. Sebab dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat India untuk mengenyam pendidikan di AMU maka peran AMU didalam menjaga semangat dasar yang dimiliki oleh pendirinya, Sir Syed Ahmad Khan, tetap terjaga: memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri India dengan tanpa memandang asal-usul mereka demi kemajuan India sebagai sebuah negara yang besar. Ini juga sesua dengan semangat sekularisme yang mendasari kehidupan politik di India. Apabila AMU memilih untuk menjaga status minoritas yang diterimanya melalui putusan parlemen 1981 maka AMU akan terjebak didalam perangkap politis para politikus yang tidak bertanggung jawab, yang egois dan hanya mementingkan kepentingan sesaat yaitu menikmati kue kekuasaan di pusat kekuasaan. Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan ketatnya persaingan didunia nyata maka hanya sebuah institusi yang memberikan kesempatan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk belajar dengan giat dan tekun tanpa memandang asal-usul merekalah yang bisa memberikan pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan dengan baik.

Kilas Balik: Bencana Tsunami dan Kemanan Nasional

2005-12-25T11:33:00.000-08:00

GEMPA bumi dan terjangan gelombang tsunami yang melanda Asia hari Minggu (26/12), telah menelan korban puluhan ribu nyawa manusia dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan bahkan Afrika merasakan akibat buruk dari bencana alam yang mahadahsyat ini.

Sri Lanka, negara pulau kecil yang terletak kurang lebih 1.000 kilometer dari pusat gempa di lepas pantai Sumatra, termasuk salah satu negara yang menderita korban parah. India, Maladewa, Thailand, Malaysia juga mengalami keadaan yang tidak jauh berbeda. Bahkan, Somalia dan Kenya yang berada di daerah pantai timur Benua Afrika juga mendapatkan 'getah' dari terjangan gelombang tsunami ini.

Pergeseran lempeng dasar laut Australia dan Eurasia sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer yang terjadi di lepas pantai Sumatra telah mengakibatkan gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter dan rentetan gelombang tsunami yang memorak-porandakan daerah permukiman serta tempat-tempat wisata di pesisir pantai dari Indonesia sampai ke Benua Afrika.

Aceh, provinsi yang paling dekat dengan pusat gempa, menderita akibat bencana yang paling besar. Di Aceh, puluhan ribu jiwa telah menjadi korban sementara jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Bahaya epidemik yang ditimbulkan pascagempa dan gelombang tsunami ini menjadi sebuah perhatian yang sangat serius untuk segera ditangani oleh pemerintah.

Posisi Aceh sebagai daerah konflik di Indonesia, menjadikannya sebagai daerah tertutup bagi akses dunia internasional. Keadaan ini sangat perlu untuk diperhatikan apabila melihat skala bencana yang menimpa Aceh saat ini. Tawaran bantuan dari dunia internasional untuk para korban akan mengalami hambatan dan kendala yang cukup berarti apabila Pemerintah tidak segera bertindak cepat untuk mengantisipasi hal ini. Terputusnya saluran komunikasi di Aceh akibat bencana ini juga menjadi sebuah permasalahan yang perlu untuk diperhatikan.

Sri Lanka dan India, dua negara Asia Selatan yang mengalami korban jiwa yang sangat besar (lebih dari 12.000 orang meninggal di Sri Lanka dan lebih dari 8.000 lainnya di India), telah membuka diri kepada dunia internasional untuk menerima uluran tangan bantuan kemanusiaan untuk bisa sesegera mungkin menanggulangi korban bencana ini. Permintaan bantuan yang disampaikan oleh Presiden Sri Lanka, Chandrika Kumaratungga, kepada dunia internasional untuk membantu menanggulangi bencana nasional yang menimpa negaranya merupakan sebuah sikap yang cukup tanggap yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin di dalam menyikapi keadaan darurat yang terjadi.

Di saat yang sama, India, Thailand, Maladewa serta negara lain yang menjadi korban bencana alam terbesar di Asia saat ini juga telah membuka diri mereka untuk menerima uluran tangan bantuan dunia internasional untuk menanggulangi akibat bencana alam yang terjadi. Bantuan-bantuan yang berasal dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia mulai berdatangan menuju daerah-daerah yang terkena bencana. Kesigapan pemerintah negara-negara ini untuk membuka diri kepada akses dunia internasional akan sangat membantu untuk meminimalkan akibat bahaya epidemik pascabencana.

Pembukaan akses dunia internasional ke Aceh merupakan sebuah kunci penting bagi cepatnya penyaluran bantuan yang ditawarkan oleh dunia internasional seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia serta PBB kepada para korban. Kesigapan Pemerintah Indonesia di dalam melihat situasi di lapangan akan bisa membantu percepatan proses penanggulangan bencana alam ini. Pengerahan personel TNI untuk melakukan pencarian dan evakuasi para korban bencana di Aceh merupakan sebuah langkah cepat yang positif yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia di dalam menyikapi permasalahan yang ada. Tindakan ini perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan ke daerah yang terkena bencana untuk sesegera mungkin bisa mengantisipasi akibat lebih buruk bahaya epidemik pascabencana.

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia terhadap askes dunia internasional ke Aceh, memang bisa dipahami dari segi politik. Kemungkinan penyusupan agen-agen asing dengan dalih sebagai petugas penyalur bantuan kemanusiaan perlu untuk dicermati. Keadaan Aceh yang berstatus daerah konflik merupakan sebuah pertimbangan yang masuk akal bagi Pemerintah demi keamanan nasional.

Kemungkinan pihak-pihak tertentu yang ingin memancing di air keruh bisa memperburuk keadaan di Aceh yang sedang ditimpa bencana. Akan tetapi, untuk terus menutup Aceh dari akses dunia internasional hanya akan memperburuk keadaan para korban bencana di sana. Dilema yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia ini bukan untuk dipertimbangkan untuk waktu yang lama. Para korban tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiadanya air bersih, bahan makanan, sanitasi, dan bahan logistik lainnya hanya akan mengakibatkan menyebarnya bahaya epidemik yang ditimbulkan oleh bencana alam ini. Pemerintah harus sesegera mungkin untuk memutuskan tindakan yang terbaik dan tepat untuk menanggulangi bencana yang ada tanpa harus membahayakan keamanan nasional. Kerja sama semua pihak di dalam menyikapi tragedi kemanusiaan ini diharapkan bisa meringankan beban yang sedang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Kredibilitas dan kemampuan pemerintah SBY di dalam menanggulangi bencana nasional sedang diperhatikan oleh seluruh bangsa.

Judul Asli: Keamanan dan Tragedi Kemanusian di Aceh
Dimuat di kolom Opini, harian nasional Media Indonesia edisi Kamis, 30 Desember 2004.

Tulisan ini juga bisa di akses langusng di alamat:

http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004123001495419

Sidney Jones dan Terorisme di Indonesia

2005-12-15T22:25:00.000-08:00

Masih teringat dalam benak saya ketika didalam sebuah diskusi ringan, salah satu rekan saya di India yang belajar Islamic Studies, dengan bangga memberikan referensi nama Sidney Jones, seorang intelektual Australia yang mengepalai organisasi International Crisis Group di Jakarta. Disitu dengan bangganya rekan saya menelan bulat-bulat pandangan-pandangan Sidney Jones tentang Islam dan Muslim di Indonesia. Sungguh mengesankan memang analisa yang diberikan oleh orang yang bernama Sidney Jones ini. Tetapi pagi ini, ketika saya membaca berita di Media Indonesia Online edisi 16 Desember 2005 dengan judul Sidney Jones: Masih Ratusan Orang Terlibat Kelompok Teroris, saya seakan menjadi ragu akan integrasi dari Sidney Jones sebagai seorang intelektual yang obyektif. Sebab didalam pernyataan yang dibuat oleh Sidney Jones didalam artikel tersebut, seakan menunjukkan kesan adanya sebuah agenda tersembunyi yang kalau boleh saya artikan adalah sebuah usaha untuk tetap membuat Indonesia tidak aman/stabil serta usaha-usaha untuk memecah belah persatuan Indonesia melalui anjuran pemetaan pusat-pusat terorisme yang menurut SJ akan mempermudah memerangi bahaya terorisme.

Ungkapan ini seakan senada dengan pernyataan Presiden Bush bahwa dengan menghacurkan Taliban di Afghanistan dan Saddam Hussein di Iraq, maka bahaya terorisme akan terhapuskan. Dan terbukti bahwa dengan terjadinya pre-emptive strikes dikedua negara ini, keadaan tidak menjadi aman, tetapi malah sebaliknya, ancaman terror semakin meluas dan berkembang keseluruh pelosok dunia.

Memang benar bahwa saat ini, sebagaimana diungkapkan didalam KTT Luar Biasa Ketiga Negara-Negara Islam yang baru saja selesai dilaksanakan di Saudi Arabia, Islam sedang mengalami permasalahan yang sangat pelik dan menyedihkan, seperti ancaman terror yang berasal dari kelompok-kelompok Muslim radikal, tetapi anjuran pemetaan seperti yang dilontarkan oleh Sidney Jones untuk menyelesaikan permasalahan terorisme di Indonesia tidak bisa diterima begitu saja. Sebab apabila kita dengan begitu saja menerima anjuran-anjuran semacam ini untuk menyelesaikan permasalahan terorisme yang sangat kompleks ini, maka kita tidak akan bisa dengan sukses menyelesaikannya, tetapi sebaliknya, kita hanya akan terjebak didalam konflik horizontal yang tidak akan pernah kunjung usai.

Mengambil satu poin yang dihasilkan didalam KTT Luar Biasa ini, bahwa reformasi pendidikan tentang pemahaman keislaman akan menjadi sebuah langkah awal penting didalam menciptakan masyarakat Muslim yang moderat dan bahwa perbedaan didalam penafsiran tentang Islam merupakan sebuah keniscayaan, menurut saya ini merupakan sebuah poin positif. Dengan berpijak kepada pemahaman ini, maka perbedaan penafsiran yang selama ini muncul tentang Islam, tidak akan menjadi permasalahan yang harus diperdebatkan, sebaliknya ini menunjukkan kekayaan dari pemikiran Islam yang harus dipupuk untuk menciptakan pemahaman tentang Islam yang lebih baik. Selain itu, dialog antar agama hanya akan membantu meningkatkan pemahaman terhadap intisari dari agama-agama yang ada yang pada akhirnya bisa menciptakan pemahaman yang lebih baik didalam menyikapi permasalahan horizontal yang muncul kelak.

Oleh karena itulah, apabila Indonesia ingin menang didalam perang melawan terorisme, pemahaman pemerintah khususnya terhadap ajaran-ajaran Islam dan juga pelaksanaan dialog dengan komunitas keagamaan yang lain perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan seperti ini tentulah sebuah hasil positif akan muncul sehingga praktek kambing hitam atas komunitas/kelompok tertentu akan dapan dihindakan. Kebijakan seperti ini juga akan mempertinggi dukungan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah didalam usahanya memerangi bahaya terorisme demi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, yang demokratis, yang adil, makmur dan sejahtera. Semoga.

Mahalnya Harga Sebuah Demokrasi

2005-11-28T08:37:00.000-08:00

Semenjak jatuhnya Presiden Suharto pertengahan tahun 1998 lalu ditengah gelombang perubahan menuju kehidupan yang demokratis, Indonesia saat ini masih terus dihadapkan kepada berbagai macam gejolak yang terus mengguncang kestabilannya sebagai sebuah kekuatan besar di Asia Tenggara. Gelombang radikalisme Islam yang selama sekian lama berada didalam kekangan kontrol rezim militer Suharto menggeliat dan menampakkan taringnya ditengah masyarakat yang sedang dilanda krisis melalui ledakan-ledakan bom diberbagai tempat penting di Indonesia: bom Bali tahun 2002, bom di Hotel JW Marriot Jakarta tahun 2003, bom di kedutaan besar Australia di Jakarta tahun 2004 dan bom II Bali tanggal 1 Oktober 2005 lalu. Ancaman terhadap stabilitas negara ini tidak hanya menggambarkan ketidakmampuan kekuatan pengaman didalam masyarakat didalam menjalankan tugasnya tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi didalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Keenggganan pemerintah untuk memperketat kontrolnya terhadap kelompok-kelompok fundametalis Islam yang telah menghancurkan tempat-tempat keagamaan agama lain selama dua tahun terakhir dan serangan yang berulang kali dilakukan terhadap tempat-tempat ibadah milik sekte Ahmadiyah karena anggapan tentang penyelewengan keagamaan yang dilakukan oleh sekte ini serta keputusan dari MUI untuk melarang adanya pluralisme dalam pengajaran agama adalah problem lain yang masih harus dihadapi.

Tidak diragukan lagi bahwa negara dengan penduduk Muslim paling besar di dunia ini sedang menghadapi permasalahan internal yang sulit. Selama tujuh tahun terakhir, gerakan-gerakan radikalisme keagamaan telah mewarnai kehidupan masyarakat melalui berbagai macam konflik keagamaan sebagaimana yang telah terjadi di Maluku dan Poso. Ditambah lagi dengan keinginan JI untuk mendirikan kekhalifahan di Asia Tenggara dimana hal ini telah menumbuhkan berbagai macam organisasi-organisasi pecahan seperti Thoifah Muqatilah (Unit Perang) milik Azahari Husin dari Malaysia dengan agenda yang lebih radikal telah memperkeruh suasana keamanan dan keharmonisan didalam masyarakat sebagaimana yang terjadi dengan ledakan-ledakan bom yang telah menimbulkan korban nyawa-nyawa tak berdosa.

Ketidakmauan Pemerintah untuk dianggap sebagai antek Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme oleh mayoritas masyarakat Muslim telah mengakibatkan keengganan Pemerintah untuk mengontrol sekuat mungkin kelompok-kelompok radikal ini sehingga mereka dengan mudah berkembang dan membuat teror didalam masyarakat. Dan karenanya saat ini Pemerintah dan masyarakat harus membayar dengan mahal keengganan ini melalui usaha-usaha keras untuk menghentikan konflik SARA yang berkepanjangan dan bersiaga penuh dari segala kemungkinan terjadinya serangan teroris dengan berbekal sistem keamanan dan intelejen yang sampai beberapa waktu terakhir masih bisa dikatakan kurang memadai.

Namun begitu, harus dipahami disini bahwa radikalisme yang terjadi di Indonesia adalah sesuatu yang berbeda apabila dibandingkan dengan gerakan-gerakan lainnya dibelahan dunia Islam yang lain. Sebab meskipun gerakan-gerakan radikalisme ini telah memberikan akibat yang tidak sedikit, tetapi pada kenyataannya jumlah mereka sangatlah kecil dan tidak berkembang dengan cepat. Dan kenyataan tentang pemahaman umum tentang penyerangan terhadap Islam – baik itu di Palesitina, Iraq atau ditempat lain – mayoritas umat Islam di Indonesia tetap berlaku moderat. Ini semua adalah buah dari kenyataan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak melalui penaklukan melainkan melalui perdagangan dan interaksi sosial secara evolusioner sehingga Islam di Indonesia tidak hanya kehilangan beberapa karakteristik seperti Islam di bagian dunia lain tetapi Islam di Indonesia juga terkontaminasi oleh tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia jauh sebelum kehadiran Islam. Islam seperti inilah yang sebenarnya termanifestasikan didalam peta perpolitikan nasional: partai-partai Islam mampu memperoleh dukungan suara yang cukup signifikan tidak dengan membuat agenda perealisasian negara Islam di Indonesia tetapi sebaliknya dengan hanya bermodalkan agenda tentang pemerintahan yang bersih dan yang bisa menjamin kesejahteraan rakyat.

Selain itu, sejarah tidak bisa dilupakan bahwa gerakan radikalisme Islam timbul dan berkembang di Indonesia sebagai reaksi masyarakat Muslim terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang kemudian ditekan dan dikontrol selama lebih dari 30 tahun oleh Jenderal Suharto dengan dukungan dari Barat. Ketika Orde Baru jatuh pada tahun 1998 maka seolah-olah penutup tabung hidrogen meledak dan membuatnya terbuka. Radikalisme menyebar dan berkembang dengan mudahnya setelah penyumbat yang selama ini menjadi pengekang pelampiasan aspirasinya hancur.

Satu hal menarik dan positif yang harus dijelaskan disini bahwa meskipun setelah tahun jatuhnya Jenderal Suharto pada tahun 1998 Indonesia saat ini mengalami goncangan dan ancaman keamanan dari gerakan-gerakan kelompok radikal pada saat yang sama Indonesia telah berubah menjadi sebuah negara demokrasi yang sedang berkembang. Pemilihan Presiden langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2004 memberikan arti baru dalam kehidupan berdemokrasi bagi masyarakat Indonesia dan menjadi sebuah pertanda kelangsungan proses demokratisasi di Indonesia sehingga kemungkinan untuk kembali kepada autoritarianisme semakin menjauh. Selain itu keinginan pemerintah Indonesia saat ini untuk tidak meniru praktek penahanan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam gerakan militan dan terorisme tanpa bukti yang jelas untuk waktu yang tidak ditentukan seperti yang terjadi di Malaysia, Singapura maupun Amerika Serikat merupakan sebuah praktek baru dalam menghomarti hak asasi dan praktek hukum di Indonesia. Dan meskipun praktek semacam ini tidak begitu populer dikalangan beberapa kelompok tetapi pada saat yang sama terdapat semacam kesepahaman disetiap orang bahwa memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menyuarakan aspirasinya adalah sebuah harga yang harus dibayar atas nama demokrasi. Dengan praktek-praktek ini Indonesia telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bisa melaksanakan demokrasi dengan baik. Namun begitu kenyataan yang ada di lapangan saat ini juga menjadi bukti kepada dunia bahwa sebuah proses transisi memerlukan bayaran yang sangat mahal.

Dilema dalam "The Great Parivar"

2005-09-07T23:17:00.000-07:00

Bahwa kenaikan kekuatan BJP di Parlemen dari 2 kursi pada tahun 1984 menjadi 162 kursi pada tahun 1999 dengan menitikberatkan kepada mobilisasi strategi Hindutva dianggap sebagai salah satu kelebihan di India pada beberapa tahun terakhir. Kebenaran dari pernyataan ini jarang sekali untuk diteliti, atau bahkan dipahami secara benar. Asumsi yang ada adalah bahwa Hindutva merupakan sebuah daerah basis dukungan untuk BJP yang tidak bisa diganggu gugat, dimana hal ini adalah sesuatu yang masih perlu untuk diteliti. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa fenomena serupa bisa memunculkan arti yang berbeda apabila konteksnya berubah, yang berakhir kepada konsekuensi yang berbeda pula.

Dengan berdasarkan hal ini, dipercaya bahwa setelah kekalahan yang dialami oleh BJP, maka ia akan kembali lagi kepada agenda inti Hindutva untuk mendapatkan kembali pondasi yang hilang. Pihak Parivar telah memulai rencana ini melalui suara-suara keras yang terdapat dalam protes-protes VHP terhadap "penyelewengan" yang terjadi selama enam tahun terakhir. Dalam sikap yang sedikit tertutup, RSS juga telah "menasehati" BJP untuk kembali kepada "ideologi dasar" demi keselamatan dan pertumbuhan partai dimasa depan. Apabila kekuasaan adalah pengikat yang telah menjadikan perbedaan suara didalam NDA dan Parivar bisa dibungkam, maka kemampuan Atal Behari Vajpayee untuk menjaga keseimbangan yang ada telah menjadi kontribusi yang besar terhadap pembungkaman perbedaan ini. Dengan adanya kekalahan, hal ini telah menjadikan pengikat ini lepas dalam suatu keluarga apapun, apakah itu individu ataupun keluarga politik.

Oleh karena itu, mungkin ini adalah satu hal yang bisa dianggap bermanfaat untuk paling tidak mengkontekstualisasikan hubungan antara Hindutva dengan kenaikan BJP kedalam kekuasaan serta kejatuhannya dari pusat kekuasaan.

Dalam politik, seperti halnya didalam berbagai aspek kehidupan yang lain, pengaruh sebuah partai tidak akan membesar dan mengecil hanya dikarenakan oleh kekuatan atau kelemahan yang terdapat didalamnya; hal ini terjadi karena adanya kompetisi dengan partai yang lain yang sama-sama menginginkan tempat yang sama. Oleh karena itu apa "yang lain" lakukan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keuntungan yang diperoleh oleh sebuah pihak. Penurunan yang terjadi didalam kubu Partai Kongres yang dipimpin oleh Rajiv Gandhi setelah kemenangan yang cemerlang pada tahun 1984, telah memberikan keuntungan terhadap semua partai non-Partai Kongres, termasuk didalamnya adalah BJP. Ketika partai-partai non-Partai Kongres mulai bekerja bersama-sama, perbedaan yang berakar dari hubungan BJP dengan RSS muncul kembali. Masalah ini semakin jelas memuncak ketika PM V P Singh menantang Parivar dengan mengumumkan konsesi Mandal tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Rath Yathra tentang masalah Ayodhya yang dilakukan oleh L K Advani – dianggap sebagai Advani Yathra oleh Vajpayee demi menjaga jarak untuk dirinya dari masalah ini – muncul sebagai respon terhadap tantangan ini. Karena V P Singh telah melakukan konspirasi terselubung untuk mendapatkan dukungan politik dari kelompok kasta tertentu, kasta rendah dan kasta terbelakang melalui konsesi Mandal, dimana kasta adalah salah satu cara untuk memobilisasi massa dalam dunia politik India yang tidak akan pernah hilang, maka respons yang diberikan oleh Advani ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari kelompok masyarakan kasta tinggi yang merasa telah ditantang dan dipecundangi oleh V P Singh.

Dalam perkataan lain, konsolidasi dukungan terhadap BJP hanyalah merupakan sebuah reaksi. Tidak ada dukungan yang bersifat spontan terhadapnya. Selain itu, VP Singh terbukti menjadi salah seorang yang beruntung dari sikap BJP ini.

Ketika BJP telah merasakan kedekatannya dengan pusat kekuasaan melalui pemilu, mereka menyadari bahwa isu tentang kuil agung Rama, dan ideologi Brahma dalam Hindutva, terbukti terlalu sempit bila dijadikan sumber dukungan dasar dan oleh karenanya berusaha untuk mengembangkan diri tanpa harus meninggalkannya. Oleh karenanya, diperlukan sebuah usaha kongkrit untuk bisa diterima didalam berbagai kelompok yang berbeda. Pengangkatan Vajpayee sebagai tokoh utama BJP yang mampu melakukan akomodasi politik adalah salah satu cara yang paling efektif dalam mewujudkan hal ini.

Tetapi tantangan langsung seperti yang diberikan oleh V P Singh telah hilang dan Parivar tidak mampu menciptakan tantangan serupa dalam pemilu tahun 2004. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang meragukan apabila pelaksanaan mobilisasi massa terhadap masalah Ayodhya akan mampu mendapatkan kembali kejayaan BJP yang hilang. Dalam dunia politik, kita tidak bisa mengulang kembali peperangan dalam masalah yang sama. Namun begitu, sepertinya BJP akan melakukan hal seperti ini.

Selain itu, ada juga pelajaran yang bisa dipetik bagi para pendukung sekularisme dari perkembangan politik yang ada. Apabila dukungan yang kuat atas Hindutva telah mengalami kemunduran yang tak terelakkan, sekularisme ateistis ala Nehru sepertinya juga telah mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Melalui sejaran India yang sangat panjang, penonjolan identitas keagamaan seseorang dalam tingkat kenegaraan telah terbukti selalu mendapatkan konsekuensi yang penuh bencana dan goyangnya keseimbangan kekuasaan yang ada. Hal ini juga terjadi dimasa pra-modern ketika agama merupakan salah satu fenomena yang sangat menonjol didalam masyarakat dan negara.

Thomas Coryat, pengembara dari Inggris yang datang ke India antara tahun 1612 dan 1617, telah memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas dalam masalah ini. Satu hal yang ditolak oleh raja Mughal Akbar atas perintah yang diberikan oleh ibunya adalah ketika dia memerintahkan Akbar untuk mengikatkan Kitab Injil keleher seekor keledai dan memukulinya diseluruh jalan di Agra sebab orang-orang Portugis telah mengikatkan Qur’an keleher seekor anjing di Ormuz dan memukulinya disepanjang jalan dikota itu. Akbar menjawab, apa yang dilakukan oleh orang-orang Portugis itu adalah hal yang sangat tidak bertanggung jawab. Tapi sebagai seorang raja, dia tidak bisa meniru hal yang serupa didalam kerajaannya karena "penghinaan terhadap sebuah agama adalah penghinaan terhadap Tuhan".

Ini adalah esensi dari India yang ingin dirubah oleh Parivar dengan jalan memberikan dukungan kuat terhadap salah satu agama yang ada sebagai elemen penting dalam negara. Sekularisme ateistik juga tidak mampu menjelaskan kompleksitas dari diskursus keagamaan dengan menganggap bahwa semua bentuk ekspresi keagamaan adalah sama tidak jelasnya seperti halnya rasionalitas pemikiran ala pasca pencerahan. Seseorang tidak perlu menjadi orang yang agamis untuk memahami dan menghargai kekuatan ideologi keagamaan sebagai tantangan terhadap adanya transmutasi komunalis. Para penyair suci pada zaman pertengahan India memahami hal ini, sebagaimana halnya Gandhi memahaminya.

Saat ini, BJP berada dipersimpangan jalan, tidak tahu jalan mana yang harus diambil. Mendapatkan kembali kejayaan yang mereka miliki dengan kembali kepada masa lalu adalah sebuah sikap kurang percaya diri yang sangat jelas. Sudahkah sejarah berulang kembali?

A. Qisa'i

New Delhi - September 2005

The Arc of Advantage in Asia

2005-09-03T23:14:00.000-07:00

Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke India beberapa waktu lalu menandai makna baru hubungan teman lama yang berusaha untuk lebih mendekatkan diri didalam menyongsong persaingan global yang semakin keras. Ekonomi India yang terus membaik dengan pembukaan pasarnya kepada pasar internasional dan kondisi politik yang menunjukkan kestabilan yang semakin bagus serta sumber daya manusia yang membludak merupakan target paling tepat untuk dijadikan rekanan ataupun tempat berinvestasi. Gambaran yang diberikan oleh PM Singh tentang Asia sebagai sebuah ‘Arc of Advantage’ (busur keuntungan) didalam pertemuan bisnis India-Asean yang dilaksanakan bulan Oktober silam di New Delhi seakan penuh dengan pesan tentang potensi dan kesiapan Asia didalam menyambut abad baru yang sepenuhnya akan menjadi milik Asia. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan dan disertai oleh infrastruktur yang semakin membaik, India telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemain besar baru didalam kancah peta politik dan ekonomi di Asia, menandingi raksasa-raksasa Asia lainnya seperti Jepang dan Korea serta terutama untuk menjadi penanding Cina didalalam memanfaatkan pasar Asia yang semakin bagus.

Krisis ekonomi yang menerpa macan-macan Asia telah dapat teratasi dengan disertai persiapan baru didalam menyongsong abad Asia. Indonesia yang merupakan salah satu macan Asia yang paling terpuruk ditimpa bencana krisis dibandingkan dengan macan-macan lainnya berusaha untuk bangkit kembali. Pemerintahan Presiden SBY yang mempunyai legitimasi politik sangat kuat berusaha keras untuk menata kembali tatanan politik dan ekonomi serta infrastruktur lain yang bisa mendukung kebangkitan Indonesia sebagai salah satu macan Asia yang disegani. Pernyataan Presiden SBY didalam pertemuannya dengan PM Manmohan Singh dari India disela-sela KTT India-Asean di Vientiane, Laos, akhir bulan lalu tentang keinginan Indonesia untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan India didalam bidang keamanan, terutama tentang usaha untuk melawan bahaya terorisme internasional yang semakin menakutkan, mempunyai relevansi yang kuat dengan kunjungan Presiden Putin ke India kali ini. Beberapa persetujuan antara kedua pemerintahan untuk bersama-sama melawan terorisme internasional serta dukungan Rusia kepada pencalonan India sebagai salah satu anggota tetap DK PBB yang baru yang mempunyai hak veto merupakan pendorong kuat terciptanya sebuah Asia baru.

Dukungan Rusia kepada pencalonan India sebagai anggota baru DK PBB ini menunjukkan keberadaan India dimata dunia internasional saat ini. India yang sedang menggeliat bisa menjadi sebuah kekuatan penanding terhadap dominasi Cina di Asia. Kemampuan yang dimiliki India untuk mempengaruhi jalannya proses politik di Asia secara umum dan Asia Selatan khususnya memang perlu untuk diuji. Sebagai negara terbesar di Asia Selatan, pengaruh dan dominasi India didalam politik regional Asia Selatan tidak bisa ditandingi oleh negara-negara di Asia Selatan, bahkan Pakistan yang merupakan negara nuklir yang menyimpan beban permusuhan yang teramat dalam kepada India tidak mampu menandingi pengaruh dan dominasi India. Kenyataan ini semakin memperjelas potensi India sebagai kekuatan pembanding yang baru terhadap dominasi Cina di Asia. Sebab, dari segi geografis ataupun populasi, kedua negara ini tidaklah berbeda jauh meskipun dari segi ekonomi, India masih sedikit tertinggal dari Cina. Tetapi dengan kondisi yang sangat kondusif saat ini, maka untuk lima hingga sepuluh tahun kedepan India akan bisa menandingi keunggulan Cina. Dengan begitu, mengutip pernyataan Presiden Putin didalam wawancara dengan koran India, The Hindu, peranan India sebagai kekuatan besar di Asia tidak akan bisa dipungkiri lagi.

Pengakuan Presiden Putin akan potensi sumber daya manusia di India, terutama untuk bidang teknologi informasi, menunjukkan betapa India menyimpan potensi besar sebagai kekuatan dominan baru di Asia ini. Indonesia yang saat ini tengah berusaha bangkit, tentulah tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Hubungan sejarah kebudayaan dan agama serta politik yang telah terjalin dengan kuat antara India dan Indonesia merupakan sebuah langkah awal bagus untuk lebih bisa mempererat kerjasama kedua belah pihak. Kekuatan angkatan laut India yang cukup besar sangat berpotensi untuk membantu Indonesia didalam menangani masalah kelautan dinegara kepulauan terbesar di dunia ini, salah satu poin yang dirujuk oleh Presiden SBY ketika melakukan pertemuan dengan PM Singh. Hanya saja diharapkan bahwa ini semua bukanlah retorika belaka. Penandatanganan kerjasama India-Asean untuk perdamaian, kesejahteraan dan keamanan yang baru saja ditandatangani di Vientiane, Laos akhir Nopember lalu merupakan langkah awal yang cerah bagi negara-negara Asia Tenggara umumnya dan Indonesia khususnya untuk lebih mendekatkan diri dengan raksasa dari Asia Selatan ini.

Langkah awal yang telah diambil oleh Presiden SBY ini merupakan satu langkah positif yang bisa menjadi sebuah pendongkrak bagi kebangkitan Indonesia dikancah dunia politik internasional. Pemerintahan Partai Kongress yang sekarang ini berkuasa di New Delhi mempunyai ambisi yang sangat kuat untuk meneruskan kebijakan luar negeri ‘Melihat ke Timur’ yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Partai Kongress dibawah PM Rao pada tahun 1991 lalu. Kondisi pasar internasional India yang semakin terbuka dan tertata merupakan tempat yang tepat untuk melakukan investasi. Sebaliknya, Indonesia yang saat ini memerlukan bantuan didalam membangun infrastruktur politik dan ekonominya bisa menengok India untuk dijadikan contoh.

Kesempatan yang sangat bagus ini tidak boleh disia-siakan begitu saja apabila Indonesia berkeinginan untuk bangkit dan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lainnya di dunia. Peranan penting Indonesia di Asia Tenggara yang berkurang karena keterpurukan ekonomi dan krisis kepemimpinan yang melandanya sudah saatnya untuk diambil kembali. Dengan mempererat kerjasama dengan India dan memanfaatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada di India, dalam waktu yang tidak lama lagi Indonesia akan bangkit kembali seperti sedia kala. Keyakinan yang ditunjukkan oleh pemerintah Rusia kepada India merupakan sebuah indikator yang sangat bagus tentang potensi India ini. Kapan lagi Indonesia bisa bangkit kalau tidak sekarang?

A. Qisa'i

New Delhi - September 2005

Koalisi Politik: Refleksi Politik Masyarakat Heterogen

2005-07-19T22:32:00.000-07:00

Di dalam sebuah masyarakat yang sedang mengalami transisi dari sebuah masyarakat tradisional kedalam sebuah masyarakat modern akan terjadi berbagai macam benturan, baik sosial, kultural, ekonomi, politik dan juga benturan-benturan kepentingan yang lain diantara berbagai kelompok yang menjadi konstituen masyarakat tersebut. Benturan-benturan ini akan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap tatanan kehidupan didalam masyarakat yang heterogen apabila dibandingkan dengan benturan-benturan kepentingan yang terjadi didalam masyarakat yang lebih homogen. Benturan-benturan kepentingan ini menciptakan suatu proses yang dikenal dengan istilah proses politik dimana setiap kelompok kepentingan yang ada didalam masyarakat tersebut berusaha keras untuk memberikan pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah serta berusaha untuk mempengaruhi tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ada. Lemahnya institusionalisasi politik yang terjadi di dalam masyarakat transisi dalam menghadapi berbagai macam benturan kepentingan yang terjadi akan menimbulkan sebuah krisis stabilitas terhadap tatanan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu cara atau sarana untuk memperlancar keseimbangan proses politik yang terjadi didalam masyarakat transisi ini. Salah satu cara yang sering ditemukan didalam masyarakat transisi untuk mengakomodasikan berbagai macam kepentingan yang saling berbeda ini adalah dengan membentuk berbagai macam partai politik sebagai saluran resmi yang diharapkan akan mampu untuk menjembatani proses komunikasi serta saling memahami diantara berbagai kelompok bersangkutan. Dalam definisi umumnya, partai politik adalah sebuah organisasi yang terartikulasi secara lokal, yang berinteraksi dan berusaha untuk mencari dukungan pemilih kebanyakan, yang memainkan peran langsung dan subsantif didalam rekrutmen politik, serta mempunyai komitmen yang kuat untuk mendapatkan kekuasaan atau menjaga kekuasaan, baik secara sendiri atau dengan jalan berkoalisi. Partai politik mempunyai tugas utama untuk mengagregasikan berbagai macam kepentingan yang terdapat didalam masyarakat untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada pemerintah dan disosialisasikan dalam bentuk berbagai macam kebijakan pemerintah demi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik didalam masyarakat yang modern dan demokratis. Selain itu partai politik juga mempunyai peranan yang sangat besar didalam proses rekrutment politik demi berjalannya proses politik didalam masyarakat.

Indonesia adalah sebuah contoh masyarakat yang sangat heterogen dimana berbagai macam kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda saling berusaha untuk memberikan pengaruhnya yang sebesar-besaranya terhadap proses politik. Masyarakat heterogen bisa ditandai dengan adanya berbagai konstituen masyarakat yang mempunyai bahasa, suku, agama, tradisi serta pemahaman politik yang berbeda. Indonesia yang mempunyai berbagai macam suku, bahasa, agama, tradisi serta kebudayaan yang berbeda-beda merupakan contoh sempurna dari masyarakat heterogen. India adalah contoh yang lebih kompleks dari sebuah masyarakat yang sangat heterogen. Sementara itu, masyarakat homogen mempunyai komposisi konstituen masyarakat yang relatif serupa antara kelompok satu dan lainnya bila dibandingkan dengan masyarakat heterogen. Heterogenitas didalam masyarakat homogen biasanya bisa dilihat dari tingkah laku politik mereka, dan bukan dari bahasa atau tradisi yang dipunyainya. Oleh karena itu didalam masyarakat homogen, benturan-benturan kepentingan yang terjadi lebih dikarenakan oleh kepentingan politik yang bebeda dan bukan perbedaan kepentingan-kepentingan primordial yang biasanya dijumpai didalam masyarakat heterogen.

Partai Politik dan Proses Politik di Indonesia

Didalam sejarahnya, pembentukan partai politik di Indonesia lebih disebabkan oleh usaha kelompok-kelompok tertentu, usaha-usaha yang bersifat promordial, untuk memajukan atau menjaga keeksklusifan status mereka. Syarikat Islam, Budi Utomo, Persatuan Tiong Hoa adalah beberapa partai politik awal yang ada didalam sejarah masyarakat Indonesia yang dibentuk berdasarkan atas kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Apabila Syarikat Islam lebih mengeksklusifkan dirinya kepada kelompok Muslim kelas menengah, Budi Utomo berusaha untuk menjaga tradisi priyayi jawa sementara Persatuan Tiong Hoa memberikan penekanan terhadap kesejahteraan nasib orang-orang keturunan Tiong Hoa. Dalam perkembangannya, ideologi-ideologi politik seperti nasionalisme, komunisme, sosialisme, Islam dan isme-isme yang lain mulai mempengaruhi sepak terjang berbagai macam partai politik di Indonesia, baik selama masa kolonial, masa perang kemerdekaan maupun masa setelah penyerahan kedaulatan negara secara resmi oleh kaum kolonial. Sebagai contoh PNI (Partai Nasional Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menggunakan ideologi nasionalisme dan komunisme sebagai ideologi dasar pergerakan partai mempunyai perbedaan pendekatan terhadap penyelesaian masalah yang ada didalam masyarakat. Sebagai dua kekuatan yang saling bersaing, PNI dan PKI menggunakan segala macam cara untuk mewujudkan cita-cita partai dalam usahanya untuk menguasai pemerintahan. Masyumi, sebuah partai Islam besar yang menjadi mesin politik kelompok Islam di Indonesia, juga mempunyai peranan politik yang tidak kalah besarnya didalam mewarnai peta politik kepartaian di Indonesia. Partai-partai ini, dan juga partai-partai yang lain, saling bersaing dan, dalam kesempatan yang lain, saling bekerjasama untuk menguasai pusat kekuasaan, atau paling tidak memberikan pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Proses ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pada dasarnya, partai politik dibentuk karena keinginan suatu kelompok untuk mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan didalam sebuah masyarakat. Tingkat pluralitas atau heterogenitas yang terjadi didalam masyarakat sangat mempengaruhi pola tingkah laku partai politik. Hal ini bisa dibuktikan dari pengalaman sejarah politik kepartaian Indonesia semenjak masa kolonial sampai sekarang dimana lepas dari kenyataan bahwa pada zaman pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Jenderal Suharto telah terjadi tekanan secara terus-menerus terhadap pluralisme didalam masyarakat sehingga tercipta satu kondisi yang memunculkan sebuah dominasi satu kekuatan politik yang mewarnai corak dan proses politik yang terjadi selama lebih dari tiga dekade, politik kepartaian Indonesia pra dan pasca Suharto memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi.

Dominasi partai politik didalam proses politik di Indonesia bisa dilihat dari jalannya proses pembuatan pemerintah melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung dan demokratis pada tahun 1955. Hasil pemilihan umum ini memberikan kesempatan kepada partai politik yang keluar sebagai pemenang untuk mendirikan pemerintahan demokrasi perwakilan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan rakyat didalam menentukan nasib mereka sebagai sebuah negara bangsa. Akan tetapi tidak adanya satu partaipun yang keluar sebagai kekuatan mayoritas didalam parlemen, mengakibatkan terjadinya koalisi politik demi untuk menciptakan sebuah pemerintahan. PNI, Masyumi dan NU membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan tidak mengikutsertakan PKI yang juga menjadi salah satu dari empat partai pemenang pemilihan umum ini. Koalisi tiga partai besar ini mempunyai tingkat stabilitas yang relatif cukup kuat apabila dilihat dari kekuatan yang mereka miliki didalam parlemen. Tetapi pada kenyataannya pemerintahan koalisi yang dibentuk pasca pemilihan umum 1955 ini tidak mampu bertahan lama karena adanya perbedaan pendekatan ideologis yang terjadi diantara partai pendukung koalisi yang pada akhirnya mengakibatkan jatuhnya pemerintahan koalisi tersebut. Kegagalan partai politik untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memberikan jawaban terhadap tuntutan para pemilih menandai berakhirnya dominasi politik kepartaian di Indonesia dan hal ini telah mengakibatkan timbulnya dominasi oleh kelompok kepentingan tertentu yang pada akhirnya membuat pluralisme kehidupan politik di Indonesia menjadi mati.

Kegagalan berlanjutnya dominasi kekuatan militer Indonesia setelah lebih dari tiga dekade menjalankan kebijakan politik penekanan (repressive politics) dan munculnya kekuatan politik kelas menengah yang dibarengi oleh peningkatan tingkat pendidikan dan pemahaman politik mereka telah memunculkan kembali situasi politik yang sangat plural ditengah krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Usaha untuk menciptakan kembali kehidupan politik yang demokratis melalui politik kepartaian diwujudkan dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti oleh berbagai macam partai politik yang mengusung berbagai macam ideologi politik yang ada. Akan tetapi, harapan untuk memunculkan sebuah kekuatan politik dominan yang mewakili aspirasi mayoritas pemilih gagal tercapai ketika skenario politik tahun 1955 terulang kembali dengan munculnya beberapa partai besar yang menjadi pemenang dengan tanpa ada satu partaipun yang mendapatkan suara mayoritas. Kenyataan ini menunjukkan betapa masyarakat Indonesia sangatlah heterogen dimana tidak terdapat satu kekuatan tunggal yang bisa mendominasi proses politik di Indonesia. Usaha kelompok Muslim untuk mendominasi proses politik ditingkat eksekutif pasca pemilu dengan membentuk sebuah kekuatan koalisi, koalisi Poros Tengah, gagal tercapai karena tidak adanya tujuan jangka panjang dalam pembentukan koalisi tersebut. Tujuan jangka pendek dan pragmatis menjadi penyebab utama kegagalan kekuatan koalisi Poros Tengah ini. Pemilihan umum 2004 yang baru saja selesai dilaksanakan juga memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi dalam pemilihan umum tahun 1955 dan 1999. Tidak ada satu kekuatan politik yang muncul sebagai pemenang mutlak dalam pemilihan umum ini sehingga untuk mampu mendominasi proses politik di Indonesia, partai politik atau kelompok kepentingan yang ada didalam masyarakat Indonesia harus melakukan koalisi sehingga tercipta sebuah kekuatan besar dan dominan yang bisa mempengaruhi proses pengambilan kebijakan didalam pemerintah.

Masa Depan Koalisi Politik

Uraian singkat tentang kehidupan politik kepartaian didalam sejarah politik Indonesia diatas memberikan sebuah indikasi tentang kebenaran kehidupan politik yang heterogen di Indonesia. Tidak adanya satu kekuatanpun yang mampu mendominasi jalannya proses politik yang demokratis di Indonesia tanpa harus melakukan koalisi dengan kelompok atau kekuatan lain menjadi indikasi kecenderungan kehidupan politik koalisi didalam proses politik Indonesia untuk beberapa waktu yang akan datang. Pemerintahan pra dan pasca pemilihan umum tahun 1955 berdiri atas dasar koalisi beberapa kekuatan politik yang mempunyai kecenderungan ideologis berbeda dan dengan didasari oleh kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek semata (power sharing coalition) sehingga tidak tercipta stabilitas pemerintahan yang kuat. Koalisi yang terbentuk adalah koalisi-koalisi figuratif yang hanya mempunyai kecenderungan-kecenderungan politik subyektif sesaat dengan disertai oleh berbagai persetujuan politik yang disembunyikan oleh tiap-tiap elite politik pembentuk koalisi. Koalisi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950an ini terulang kembali ketika politik kepartaian kembali mendominasi proses politik Indonesia pasca Orde Lama dan Orde Baru. Ketidakmampuan pendukung koalisi Poros Tengah untuk menghindari tujuan-tujuan jangka pendek dan pragmatis mengakibatkan jatuhnya kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) setelah kurang dari dua tahun berjalan. Skenario yang sama bisa saja terjadi pasca pemilihan umum 2004, dan pada masa-masa yang akan datang, apabila tidak segera dirumuskan langkah-langkah tepat untuk menciptakan kekuatan koalisi yang solid yang mampu mengakomodasikan berbagai kekuatan yang berbeda yang muncul didalam masyarakat dan tidak hanya sekedar membentuk sebuah kekuatan koalisi figuratif yang berdasarkan atas kebutuhan-kebutuhan pragmatis jangka pendek semata.

Koalisi yang baik bisa tercipta apabila setiap elite politik yang memperjuangkan demokrasi benar-benar memperjuangkan terbangunnya koalisi nasional lintas agama, etnis dan ras agar demokrasi dapat bergulir dengan baik. Koalisi politik yang dibentuk haruslah mengikutkan kekuatan-kekuatan dan kelompok-kelompok yang berbeda dan tidak hanya terbatas kepada konstituen kekuatan atau kelompok terntentu saja. Koalisi politik yang ideal bisa ditandai oleh beberapa indikator: (i) pola koalisi dibangun berdasarkan platform partai yang jelas, rasional, objektif, dan kredibel sehingga terbangun sebuah alat komunikasi utama untuk melakukan komunikasi dengan konstituen atau kontestan yang lain; (ii) dalam koalisi politik, masing-masing partai menggunakan platform sebagai alat komunikasi sehingga kerja sama yang dibangun diantara mereka akan bersifat objektif, memiliki kejelasan pola, transparan dan berorientasi kepada aspek kekaryaan. Dengan begitu konstituen akan mudah memahami tawaran politik yang bersifat riil, terbuka dan strategis dari setiap kandidat yang akan dipilih; (iii) koalisi politik bertujuan untuk ‘menyelamatkan’ aspirasi konstituen serta platform partai agar terwadahi dalam format kebijakan politik pemerintah masa mendatang. Koalisi politik mensubordinasi kepentingan tokoh dibawah kepentingan partai (koalisi); (iv) meski masih ada muatan kepentingan golongan dan partai, perebutan ruang publik (jabatan presiden, gubernur, atau bupati misalnya) tetap berbasis kepada pertimbangan obyektif-rasional sebagai muara dari transparansi program atau komunikasi yang menyertainya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka koalisi partai dapat menjadi momentum awal bagi transformasi kultur politik di Indonesia sehingga pertarungan klasik politik kaum nasionalis vesus kelompok Islam yang terjadi sejak awal sejarah politik kepartain di Indonesia bisa dihindarkan dimana apabila pertarungan ini tidak bisa dihindarkan hanya akan berakibat kontraproduktif bagi perjalanan politik Indonesia kedepan. Strategi awal untuk menghindarkan skenario ini adalah pentingnya perumusan titik temu bersama yang dapat mempertemukan setiap energi kebangsaan yang menginginkan suatu perubahan politik yang substansial. Koalisi politik tersebut dapat dirumuskan bersama sebagai koalisi politik bersih antikorupsi, yang didalamnya berkumpul kekuatan-kekuatan gugus kebangsaan yang masih menginginkan demokrasi terus berjalan tanpa harus dikotori oleh noda demoralisasi pengelolaan negara dan problema korupsi yang tak kunjung usai. Semoga…

*Reproduksi dari Makalah yang disampaikan dalam Seminar sehari PPI India di New Delhi Bulan Oktober 2004 oleh Ahmad Qisa'i

Menuju Perdamaian India dan Pakistan yang Lestari

2005-04-25T23:21:00.000-07:00

Hubungan India dan Pakistan telah mencapai babak baru yang manjanjikan setelah suksesnya kunjungan singkat Presiden Pakistan, Jenderal Musharraf, ke India pertengahan bulan April 2005 ini. Apabila kunjungan pertama Presiden Musharraf ke India pada bulan Juli 2001 lalu berakhir dengan kepahitan dan kekecewaan, maka kunjungan keduanya ke New Delhi kali ini telah membawa warna baru bagi masa depan hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan kali ini telah memberikan sebuah fondasi penting bagi perbaikan hubungan bilateral kedua negara nuklir di Asia Selatan yang saling bermusuhan ini, terutama didalam usaha kedua Pemerintah untuk lebih menggiatkan hubungan dagang dan membuka perbatasan didaerah sengketa Kashmir untuk memudahkan people-to-people contact sebagai langkah awal terciptanya perdamaian yang langgeng di wilayah ini.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh kedua pimpinan negara pada hari Senin, 18 April 2005 lalu menggambarkan dengan jelas langkah-langkah kongkrit yang akan dilaksanakan oleh kedua pihak untuk memperlancar peta jalan perdamaian. Meskipun pada intinya kedua pihak masih mempunyai perbedaan prinsipil didalam menyikapi usulan adanya batas lunak (soft borders) disepanjang Garis Kontrol sebagai kunci penting solusi damai di Kashmir, namun sikap positif yang ditunjukkan didalam pernyataan bersama ini patut untuk dipertimbangkan. Beberapa poin berikut mencoba untuk menggaris bawahi inti dari pernyataan bersama ini.

Pertama, pernyataan bersama ini menekankan ketidakmungkinan usaha pengelakan oleh kedua pihak dari proses perdamaian yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Bahwa dalam hal ini, tidak mungkin lagi ada usaha untuk mengelak dan meneruskan usaha perdamaian yang sudah dicapai saat ini – pemulihan dan peningkatan arus lalu lintas antar perbatasan, people-to-people contact, termasuk didalamnya pertandingan olah raga cricket dan hoki lapangan, serta gencatan senjata disepanjang Garis Kontrol. Pemutusan hubungan udara, darat dan kereta api sepihak yang dilakukan oleh India setelah terjadinya penyerangan gedung parlemennya pada 11 Desember 2001 lalu tidak akan terulang lagi. Singkatnya, apapun yang terjadi, proses perdamaian di India dan Pakistan harus terus dilaksanakan.

Kedua, bahwa terorisme tidak akan diijinkan untuk mengganggu hubungan yang membaik ini. Selama ini kedua negara selalu saling menyalahkan ketika terjadi insiden terorisme. India selalu menyalahkan Pakistan yang dituduh mensponsori gerakan terorisme, sementara Pakistan selalu mengelakkan tuduhan ini. Perstiwa 11 September seakan menjadi titik penting perubahan sikap dunia terhadap terorisme. Dalam kesempatan ini, kedua pimpinan negara menyatakan setuju bahwa terorisme bukanlah masalah internal bagi sebuah negara tetapi merupakan masalah bersama yang harus diperangi dan dikalahkan. Dengan kata lain, India dan Pakistan setuju untuk tidak memberikan hak veto kepada gerakan terorisme terhadap proses perdamaian melalui tindakan-tindakan teror ataupun kekerasan.

Ketiga, bahwa tujuan utama dari pembicaraan tentang masalah Jammu dan Kashmir adalah untuk mencapai ‘penyelesaian akhir’ dan bukan untuk mencapai ‘pilihan-pilihan yang mungkin untuk dicapai demi terciptanya sebuah penyelesaian damai dan bisa dinegosiasikan’ seperti yang telah dikeluarkan didalam pernyataan bersama pimpinan kedua negara ini pada 24 September 2004 lalu di New York.

Pernyataan ‘penyelesaian akhir’ ini bukanlah hal baru didalam kamus perdamaian India dan Pakistan. Dengan pengembalian kata ini didalam konteks hubungan India dan Pakistan saat ini, maka kedua pimpinan negara mengakui pentingnya Kashmir sebagai sebuah permasalahan utama didalam hubungan bilateral mereka. Dan dengan pernyataan ini, maka semangat Perjanjian Shimla tanggal 2 Juli 1972 butir ke-6 dimana kedua Pemerintah setuju ‘untuk membicarakan lebih lanjut tentang cara dan aturan yang bisa menciptakan perdamaian dan normalisasi hubungan yang langgeng, termasuk tetnang penanganan para tahan perang dan masyarakat sipil yang tertangkap, sebuah penyelesaian akhir tentang Jammu dan Kashmir dan pembukaan kembali hubungan diplomatik,’ telah dihidupkan kembali. Untuk itu, kedua Pemerintah setuju untuk mengadakan dialog dengan berbagai kelompok yang ada di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir untuk merumuskan jalan terbaik penyelesaian konflik yang sudah berumur lebih dari setengah abad ini.

Keempat, setelah menekankan adanya penyelesaian akhir masalah Jammu dan Kashmir, pernyataan bersama ini menganjurkan adanya langkah-langkah awal yang perlu diambil oleh kedua negara untuk merealisasikan ide tentang batas lunak. Oleh karena itulah, pernyataan bersama ini menekankan tentang usaha-usaha ‘untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama disepanjang Garis Kontrol,’ seperti peningkatan frekwensi lalu lintas masyarakat dan perdagangan dikedua wilayah yang terpisah ini. Dengan realisasi hubungan ini maka bisa diharapkan bahwa suasana ekonomi diwilayah ini akan bisa berjalan seperti masa sebelum terjadinya partisi tahun 1947.

Rencana pemulihan kembali Dewan Bisnis Gabungan antara India dan Pakistan, pembukaan kembali kantor Konjen di Mumbai dan Karachi, pembukaan kembali hubungan kereta api dari Munabao di Rajasthan ke Khokarapar di Sindh, peningkatan frekwensi layanan bis dari Srinagar ke Muzaffarabad serta keingingan PM Singh untuk menghilangkan penghalang arus perdagangan antara kedua negara merupakan beberapa langkah kongkrit yang telah disetujui oleh kedua negara demi untuk menciptakan perdamaian yang langgeng di wilayah ini.

Terakhir, PM Singh dan Presiden Musharraf tidak hanya setuju untuk melaksanakan mega proyek pipa gas Iran – Pakistan – India dan Turkmenistan – Pakistan – India ditengah pengajuan rasa keberatan AS, tetapi kedua kepala negara juga setuju untuk mengembangkan skup kerjasama energi antara India dan Pakistan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan gas dan minyak di kedua negara yang semakin meningkat, maka sangat perlu bagi kedua negara ini untuk segera memulai pembicaraan yang lebih luas tentang proyek energi ini.

Sebagai penutup, usulan tentang batas lunak disepanjang Garis Kontrol yang muncul didalam pertemuan ini merupakan sebuah kunci penting bagi terciptanya perdamaian yang langgeng antara India dan Pakistan. Dengan adanya kemudahan bagi para penghuni wilayah sengketa Jammu dan Kashmir untuk berinteraksi, maka kemungkinan untuk mendapatkan perdamaian yang langgeng di India dan Pakistan di masa depan bukanlah satu hal yang tidak mungkin. Naya dil (hati baru) yang ditunjukkan oleh Presiden Musharraf, dan reaksi serupa dari PM Singh, untuk memberikan solusi terbaik bagi Kashmir merupakan langkah awal yang sempurna bagi terciptanya Asia Selatan yang damai, maju dan sejahtera.

A. Qisa'i
New Delhi, April 2005

Agenda Baru Neo-Kon di Asia Selatan?

2005-04-20T23:22:00.000-07:00

Ketika Sekretaris Negara AS Condoleeza Rice melakukan lawatan kerja ke India pada bulan Maret lalu, pejabat pemerintah AS mengatakan bahwa misi utama dari kunjungan ini adalah 'untuk membantu India menjadi sebuah kekuatan besar di abad ke-21'. Pernyataan ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang harus dijawab: mengapa satu-satunya negara adidaya di dunia ingin melakukan hal tersebut? Melalui tulisan ini, pertanyaan tersebut akan dijawab.

Selama ini beredar tiga pandangan yang berbeda tetapi serupa tentang India di AS. Kelompok internasionalis moderat seperti Colin Powell, meskipun sadar akan potensi yang dipunyai India, tetapi mereka tidak melihat pentingnya India sebagai pemain utama didalam orde baru global. Kelompok neo-konservatif, meskipun tertarik dengan suksesnya praktek demokrasi di India, tidak begitu melihat peranan penting yang bisa dilakukan India dalam membantu implementasi agendanya untuk menerapkan demokrasi di dunia Muslim Arab. Sebaliknya, kelompok ketiga, realpolitik konservatif, percaya bahwa India adalah sebuah kekuatan besar yang berpotensi untuk menandingi Cina. Disinilah ditemukan titik temu diantara perbedaan pandangan antara tiga kelompok ini: potensi besar India dimasa depan.

Apabila kita memutar kembali waktu kebelakang, kembali kedalam masa pemerintahan Presiden Clinton, maka kita akan menemukan ambisi AS untuk mendominasi peta dunia global pasca perang dingin. AS berusaha untuk mengimplementasikan sebuah agenda liberal internasional melalui intervensi kemanusiaan, pengenalan dan penerapan demokrasi dan kontrol senjata nuklir global. Di Asia Selatan, India khususnya, agenda ini menemui tantangan yang sengit, terutama tentang kontrol senjata nuklir ketika India melakukan uji coba nuklir Pokhran II pada pertengahan musim panas tahun 1998. India berasalan bahwa pengembangan teknologi nuklir adalah hak bagi semua negara merdeka di dunia tanpa terkecuali India. Sebagai akibatnya, India menerima kecaman dan sangsi ekonomi dari berbagai penjuru dunia, termasuk memburuknya hubungan bilateral India - AS.

Ketika George W. Bush mengambil alih tampuk pimpinan, dia menerima warisan intelektual dari pendahulunya bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang taat hukum yang tidak akan berperang antara satu dengan yang lain dan bahwa pada umumnya sejalan dengan keinginan keamanan AS. Oleh karena itulah, tanpa mengingat kembali dosa India tentang senjata nuklir, AS berusaha untuk merangkul India sebagai rekan strategis di Asia Selatan. Presiden Bush dan pengikutnya mempunyai keyakinan bahwa India akan mampu menjadi penanding Cina di Asia dan bahwa adalah hal penting bagi AS untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang mempunyai potensi untuk menjadi kekuatan besar di dunia seperti Rusia, Cina dan India. Selain itu, India sebagai negara demokrasi terbesar didunia menjadi sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan didalam usaha kelompok neo-konservatif untuk menerapkan agenda demokrasi di dunia.

Dominasi kelompok neo-konservatif dan realpolitik konservatif didalam administrasi kedua Presiden Bush semakin memperjelas ambisi AS untuk menata ulang peta politik global. Demokrasi telah menjadi kata kunci dalam agenda penting AS ini. India, negara demokrasi terbesar didunia, menjadi bagian penting yang tidak bisa begitu saja dipisahkan dari agenda ini. Potensi India untuk menjadi pemain utama dunia di abad ini telah banyak ditunjukkan. Beberapa diantaranya adalah kemampuan diplomasinya untuk segera melepaskan diri dari sangsi berat pasca Pokhran II, kemampuan untuk menahan diri dalam konflik Kargil denga Pakistan pada tahun 1999 lalu dan belum lama ini, yang membuat takjub orang-orang di Washington, adalah usaha India didalam usahanya untuk menanggulangi bencana tsunami Asia pada Desember 2004 lalu. India, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Luar Negerinya Shyam Saran, menjadi satu-satunya anggota kelompok inti (core group) yang mampu menunjukkan usaha-usaha penanggulangan bencana tsunami yang telah dilakukan kepada anggota lainnya, dan bukan hanya menunjukkan usaha-usaha yang akan dilakukan. Satu tindakan sigap yang penting untuk diperhatikan bila mengingat posisi India sebagai salah satu korban tsunami Asia.

Sebagai penutup, meskipun saat ini India, dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, telah mulai mampu menunjukkan peranan pentin di Asia Selatan dan Tenggara, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi untuk merealisasikan ambisi India untuk menjadi pemain penting didalam abad baru ini. Sebagai contoh, restu dari Washington atas pencalonan India sebagai anggota DK PBB baru dan transfer teknologi nuklir sipil dan angkasa AS ke India akan menjadi sebuah titik tolak penting realisasi agenda AS untuk menata ulang tatanan peta politik global. Aliansi strategis India – AS, bisa menjadi sebuah kekuatan baru untuk mengontrol dominasi Cina di Asia. Usaha AS untuk merangkul India sebagai kekuatan strategis di Asia ini seakan menjadi bukti atas pernyataan dari pujangga Inggris, T.S. Eliot, bahwa diantara ide dan realitas terdapat bayang-bayang. Artinya, diantara ide tentang Asia yang makmur, demokratis dan damai, dan realitas kepedulian Amerika Serikat, terdapat bayang-bayang Beijing.

A. Qisa'i

New Delhi, April 2005

Gus Dur – isme, Sukarno – isme dan Gandhi – isme: Fenomena Ketokohan didalam Partai Politik

2005-04-20T22:55:00.000-07:00

Muktamar II PKB di Semarang dan Kongres II PDI-P di Bali beberapa waktu lalu telah menimbulkan berbagai macam kritikan dan reaksi dari berbagai kalangan. Kebanyakan dari reaksi ini menunjukkan sikap pesimis terhadap masa depan PKB maupun PDI-P didalam kancah peta perpolitikan nasional yang semakin berkembang.

Terpilihnya Muhaimin Iskandar, keponakan Gus Dur (GD), sebagai ketua dewan tanfidziyah PKB periode 2005 – 2010 dan pengukuhan kembali GD sebagai Ketua Dewan Syuro PKB periode yang sama melalui muktamar ini menunjukkan semakin kuatnya cengkeraman klan GD didalam partai yang berbasis utama kaum Nahdliyin. Dengan dua posisi kunci berada ditangan keluarga GD maka seolah PKB menjadi sebuah partai keluarga yang bisa diatur dan dijalankan menurut keinginan sang pemimpin (Laode Ida, Media Indonesia, 19 April 2005). Kongres II PDI-P di Bali juga mengukuhkan kembali Megawati Sukarnoputri sebagai ketua umum partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini. Keadaan seperti ini mempunyai dua kemungkinan implikasi terhadap masa depan partai.

Kemungkinan pertama, partai akan mengalami pengerdilan masa pendukung setelah terjadinya perpecahan ditingkat elite partai dan gagal didalam perkembangannya sebagai partai nasional. Elite partai yang merasa terpinggirkan akan mengambil jarak dengan kelompok yang menguasai partai dan, dalam skenarion yang paling buruk, membawa pengikutnya untuk membelot dan bergabung dengan partai lain yang lebih bias mengakomodasikan kepentingannya.

Kemungkinan kedua, partai, meskipun akan dianggap sebagai partai keluarga, akan tetap berkembang dan berhasil didalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat karena karisma yang dimiliki oleh pimpinan partai serta kerja keras yang dilakukan oleh para pekerja partai. Sejarah perkembangan Partai Kongres di India bisa dijadikan contoh bagi masa depan PKB ataupun PDI-P.

Dalam sejarah perkembangannya, Partai Kongres di India telah menjadi pusat penyaluran aspirasi berbagai macam kelompok dan golongan yang mempunyai ideologi politik yang berbeda-beda. Partai Kongres merupakan aam aadmi ki party (partai rakyat kecil) yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat banyak. Dibawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru, Partai Kongres berhasil menguasai dan mendominasi peta perpolitikan nasional India dari awal kemerdekaannya sampai dengan pertengahan tahun 1960 an ketika Nehru meninggal.

Pergantian pimpinan Partai Kongres dari tangan keluarga Gandhi – Nehru menjadikan tersingkirnya Partai Kongres dari pusat kekuasaan di New Delhi. Selain itu berbagai macam fraksi yang berada didalam Partai Kongres pecah menjadi partai-partai yang berbeda-beda. Munculnya Indira Gandhi sebagai pemimpin Partai Kongres (I) berhasil mengangkat kembali paor partai dan mengantarkannya kembali ke pusat kekuasaan di New Delhi. Dengan berbekal legasi karisma keluarga Nehru – Gandhi, ia berhasil meyakinkan para pemilih bahwa Partai Kongres (I) adalah satu-satunya partai yang bisa menjadi penyambung aspirasi rakyat banyak. Dengan slogan gharibi hatao (hilangkan kemiskinan) Partai Kongres (I) dibawah kepemimpinan Indira Gandhi berkuasa kembali di New Delhi pada awal 1970 an sampai dengan terjadinya peristiwa Darurat Nasional pada 1975 – 77 yang membawa kejatuhan Indira Gandhi dari kursi PM. Arogansi Indira Gandhi didalam Partai Kongres mengantarkan partai yang dipimpinnya keluar lingkaran kekuasaan.

***

Kembalinya Partai Kongres (I), sekarang dikenal dengan nama Partai Kongres saja, ke pusat pemerintahan di New Delhi pada pemilu 2004 lalu juga dikarenakan munculnya kembali nama Gandhi didalam struktur kepemimpinan partai. Sonia Gandhi, menantu Indira Gandhi asal Italia, akhirnya bersedia menerima tanggung jawab sebagai ketua partai, lama setelah kematian suaminya, Rajiv Gandhi, yang terbunuh oleh ledakan bom teroris ketika melakukan kunjungan kerja sebagai PM India ke Tamil Nadu pada tahun 1991. Nama Gandhi telah berhasil mengangkat kembali pamor partai setelah sekian lama mengalami ketidakpastian kepemimpinan dan berada diluar lingkaran kekuasaan di Pusat.

PDI-P adalah sebuah partai besar di Indonesia yang mengalami dilemma yang serupa dengan Partai Kongres di India dan PKB di Indonesia yang terjebak didalam, memakai istilah Laode Ida, ‘Gus Durisme’. PDI-P selalu berada dibawah bayang-bayang pengaruh karisma Sukarno, sebuah tameng yang dipakai oleh Megawati Sukarnoputri. Terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI-P didalam kongres II partai di Bali beberapa waktu lalu menjadi bukti kuat atas dilema ini. Seperti halnya didalam muktamar PKB II di Semarang dimana kelompok pembaharu, atau ‘santri bandel’ (meminjam kembali istilah yang dipakai oleh Laode Ida) didalam tubuh partai tersingkirkan, kelompok pembaharu didalam PDI-P juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda.

***

Pengaruh Gandhi didalam Partai Kongres di India, keluarga GD didalam PKB dan Sukarno didalam PDI-P merupakan sebuah indikasi kuat tentang pengaruh karisma seorang tokoh didaam satu kelompok atau partai.

Didalam perjalanannya, pengaruh karisma seorang tokohyang telah mendarah daging ini mengalami keberhasilan dan kegagalan. Sebagaimana disebutkan bagian awal tulisan ini bahwa terjadinya rasa kepemilikan terhadap sebuah partai oleh satu kelompok atau keluarga, kemungkinan terburuk bagi partai tersebut adalah gagal didalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat dan tersingkir dari pusat kekuasaan. Keadaan ini telah dialami oleh Partai Kongres di India dibawah Indira Gandhi pasca peristiwa Darurat Nasional. PKB dan PDI-P juga mengalami hal yang serupa ketika didalam pemilihan eksekutif tahun 2004 lalu gagal mengantarkan calonnya untuk memenangkan pemilihan.

Keberhasilan Sonia Gandhi untuk mengangkat kembali pamor dan status Partai Kongres sebagai aam aadmi ki party dan mengantarkannya kembali kepusat kekuasaan di New Delhi melalui pemilu 2004 lalu, selain karena karisma nama Gandhi yang melekat didalam dirinya, juga karena kemampuan para pekerja partai didalam melaksanakan fungsinya. Prinsip-prinsip dasar dan tujuan utama partai tidak pernah ditinggalkan sehingga menjadi modal pendukung keberhasilan Sonia Gandhi didalam usahanya untuk menyelamatkan Partai Kongres dari keterpurukan. Akankah hal serupa akan dialami oleh PKB dan PDI-P? Ataukah mereka hanya akan terjebak didalam Gus Durisme dan Sukaroisme sehingga terlempar dari peta politik nasional?

A. Qisa'i

New Delhi, April 2005

Perlu Dua Orang untuk Ber - Tango: Refleksi Politik Koalisi

2005-04-18T23:05:00.000-07:00

Adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa tipe demokrasi parlementer Westminster yang diadopsi oleh para penyusun Konstitusi India akan berfungsi sangat efektif apabila sebuah sistem kepartaian dua partai dapat tercipta. Terwujudnya sistem kepartaian seperti ini merupakan fenomena yang sangat diharapkan ketika keputusan penagadopsian sistem demokrasi parlementer ini diambil. Akan tetapi selama sejarah India merdeka berjalan, tidak nampak satupun gejala munculnya sebuah parlemen dua kutub dimana dua buah partai politik menunjukkan dominasinya.

Dari tahun 1952 sampai 1989, dengan pengecualian pemilu setelah masa Darurat pada tahun 1977, partai paling dominan didalam dunia perpolitikan India adalah Partai Kongres; partai oposisi berjumlah sangat kecil dan terpecah-pecah. Setelah tahun 1989, dengan adanya politik sumber suara [votebank politics] dominasi Partai Kongres mulai menurun. Partai-partai yang mempunyai kecenderungan ideologis Kiri atau Kanan dan mereka yang mengandalkan loyalitas kasta, agama dan bahasa mendapatkan keuntungan atas kemunduran yang terjadi. Sebagai contoh, dengan menunggang sentimen penghancuran Masjid Babar, Bharatiya Janata Party [BJP] bisa muncul menjadi salah satu pemain politik utama. Partai-partai lain yang beraliran Kiri secara berhasil menjadikan negara bagian Benggala Barat, Tripura dan Kerala sebagai daerah basis dukungan mereka yang tetap.

Dengan munculnya fenomena baru ini, struktur dasar kekuatan didalam Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Terjadinya koalisi-koalisi partai menyebabkan adanya perpecahan bentuk dasar Parlemen yang menjadi unsure dasar pemerintahan baru. Dalam periode ini kita bisa menjumpai beberapa pemerintahan koalisi yang berumur pendek seperti pemerintahannya V.P Singh, Chandrashekhar, Deve Gowda dan I.K Gujral. Meskipun terdapat instabilitas politik didalam pemerintahan Narasimha Rao dan Vajpayee, kedua pemerintahan ini mampu menyelesaikan masa pemerintahan mereka di Pusat. Ini semua tidak lepas dari kemampuan kedua pimpinan pemerintahan koalisi ini dalam melakukan penyeimbangan kekuatan anggota koalisi. Namun begitu, masa pemerintahan koalisi ini tidak memberikan sebuah stabilitas yang kuat, sebuah syarat untuk mendapatkan sebuah pemerintahan yang baik.

Pertanyaan besar kemudian muncul: Dimanakah Putusan Pemilih tahun 2004 membawa kehidupan politik India? Dua partai besar di India saat ini, Partai Kongres dan BJP, hanya mampu mendapatkan 283 kursi didalam Parlemen, sementara sisa kursi sebanyak 259 terbagi kedalam berebagai kekuatan politik yang terpecah. Jelaslah bahwa sebuah sistem kepartaian dua partai tidak mungkin tercipta pada saat sekarang ini. Namun begitu, ini semua tidak menjamin bahwa konfigurasi yang ada sekarang ini akan menjadi dasar dari bentuk sistem kepartain yang akan terajdi dimasa yang akan datang.

Realita baru

Setelah memperoleh kemenangan dalam pemilu 2004, Partai Kongres sepertinya sedang merasakan dorongan untuk bangkit kembali. Faktor-faktor disengaja maupun yang tidak sangat mempengaruhi keadaan ini. Didaerah akar rumput [grassroots], Partai Kongres telah dibangunkan oleh kampanya tiada henti yang dilakukan oleh pimpinan partai, Sonia Gandhi. Anak-anak Sonia Gandhi yang mulai memasuki dunia politik juga menjadi sebuah sumber inspirasi bagi kebangkitan kekuatan moral dikalangan anggota partai.

Penolakan Sonia Gandhi atas jabatan politik tertinggi diikuti oleh penunjukan penggantinya didalam diri Dr. Manmohan Singh yang mempunyai integritas yang tidak tertandingi dan kemampuan yang luar biasa sebagai Perdana Menteri telah menciptakan sebuah suasana yang mendukung untuk menghidupkan kembali kejayaan the grand old party. Apabila pemerintahan Manmohan Singh mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan bagus, maka Partai Kongres akan mampu menemukan kembali dukungannya yang hilang.

Bagaimana dengan BJP? Kekuatan utama partai ini terletak didalam dedikasi yang tinggi dalam diri para kader partai yang berasal dari RSS. Akan tetapi, kelemahan utama dari partai ini adalah “ideology intinya” yang bertentangan dengan paham pluralis, etos utama dalam masyarakat India. Pemilu 2004 menjadi bukti yang jelas atas pertentangan ini. Sementara dukungan yang diterima BJP berkurang sebanyak 44 kursi, partai-partai koalisinya yang tergabung didalam NDA seperti TDP, AIADMK, Trinamool, JD[U] dan Shiv Sena, kehilangan kurang lebih 80 kursi. Para pemilih telah memberikan putusan yang telak terhadap politik perpecahan yang terdapat didalam ideologi dasar BJP, Hindutva. Apakah ada keterangan lain yang lebih jelas untuk menjelaskan kekalahan calon-calon BJP di Ayodhya, Prayag, Kashi dan Mathura, yang notabene adalah basis kekuatan BJP?

BJP perlu melakukan penyatuan kembali, melakukan analisa terhadap sumber kekalahan yang ada dan kemudian mengembangkan sebuah strategi baru untuk memenangkan kembali para pemilih. Sebab apabila BJP galal untuk melakukan transisi sikap yang diperlukan yang sesuai dengan etos pluralis masyarakat India, maka BJP berada dalam posisi yang berbahaya bagi kelangsungan partai sebagai kekuatan politik utama di India. Alternatif lain sebagai tandingan Partai Kongres untuk menciptakan sebuah sistem kepartain dua partai adalah aliansi dari partai-partai aliran Kiri, dan partai-partai yang saat ini mendukung Partai Kongres, atau menjadi bagian dari aliansi Partai Kongres seperti CPI, CPI[M], SP dan RJD. Namun skenario seperti ini hanyalah bersifat futuristik.

Politik koalisi di Indonesia

Indonesia menganut sebuah sistem kepresidenan yang sangat berbeda dengan sistem parlementer seperti India. Namun begitu, peran seorang eksekutif tetaplah sangat penting demi berjalannya kehidupan politik yang mampu menciptakan pemerintahan yang stabil. Berbagai macam sistem kepartaian yang dianut Indonesia sejak berdirinya Republik ini juga memunculkan sebuah pertanyaan, sistem kepartaian yang bagaimanakah yang cocok bagi Indonesia sehingga tercipta stabilitas dan legitimasi politik?

Sistem multi partai yang dianut Indonesia hingga terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 terbukti tidak mampu melahirkan sebuah pemerintahan yang stabil dimana terdapat kabinet-kabinet yang berbeda yang jatuh bangun dan kehidupan ekonomi yang terbengkalai. Hadirnya pemerintahan dictator dalam bentuk Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Sukarno juga tidak memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kehidupan politik dan ekonomi negara. Presiden Suharto yang mewarisi kebobrokan ekonomi dan ketidakstabilan politik berusaha membangun kembali tatanan pemerintahan dan sistem kepartaian dengan meneruskan ide pembatasanjumlah partai oleh Presiden Sukarno. Ketika pada masa Demokrasi Terpimpin jumlah partai adalah 10, maka pada masa lebih dari tiga dekade Presiden Suharto berkuasa, hanya terdapat dua partai politik dan satu golongan karya. Terbukti, dengan adanya pembatasan jumlah partai, kehidupan politik Indonesia relatif “stabil” dan pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan yang tidak bisa dipungkiri.

Jatuhnya Presiden Suharto dari kursi kekuasaa pada tahun 1998 karena ketidakmampuannya menjaga sumber legitimasi rezimnya, pembangunan, telah menciptakan suasana yang sangat berbeda. Wakil Presiden Habibie secara otomatis memegang tanggung jawab untuk meneruskan jabatan sebagai kepala eksekutif. Pernyataan lisannya sebagai seorang Presiden yang memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk membentuk partai politik telah menciptakan suasana euphoria dimana lebih dari 100 partai politik berdiri. Sistem multi partai tidak bisa dielakkan lagi untuk dianut oleh Indonesia. Pemilu 1999 terbukti dilaksanakan dengan 48 partai politik sebagai peserta pemilu. Pemilu 2004 yang baru saja berlalu juga mempunyai 24 kontestan yang ikut andil didalam perebutan kursi legislative. Sementara kursi kepresidenan masih akan diperebutkan pada bulan Juli dan September mendatang.

Politik aliran

Hasil pemilu 1955 menunjukkan adanya beberapa aliran y ang ada dalam dunia politik Indonesia. PNI, Masyumi, NU dan PKI sebagai empat partai besar pemenang pemilu demokratis pertama ini mewakili tiga macam aliran politik yang berbeda: Nasional-Sekuler [PNI], Religius-Nasional [Masyumi dan NU] dan komunisme [PKI]. Dengan dilarangnya paham komunisme di Indonesia setelah adanya pemberontakan yang gagal dari gerakan G/30S/PKI maka otomatis tinggal tersisa dua aliran didalam dunia politik Indonesia: Nasional-Sekuler dan Religius-Nasional.

Pemaksaan asas tunggal Pancasila selama tiga decade rezim Suharto terbukti tidak mampu meluruhkan kenyataan politik aliran ini. Pemilu tahun 1999 dan 2004 merupakan bukti kongkrit dari tetap hidupnya politik aliran dalam dunia politik Indonesia. Dari 48 dan 24 peserta pemilu 1999 dan 2004, kesemuanya mewakili salah satu dari dua macam aliran politik yang tersisa ini. Lima partai besar pemenang pemilu 1999 – PDI-P, Golkar, PKB, PPP dan PAN – dan tujuh partai besar pemenang pemilu 2004 – Golkar, PDI-P, PPP, PKB, PD, PAN dan PKS – menjadi bukti yang jelas tetap hidupnya politik aliran. PDI-P, Golkar dan Partai Demokrat [PD] bisa digolongkan kedalam kelompok aliran Nasional-Sekuler, sementara PPP, PKB, PAN dan PKS, karena oleh kedekatan ikatan emosional pemilih mereka, bisa digolongkan kedalam aliran Religius-Nasional.

Kesimpulan

Apabila di India selama enam tahun terakhir terdapat dua golongan partai politik, National Democratic Alliance [NDA] yang dipimpin oleh BJP dan golongan partai sekuler yang dipimpin oleh Partai Kongres [United Progressive Alliance], maka di Indonesia belum ada aliansi politik kuat semacam ini kecuali adanya Poros Tengah yang dimotori oleh Amien Rais dalam pemilihan Presiden tahun 1999 yang lalu meskipun dasar untuk menciptakan kelompok semacam ini sudah ada. Pada pemilu 1955, Masyumi yang notabene adalah gabungan dari partai-partai dan ormas-ormas Islam, gagal menjaga keutuhannya ketika beberapa anggota intinya seperti NU, Muhammadiyah, PSII menyatakan keluar dan berdiri sendiri sebagai partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan.

Adanya aliansi dari partai-partai politik dalam pemilu 2004, akan lebih memudahkan bagi para pemilih untuk menentukan pilihan calon presidennya. Konvensi nasional yang diadakan oleh partai Golkar beberapa waktu yang lalu untuk menentukan calon presidennya bisa dijadikan contoh kepada partai-partai yang mempunyai ideology yang sejalan untuk berkoalisi dan membentuk sebuah aliansi politik. Apabila di India NDA beranggotakan partai-partai yang mempunyai kecenderungan politik yang sejalan dengan BJP, maka di Indonesia, partai-partai seperti PDI-P, Golkar dan Partai Demokrat bisa bergabung untuk membentuk sebuah Aliansi Demokrasi Nasional ala NDA-nya India dan partai-partai lain seperti PPP, PKB, PAN dan PKS bisa membentuk sebuah Aliansi Kesatuan Progresif seperti UPA-nya Partai Kongres. Sementara itu, partai-partai kecil lainnya yang mempunyai kecenderungan ideologis serupa bisa bergabung dengan salah satu dari aliansi yang ada. Dengan ini akan tercipta dua kelompok aliansi politik yang bisa menjadi langkah awal terciptanya sebuah sistem kepartaian dua partai di Indonesia dimasa depan tanpa disertasi oleh paksaan.

Politik koalisi yang ada di India saat ini akan menciptakan pemerintahan-pemerintahan yang tidak stabil dimana hanya dengan kemampuan pemimpin koalisi yang tangguhlah keutuhan koalisi ini akan terjaga. Di Indonesia, apabila tidak dimulai dari sekarang, maka dunia politik Indonesia juga akan terperangkap didalam politik koalisi yang terbukti sulit untuk memberikan kontribusi yang menggembirakan terhadap pemerintahan yang stabil dan legitimate dan kemajuan pembangunan ekonomi negara. Jatuh bangunnya kabinet setelah pemilu 1955, jatuhnya Presiden Gus Dur setelah kurang dari dua tahun berkuasa dan tidak mampunya pemerintahan Presiden Megawati untuk berkonsentrasi dalam mewujudkan janji politiknya bisa dijadikan cermin bagi para elit politik negeri ini untuk lebih bersikap dewasa dan bisa menghilangkan, atau paling tidak mengurangi, ego politiknya sehingga apa yang diinginkan oleh para pendiri republik ini dan impian para pemilih untuk menikmati kehidupan yang bagus bisa terwujud.

Ahmad Qisa'i
New Delhi, April 2005

Islam Moderat dan Ancaman Terorisme

2005-04-15T23:09:00.000-07:00

PIDATO Presiden SBY dalam pertemuan dua hari pemimpin-pemimpin agama 14 negara Asia-Pasifik di Yogyakarta minggu ini menekankan pentingnya kerja sama semua pemeluk agama beserta para pemimpin dunia untuk melawan bahaya terorisme. Dikatakannya lebih lanjut bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan yang sangat keji yang harus dihadapi oleh dunia global saat ini dan telah menjadi musuh bagi semua agama di dunia tanpa kecuali. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Menlu Australia Alexander Downer, yang di dalam pertemuan ini pemerintah Australia juga menjadi pemrakarsa.

Sebagai seorang kepala negara dengan penduduk beragama Islam paling besar di dunia, ungkapan Presiden SBY ini mempunyai implikasi yang cukup besar terhadap opini dunia tentang Islam yang saat ini cenderung dikaitkan dengan masalah terorisme. Serangan terhadap gedung WTC dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001 yang dimotori oleh Al-Qaeda di bawah Osama bin Laden, seorang veteran Mujahiddin Afghanistan merupakan sebuah titik penting terjadinya pemahaman negatif terhadap Islam. Penyerangan terhadap kedutaan besar Amerika di Jeddah, Arab Saudi, minggu ini oleh Al-Qaeda juga mempunyai implikasi yang buruk bagi dunia Islam. Indonesia yang notabene mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam, sebenarnya juga tidak luput dari serangan terorisme kelompok fundamentalis ketika tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah memorak-porandakan ketenteraman Pulau Dewata yang terkenal dengan ketenangan dan kedamaiannya di mana lebih dari 200 orang menjadi korban, 88 di antaranya adalah warga negara Australia. Peledakan-peledakan bom yang kemudian terjadi di Jakarta dan beberapa pelosok Indonesia merupakan bukti yang cukup jelas akan adanya ancaman bahaya terorisme bagi Indonesia.

Serangan-serangan para teroris yang mengatasnamakan agama ini telah membajak arti sesungguhnya dari agama, dalam hal ini Islam, sebagai sebuah jalan hidup bagi manusia di dunia. Kerugian yang dilakukan oleh sekelompok kecil golongan fundamentalis ini memberikan dampak yang sangat besar di mana semua pemeluk Islam diidentikkan dengan teroris. Pendeportasian musisi Inggris Yusuf Islam (bernama asli Cat Stevens sebelum memeluk Islam) dari Amerika beberapa waktu lalu menjadi sebuah bukti yang mencolok akan penyamarataan pemahaman terhadap penganut agama Islam. Umat Islam di Indonesia juga tidak luput dari penilaian negatif global ini meskipun pada kenyataannya mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah pemeluk Islam moderat yang meletakkan agama sebagai sebuah jalan hidup yang mempunyai nilai tenggang rasa dan toleransi yang tinggi terhadap kelompok atau penganut agama lain demi terciptanya sebuah masyarakat yang harmonis di tengah perbedaan yang terdapat di dalamnya.

***

Sebagai organisasi Islam kemasyarakatan terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah, peranan kedua organisasi ini di dalam menciptakan suasana toleran dan pemahaman terhadap Islam yang sebenarnya sangatlah besar. Tradisi toleransi yang telah lama dipraktikkan menjadi satu hal yang sangat penting bagi berhasilnya usaha untuk merangkul penganut dan pimpinan umat agama lain di dunia dan di Indonesia khususnya untuk bekerja bersama-sama melawan bahaya terorisme.

Meskipun terjadi sedikit perbedaan pendekatan pemahaman terhadap Islam di antara kedua organisasi ini, hal ini tidak akan menjadi sebuah ganjalan berarti untuk melakukan kerja sama yang berhasil. NU, yang dikenal dengan sebutan kelompok Islam tradisional, mempunyai pendekatan yang sufistik dan lebih fleksibel terhadap Islam. Sementara Muhammadiyah, disebut sebagai kelompok Islam modern, berusaha untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam yang dianggap telah terkotori oleh praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan Alquran dan Hadits Nabi.

Perbedaan pendekatan kedua kelompok ini tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi representasi Islam di Indonesia sebagai agama damai yang penuh dengan rasa toleransi. Dengan pendekatan sufistik dan fleksibelnya, NU berusaha untuk merangkul sebanyak mungkin pengikut Islam dari semua golongan. Sementara Muhammadiyah yang lebih ‘puritan’ berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap inti-inti Islam yang toleran dan humanis. Pendekatan yang saling mengisi ini akan lebih bisa berhasil mengenai sasaran apabila kedua organisasi ini bisa lebih erat melakukan kerja sama di dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang agamais.

Pergantian pimpinan di kedua organisasi yang sedang terjadi saat ini merupakan sebuah titik penting penyatuan visi dan misi ke depan umat Islam Indonesia khususnya dan juga bangsa Indonesia umumnya di mana saat ini dukungan semua lapisan masyarakat sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia untuk bisa bangkit kembali.

***

Pemerintahan Presiden SBY yang telah mencanangkan keamanan negara sebagai salah satu prioritas penting bagi terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi Indonesia mempunyai harapan yang sangat besar kepada kelompok Islam moderat untuk lebih bisa merepresentasikan Islam, di Indonesia khususnya, yang sebenarnya. Kepentingan nasional dan internasional menjadi sebuah beban yang harus dipikul bersama. Australia, tetangga dekat Indonesia yang juga telah mengalami pengalaman pahit dengan kelompok fundamentalis, mempunyai harapan yang sangat besar terhadap pertumbuhan pengaruh Islam moderat terhadap praktik dan pelaksanaan Islam di Indonesia sebagai sebuah penanding bagi gerakan fundamentalis. Peran serta masyarakat Indonesia secara umum dan organisasi-organisasi keislaman di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah pada khususnya sangat penting bagi terciptanya keamanan dan ketenteraman di Indonesia khususnya dan dunia internasional umumnya.

Persetujuan kerja sama keamanan untuk memerangi terorisme internasional antara pemerintah Indonesia dan negara nuklir Asia, India, yang telah ditandatangani beberapa minggu lalu di Laos merupakan sebuah langkah penting yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional untuk memerangi terorisme. ***

Ahmad Qisa'i

PS. Tulisan ini dimuat di harian Media Indonesia pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2004

F-16 dan Stabilitas Politik Asia Selatan

2005-04-07T08:51:00.000-07:00

Pujangga Inggris, T.S. Eliot, pernah berkata bahwa diantara ide dan kenyataan terdapat sebuah bayangan. Dalam hal ini, kunjungan Sekretaris Negara AS Condoleeza Rice ke India dan Pakistan pada pertengahan Maret 2005 lalu telah menimbulkan sebuah polemik baru yang bisa mempengaruhi stabilitas politik di Asia Selatan.

Kunjungan yang menurut pejabat pemerintah Amerika, seperti yang dikutip didalam majalah mingguan The Economist edisi 2 April 2005, dianggap sebagai bagian dari sebuah visi strategis baru hubungan bilateral India – AS “untuk membantu India menjadi sebuah kekuatan besar dunia dalam abad ke-21” telah menimbulkan rasa kecewa yang besar di India. Kekecewaan ini timbul setelah Amerika merealisasikan perjanjian penjualan pesawat tempur canggih Amerika jenis F-16 ke Pakistan yang telah ditangguhkan selama 15 tahun sebagai imbalan atas kerjasama yang diberikan oleh negara tersebut dalam usaha Amerika untuk menghancurkan rezim Taliban di Afghanistan dan penghentian usaha pengembangan sebuah jaringan persenjataan nuklir yang berpusat di Pakistan. PM India, Dr. Manmohan Singh, menyatakan kekecewaan yang sangat dalam kepada Presiden Bush atas keputusan penjualan pesawat tempur canggih F-16 ini karena dikhawatirkan hal ini bisa merusak usaha perdamaian yang selama ini telah dengan susah payah dibangun oleh India dan Pakistan.

Sebagai usaha untuk ‘mengobati’ kekecewaan India terhadap penjualan pesawat tempur F-16 ke Pakistan, dan usaha untuk menjalin hubungan baik dengan India, Amerika mempersilahkan India untuk membeli pesawat tempur jenis yang sama, F-16, atau yang lebih canggih jenis F-18. Selain itu, Amerika menjanjikan transfer teknologi pembuatan pesawat jenis F-18 ini ke India. Sebagai tambahan, transfer teknologi komando dan kontrol dan sistem peringatan awal dan misil pertahanan juga dijanjikan kepada India.

Senjata Nuklir dan Konflik Kashmir

Pada musim panas tahun 1998, dunia internasional menjadi saksi ketika India dan Pakistan dengan sukses melakukan percobaan senjata nuklir yang mereka miliki. Kesuksesan percobaan ini menghasilkan kecaman dan kekhawatiran akan terjadinya perlombaan persenjataan di Asia Selatan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Amerika Serikat segera menyatakan keberatannya terhadap kedua negara di Asia Selatan ini untuk memiliki senjata nuklir. Uni Eropa, Jepang dan negara-negara donor lainnya dengan serta merta membekukan aliran bantuan dana pembangunan kepada India dan Pakistan sebagai pernyataan sikap tidak setuju atas kenyataan yang terjadi di lapangan saat itu. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan nyali kedua negara untuk memiliki persenjataan nuklir dengan alasan keamanan negara dan hak bagi setiap negara didunia untuk memiliki senjata nuklir sendiri. Dan perlombaan persenjataan antara India dan Pakistan dimulai.

Perang Kargil pada tahun 1999 merupakan lanjutan dari perseteruan lama antara dua negara di Asia Selatan yang sekarang sama-sama mempunyai senjata nuklir. Ini merupakan perang ke-4 yang terjadi antara India dan Pakistan semenjak keduanya lepas dari cengkeraman pemerintah kolonial. Sengketa wilayah Kashmir merupakan penyulut dari peperangan-peperangan ini. Penyelesaian sengketa wilayah Kashmir ini merupakan kunci pokok terjadinya hubungan bilateral yang baik antara India dan Pakistan. Selain itu, normalisasi hubungan bilateral antara kedua negara tetangga yang sangat berbeda ini, Pakistan dengan penguasa militer dan India yang demokratis, sangat mempengaruhi peta stabilitas politik di Asia Selatan. Dalam konteks inilah maka perubahan pemerintahan di New Delhi melalui pemilihan umum pada pertengahan tahun 2004 dan niat baik untuk memperbaiki hubungan bilateral antara India dan Pakistan yang disampaikan oleh penguasa militer Pakistan, Jenderal Parvez Musharraf, telah membuka kembali kesempatan perbaikan hubungan bilateral kedua negara.

Perbaikan hubungan bilateral ini ditandai dengan pembukaan layanan bis antara dua wilayah Kashmir yang disengketakan, Srinagar (India) – Muzaffarabad (Pakistan), pembukaan kembali jalur kereta api yang ditutup karena perang Kargil, pertandingan cricket antara India dan Pakistan serta kemudahan layanan visa kepada calon pengunjung dari kedua negara. Usaha-usaha ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk menyelesaikan masalah Kashmir dan merealisasikan hubungan bilateral India dan Pakistan yang lebih baik.

Perlombaan Persenjataan dan Stabilitas Politik di Asia Selatan

Melihat kenyataan hubungan bilateral India dan Pakistan yang telah menunjukkan perbaikan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, maka realisasi penjualan pesawat F-16 kepada Pakistan dan pesawat F-16/F-18 serta transfer teknologi pertahanan kepada India bisa menimbulkan efek samping yang dapat memicu kembali perlombaan persenjataan di dua negara tetangga Asia Selatan yang kurang bersahabat ini. Selain itu, hal ini juga bisa mengancam stabilitas politik di Asia Selatan.

Pakistan yang selama ini dianggap sebagai sebuah ‘negara yang gagal’ tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang bisa membantu proses modernisasi ekonominya. Sebaliknya, para pemimpin Pakistan telah memberikan dosis rasa nasionalisme yang berlebihan kepada rakyatnya dan juga proyek-proyek persenjataan dan pengembangan senjata nuklir yang hanya dibuat untuk mempertinggi rasa kebanggaan nasional saja. Kebutuhan pokok rakyat Pakistan telah dilupakan oleh para pemimpinnya.

India yang merupakan negara demokratis terbesar kedua di dunia juga masih banyak memerlukan dana untuk kesejahteraan rakyatnya. Tradisi demokrasi di India telah membawa perkembangan kehidupan politik yang cukup mapan didalam negara yang sedang berkembang seperti India. Akan tetapi, apabila tawaran penjualan pesawat F-16/F-18 ini diambil oleh India, maka hal ini hanya akan merubah orientasi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat India.

Sebagai penutup, sebagaimana ditulis didalam harian nasional India, The Hindu, tanggal 31 Maret 2005 yang melansir editorial harian The New York Times, bahwa meskipun pada dasarnya AS mempunyai keinginan strategis pada Pakistan, tetapi hal ini tidak seharusnya menjadi penyebab pengabulan pembelian F-16 oleh Pakistan. Karena dengan penjualan teknologi ke Pakistan, serta India, maka hal ini hanya akan memicu perlombaan persenjataan di Asia Selatan yang disponsori oleh AS. Perlombaan persenjataan antara India dan Pakistan hanya akan menghasilkan ketidakstabilan politik di anak benua ini. Karena itulah, ide tentang Asia yang sejahtera, demokratis dan damai, dan kenyataan yang menjadi kepedulian AS, sebenarnya terdapat bayangan dari Cina.

Agenda Penting Partai Politik di Indonesia

2005-04-03T22:52:00.000-07:00

Hasil muktamar dan kongres tiga partai besar di Indonesia (PKB, PDI-P dan PAN) yang baru usai dilaksanakan beberapa waktu lalu hanya menghasilkan sebuah proses pelanggengan pengaruh personal seorang tokoh atau patron politik. Gus Dur didalam PKB, Megawati didalam PDI-P dan Amien Rais didalam PAN. Perubahan pimpinan didalam PKB dan PAN hanyalah drama politik pelestarian para tokoh. Mereka memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar (PKB) dan Sutrisno Bachir (PAN) untuk menjabat sebagai ketua umum partai sementara pada kenyataannya, gerak dan langkah partai tetap didalam genggaman dan kontrol para patron. Terpilihnya kembali Megawati sebagai ketua umum PDI-P merupakan bukti lain yang mendukung tradisi restu didalam partai politik ini.

Ketika para patron ini mengusung agenda perubahan melalui pendirian partai-partai politik, mereka dengan gencarnya menolak pelanggengan status quo yang tidak mengenal istilah reformasi. Tetapi ketika mereka sendiri dihadapkan kepada perubahan didalam kendaraan politik yang selama ini mereka punyai, mereka seolah menjadi kerdil dan ketakutan untuk menerima kenyataan perlunya darah dan semangat baru yang bisa meneruskan cita-cita perubahan di Indonesia.

Kontradiksi sikap yang ditunjukkan oleh tiga pendekar demokrasi ini seolah membuat kita tertipu dengan janji yang selama ini digembar-gemborkannya: Indonesia baru yang demokratis, aman, makmur, adil dan sejahtera. Oleh karena itu saat ini diperlukan agenda baru untuk mereformasi kembali kehidupan kepartaian di Indonesia sebelum semakin terjebak didalam lingkaran nafsu pribadi dan golongan. Sebab tanpa adanya partai politik yang bisa menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat yang bisa menjadi pengontrol jalannya sebuah pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, maka cita-cita demokrasi di Indonesia tidak akan pernah bisa terwujud.

Dua agenda penting untuk mereformasi partai politik di Indonesia akan dibahas didalam tulisan singkat ini. Pertama adalah perlunya tradisi demokrasi internal partai, dan kedua adalah perlunya partai oposisi pemerintah yang bertanggung jawab.

Demokrasi Internal Partai

Berdasarkan pemilihan beberapa ketua baru partai besar di Indonesia yang baru saja dilaksanakan, terlihat jelas adanya penyelewengan nilai demokratis didalam kehidupan internal partai. Meskipun pemilihan ketua umum secara aklamasi seperti yang terjadi didalam PKB, PDI-P maupun PAN ini tidak sepenuhnya menyimpang dari roh demokrasi, tetapi cara aklamasi yang dilaksanakan didalam muktamar atau konres partai ini telah mengalami ‘cacat’ sejak awal (Syamsuddin Haris, Kompas, 20 April 2005). Sebagian dari syarat prosedural didalam penentuan pimpinan baru tidak bisa dipenuhi oleh panitia penyelenggara karena begitu besarnya syahwat politik untuk mempertahankan seseorang dan sebaliknya menolak seseorang dan atau kelompok elite lainnya. Akibatnya proses demokrasi didalam partai yang bisa digunakan sebagai titk tolak pelaksanakan demokratisasi di Indonesia gagal dilaksanakan. Mereka menjadikan partai politik sebagai lahan dan jalan pintas pribadi untuk mempercepat mobilitas secara politik dan ekonomi.

Absennya tradisi proses demokrasi didalam tubuh partai ini bisa mempengaruhi sikap mereka didalam kancah politik nasional. Arus perubahan yang masih melaju dengan deras di negeri ini akan terganggu dengan sikap para pendekar demokrasi yang takut dihadapkan kepada perubahan. Phobia ini hanya akan mengembalikan pengalaman sejarah buruk tentang status quo.

Partai Oposisi yang Bertanggung Jawab

Sampai saat ini, setelah terjadinya pemilu demokratis ketiga didalam sejarah Indonesia merdeka (1955, 1999, 2004), belum ditemukan satu partai politik yang secara tegas menyatakan sikap beroposisi dengan pemerintah. Tradisi oposisi didalam parlemen yang pernah ada pada tahun 1950an telah hilang karena pembelengguan politik selama lebih dari empat dekade. Gerakan reformasi yang dimulai dengan jatuhnya Presiden Suharto telah memberikan secercah harapan munculnya sebuah partai politik yang bisa menjdi oposisi terhadap pemerintah didalam kehidupan politik kepartaian yang demokratis. Akan tetapi konsep oposisi yang pernah didengungkan oleh beberapa tokoh reformsi ini tidak pernah terwujud.

Ketika PAN hanya mendapatkan 7% suara dari total suara pemilih didalam pemilu tahun 1999, Amien Rais menyatakan sikap politik PAN sebagia partai oposisi bagi pemerintah. Tetapi, didalam pidato pembukan Kongres PAN lalu, seorang Amien Rais yang sama, telah memfrase ulang sikap politik PAN sebagai artai yang akan berlaku objektif terhadap kinerja pemerintah: yang salah dikritik, yang benar didukung. Jelas disini terlihat keragu-raguan sikap politik PAN, sebuah partai politik yang pernah mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi apabila kalah didalam pemilu.

Begitu juga dengan Megawati setelah kalah didlam pemilihan eksekutif tahun 2004 lalu. Dia ingin membawa PDI-P sebagai partai oposisi yang betanggung jawab, yang menjadi pengontrol bagi jalannya pemerintahan. Akan tetapi, banyak pihak melihat bahwa sikap politik yang ditunjukkan oleh Megawati ini hanyalah sikap seorang oportunis yang kalah perang, yang ingin menikmati kembali kue kekuasaan yang pernah dimilikinya dan bukanlah pernyataan seorang pelaku politik yang benar-benar bertanggung jawab akan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Dua agenda penting diatas merupakan kunci awal bagi suksesnya proses demokratisasi di Indonesia. Sebab dengan berkembangnya tradisi proses demokrasi didalam tubuh partai politik, maka pendidikan politik kepada masyarakat tentang demokrasi akan bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu dengan adanya partai oposisi yang bertanggung jawab, yang tidak hanya bisa mengkritik kinerja jelek pemerintah dan mendukung yang bagus, melainkan sebuah partai oposisi yang mempunyai program dan kebijakan alternatif yang bisa ditawarkan, maka akan tercipta sebuah kontrol publik yang lebih baik. Dengan adanya kontrol ini maka kinerja pemerintah akan selalu berada didalam sorotan publik.

Sebagai penutup, adanya partai politik yang bisa menyumbangkan pemikiran yang bisa dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan bangsa kita diberbagai bidang kehidupan dan bukan para politisi yang hanya berteriak-teriak tentang demokrasi tetapi pada saat yang sama mereka gagal mendemokratisakan diri sendiri, maka proses demokratisasi didalam negeri ini akan dengan sendirinyabisa berhasil diwujudkan. Wallahu ‘alam.

A. Qisa'i

New Delhi, April 2005